Seratus tahun telah kita lewati setelahnya, dan tak kurang dari enam Presiden dan belasan kabinet sudah kita miliki. Berbagai pencapaian penting telah kita raih, seperti kemerdekaan Republik Indonesia, pengokohan kedaulatan, pengembalian beberapa wilayah oleh penjajah Belanda dan Portugal, hingga tumbangnya rezim Soeharto yang telah berkuasa selama lebih dari tiga dekade.

Kenyataannya, masih banyak rakyat yang belum terpuaskan dan berbagai masalah kerap menghantam Indonesia setelahnya. Mulai dari gerakan separatisme di Aceh, Maluku, dan Irian, tragedi G30S/PKI, kerusuhan Mei 1998, praktek korupsi yang semakin merajalela, bencana alam, semakin tak tercukupinya harga kebutuhan barang pokok sampai BBM, hingga kerusakan moral beberapa orang pemimpin kita. Mengerikan, apakah kita sedang tertidur lagi?

Claus Offe, seorang ekonom asal Jerman, mengutip teori A. O. Hirschman, the tunnel effect, dalam salah satu tulisannya yang dimuat di jurnal Social Research tahun 1991. Analogi yang diberikan oleh teori ini adalah kemacetan luar biasa yang terjadi di dalam sebuah terowongan satu arah yang memiliki dua jalur. Jalur kedua entah kenapa tiba-tiba menjadi lancar, pengemudi di jalur pertama yang kendaraannya sama sekali tidak bisa bergerak menatap iri ke pengemudi di jalur kedua. Rasa iri di sini inilah yang bisa kita kaitkan dengan politik kesabaran. Seberapa lama pengemudi di jalur pertama bisa bersabar sementara pengemudi jalur kedua dapat berkendara dengan lancar?

Pertanyaannya sekarang, berapa lama lagi rakyat Indonesia kuasa menahan perasaan marah karena hidupnya tidak mengalami perbaikan sementara bangsa-bangsa lain di sekitar kita, bahkan sesama negara ASEAN seperti Malaysia, Thailand, dan bahkan Vietnam terus menekan pedal gasnya dalam-dalam?

Kerusuhan Mei 1998 yang berujung pada tumbangnya Soeharto sebenarnya mengindikasikan bangsa Indonesia sudah terbangun lagi dari tidur panjangnya, dan motornya kali ini lagi-lagi kalangan muda. Sayang, setelah bangun kita terlalu lama mengucek-ucek mata dan menggeliat dengan malasnya, bukannya langsung berdiri dan berjalan.

Salah siapa semua ini hingga kita tidak bangun, berdiri dan berjalan?

Banyak orang kerap menyalahkan pemerintah sebagai penyebab, misalnya, kesengsaraan ekonomi mereka. "Pemerintah itu suka korupsi," begitu kata mereka.

Ya, kerusakan moral memang jawabannya. Mungkin hampir seluruh bangsa Indonesia telah rusak moralnya, dan parahnya banyak yang tidak menyadarinya. Misalnya saja, ada orang-orang tertentu yang tidak menyadari bahwa dengan membuka situs pertemanan, situs porno, maupun fasilitas chatting di jam kerjanya juga merupakan bentuk korupsi.

Ada juga yang memakai telepon kantor untuk menelepon temannya. Ada juga bendahara yang meminta penjual barang untuk memodifikasi bon demi seraup kecil rupiah. Tapi, di kala ada oknum pemerintah yang tiba-tiba tertangkap karena korupsi, mereka menjadi sangat vokal padahal mereka semua sama saja, pelaku korupsi. Hanya jumlah dan bentuknya yang membedakan mereka.

Koreksi diri mungkin merupakan hal yang sangat kecil, namun merupakan sebuah basis penting bagi perkembangan masyarakat. Anda perlu momentum untuk itu? Pada tanggal 20 Mei, silahkan ikut upacara hari kebangkitan nasional. Pandang sang merah putih dan katakan bahwa masih ada harapan untuknya karena Anda telah bangkit dan berjalan, karena Anda mau berubah.

Image was taken from here.

Ada satu soal yang selalu mengganjal kebanyakan orang apabila membincangkan Tan Malaka, yakni apakah dia seorang nasionalis atau komunis? Jika pertanyaan itu terjawab, sangatlah relevan menghubungkan pemikiran dan sosok Tan Malaka pada hari- hari peringatan Kebangkitan Nasional sekarang ini.

Manusia Tan Malaka adalah contoh pemimpin yang berjuang dan melahirkan gagasan bernas untuk kesejahteraan bangsa tanpa pamrih. Secara sosiologis, Tan Malaka bukanlah seorang komunis, tetapi perantau yang telah dibekali dasar keislaman yang kuat dari alam Minangkabau. Sebagai perantau berpendidikan, ia berpikir dinamis, selalu mempertanyakan dan mencari gagasan baru untuk bangsanya yang sedang dijajah. Mempertanyakan adalah melakukan kritik tentang apa saja di luar logika dan kepatutan, dan karena itu pula Tan Malaka sangat percaya kepada kekuatan dialektika berpikir persoalan kemasyarakatan dapat dipecahkan dengan baik.

Bagi para pelajar Islam di Ranah Minang (Padang Panjang, Bukittinggi, dan Padang) yang gandrung perubahan tahun 1920-an dan masuknya pemikiran modern Islam Muhammad Abduh dan Kemal Ataturk dari Timur Tengah, rasionalitas gagasan Tan Malaka bagai yang ditunggu-tunggu. Pemuda dan pelajar memakainya sebagai upaya menentang penjajahan dan pemikiran kolot. Berpikir maju dan radikal ini bagaimanapun menimbulkan konflik di antara para tokoh pembaru pendidikan sebelumnya dan para pelajar Islam—dan para pakar menyebutnya para pelajar tersebut bagian dari Kiri-Islam dan tentu saja bukanlah berfaham komunis, atau sebagaimana komunisme yang kita persepsikan dewasa ini.

Sebagaimana dikatakan Hassan Hanafi al Yassar al Islam tentang Kiri-Islam, sebenarnya prinsip sosialisme yang ada dalam Al Quran dan Nabi Muhammad telah mengkhotbahkan sejak 12 abad sebelum Marx dilahirkan.

Sambutan luar biasa pelajar Thawalib di Sumatera Barat terhadap Tan Malakaisme tanpa kehadiran sosoknya di sana membuktikan juga adanya benang merah keislaman, keminangkabauan, dan Tan Malaka. Karena itulah Partai Rakyat Indonesia (Pari), Volksfront, Persatuan Perjuangan, adalah bagian sikap perjuangan pemuda di sana.

Ketidaksetujuan Tan Malaka terhadap pemberontakan Silungkang (1927) dan pemberontakan Banten (1926)—yang sesungguhnya adalah gerakan pemuda Kiri-Islam bercampur dengan unsur PKI—menunjukkan Tan Malaka sebenarnya lebih rasional dan bukanlah bagian dari PKI, sebagaimana yang dituduhkan Pemerintah Hindia Belanda.

”Madilog”

Dialektika berpikir itulah yang menjadi landasan berpikir Tan Malaka dalam buku Madilog (Materialisme-Dialektika-Logika). Katanya, logika dan dialektika bergantung pada materialisme, sebaliknya materialisme bersangkut paut dengan dialektika dan logika.

Matter atau benda memiliki sifat bergerak takluk pada hukum gerakan (dialektika) dan hukum berhenti, yakni logika. Dasar berpikir demikianlah yang membuat Tan Malaka berbeda pendapat dengan Stalin. Ia lebih menitikberatkan cara berpikir dalam berjuang. Cara berpikir yang dimaksud adalah dinamika hukum berpikir, suatu yang berubah mengikuti dialektika. Madilog merupakan cara berpikir untuk menjawab persoalan masyarakat tanpa dogma.

Jika Stalin menganggap pan-Islamisme merupakan bentuk kolonialisme, Tan Malaka membantahnya sebagai kekuatan dan ideologi. Menurut Tan Malaka, tidaklah perlu menerjemahkan pan-Islamisme sebagai urusan khalifah di dunia Arab saja, tetapi juga perjuangan kemerdekaan untuk bangsa-bangsa Muslim yang tertindas di mana saja. Bukti praktik cara berpikir itu tampak pula ketika PKI memberontak di Madiun (1948), Tan Malaka dengan Persatuan Perjuangan tetap tidak menjadi bagian dari Muso dan Alimin. Dia dan pasukannya tetap berperang menghadapi agresi Belanda. Maka sangat disayangkan TKR waktu itu kemudian membunuhnya di sebuah desa di Kediri (1949) dan menghilangkan jejaknya dengan sengaja.

Selama 20 tahun berpetualang sebagai orang pelarian dan 10 tahun di Tanah Air, lalu melahirkan gagasan-gagasan brilian, seperti Naar de Republiek Indonesia (1924) yang mendahului Hatta dan Soekarno (Mencapai Indonesia Merdeka, 1930 dan Kearah Indonesia Merdeka, 1932), Madilog, Gerpolek, Merdeka 100%, Dari Penjara ke Penjara, Massa Aksi, Uraian Mendadak, dan puluhan tulisan lainnya, bertumpu pada bagaimana membebaskan bangsanya dari kolonialisme. Tan Malaka tidak hanya bicara, tapi dengan bukti, ia bukanlah pemimpin flamboyan dan gagah di podium, tetapi ia membangun sekolah rakyat di Semarang, Purwokerto, Bandung, Yogyakarta, dan Batavia, selama dua tahun di Jawa sebelum dibuang ke Belanda (1922).

Tan Malaka konsekuen dengan sikapnya yang tidak memercayai politik kompromi (diplomasi) yang dijalankan Hatta dan Syahrir yang hanya menguntungkan Belanda—bagi saya cukup sudah bukti Tan Malaka adalah seorang nasionalis sejati daripada seorang komunis. Kita harus menerimanya bahwa marxisme telah juga dipakai para pejuang yang lain (Soekarno, Hatta, Syahrir, dan lain-lain) dalam memerdekakan bangsa.

Merdeka 100 persen adalah sikap politik dan ekonomi Tan Malaka yang dapat disarankan menjadi bahan bacaan bagi para pemimpin sekarang ini. Berdaulat sepenuhnya secara politik dan ekonomi, artinya bebas dari intervensi kekuasaan dan kekuatan ekonomi asing sebagaimana yang dinyatakan Persatuan Perjuangan di Purwokerto 5 Januari 1946, 62 tahun lalu.

Rakyat Indonesia jangan terancam kemerdekaan dan kemakmurannya. Barang impor tidak harus menyaingi industri dalam negeri. Kalau perlu dilarang sama sekali. Kekayaan penjajah Belanda yang telah berkuasa selama 350 tahun tidak perlu lagi dihiraukan dengan diplomasi, pemerintah haruslah menyita kekayaan itu bagi kemakmuran rakyat. Karena itulah, untuk mengawasi modal asing, kita harus merdeka 100 persen.

Dalam bidang ekonomi, jelas sekali Persatuan Perjuangan/ Tan Malaka mempertanyakan Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu secuil contoh konsep kedaulatan politik dan kedaulatan ekonomi Tan Malaka yang selalu aktual sampai sekarang.

Apakah yang dimaksud dengan ”dikuasai” itu adalah dikelola negara? Kalau begitu, apakah kelak negara akan menerima modal asing memasuki perusahaan yang dikuasai negara? Kalau ya, bagaimana kedudukan modal asing itu terhadap negara?

Sejarah telah membuktikan, era Soekarno tanpa/sedikit modal asing, era Soeharto perekonomian dikuasai ”keluarga” dan kapitalis konco (ersatz capitalism), dan era setelah reformasi ekonomi serta bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dijual dan dikuasai modal asing. Rakyat di mana? Pikiran-pikiran Tan Malaka tetap masih relevan untuk dirujuk kembali para pemimpin kita.

ZULHASRIL NASIR Guru Besar UI

sumber : cetak.kompas.com

Pontianak (ANTARA News) - Gubernur Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan pendekatan ekonomi yang dilakukan untuk membangun Indonesia cenderung memudarkan kedekatan suatu bangsa sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan dalam kesejahteraan.

"Keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia sebenarnya dapat menjadi kekuatan melalui perubahan strategi kebudayaan," kata Sri Sultan Hamengku Buwono X saat menjadi pembicara dalam sebuah dialog nasional tentang Kebangkitan Nasional di Pontianak, Sabtu.

Ia mengatakan, dalam sejarah Indonesia, setiap pemimpin bangsa mempunyai cara tersendiri dalam membangun negara ini. Presiden Soekarno misalnya mengedepankan "character building" sedangkan di masa Orde Baru pendekatan ekonomi menjadi "panglima".

Contoh Malaysia, Jepang, negara maju lainnya
Namun, lanjutnya, yang muncul adalah sesama bangsa maupun pemimpin tidak lagi pernah membicarakan soal moral dan etika tetapi lebih ke ekonomi dalam membangun Indonesia.

Ia menambahkan, Malaysia dengan sub kultur-sub kultur yang dimiliki masyarakatnya mampu mengedepankan semangat dalam mengabdikan keakuan untuk membangun bangsa. Sementara di Indonesia yang terjadi sebaliknya, semangat keakuan tersebut lebih mendominasi di bidang penguasaan terbatas sehingga yang muncul adalah kekerasan.

Menurut Sri Sultan Hamengku Buwono X, negara maju tetap mengedepankan budaya dalam membangun diri. Ia mencontohkan semangat masyarakat Jepang yang mampu mempertahankan kemajuan dan kemandirian bangsa melalui tradisi.

"Indonesia punya Bhinneka Tunggal Ika, dari keberagaman menjadi satu. Untuk sebaliknya, dari satu menjadi keberagaman, seharusnya juga bisa karena membicarakan Indonesia yang multi kultur dan mengakui adanya perbedaan menjadi kekuatan," kata dia.

Ia tidak sepakat adanya dominasi baik dalam bentuk budaya, etnik maupun sektor lain di Indonesia. Ia menyatakan, tanpa dominasi dengan segala keberagaman yang ada di Indonesia, masyarakat yang termasuk golongan minoritas seharusnya merasa aman dan tenang berada di tengah-tengah mayoritas.

"Perubahan strategi ini pendekatannya kebudayaan, bukan politik karena hanya akan menghitung untung rugi," kata salah satu figur yang disebut-sebut akan maju dalam Pemilihan Presiden 2009 itu.

Rasa saling menghargai perbedaan merupakan perilaku budaya milik kearifan lokal yang dipahami seluruh etnik di Indonesia. Bentuk strategi dari aplikasi kebudayaan yang dapat dilakukan untuk membangun dapat berupa peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Ia berharap, dengan perubahan pendekatan untuk membangun bangsa itu maka akan melahirkan Indonesia yang lebih mempunyai karakter.(*)

Sumber : http://www.antara.co.id/arc/2008/6/14/sultan-hb-x-kebudayaan-kekuatan-bangun-bangsa/

Apa iya ya ... kata perdamaian adalah musuh besar di negeri ini ? apa kata persatuan adalah hal yang sulit diwujudkan ? Ngga ... aku ngga mau cuma berpatokan pada itu . Cita-cita dalam hatiku masih kokoh terpatri.

Hey... ajang piala UERO 2008 masih bergulir , soalnya khan belum babak final , jadi masih ada waktu lah buat menikmati pertandingan bola kelas dunia.

Banyak kejutan yang terjadi , tim-tim besar bertumbangan , Dimulai dari Inggris yang tidak masuk dalam putaran final , Italia dan Jerman yang pernah kalah dari tim underdog , hingga Rusia dan Turki yang bisa menembus babak semifinal . Menarik perkataan pelatih TURKI , bahwa tidak ada yang tidak mungkin ...semua bisa terjadi , miracle alias keajaiban , tengoklah semangat mereka saat melawan kroasia di babak perempat final dimana gol kemenangan tercipta di menit akhir menjelang usainya pertandingan , meski kalah dari Jerman 3 - 2 , namun perjuangan mereka patut diacungi jempol . Bangsa ini pun mulai bangkit setelah lama tak ada Susi Susanti yang baru , kita punya Maria Kristin yang dengan semangat pantang menyerah mampu menundukkan pemain unggulan dari negeri tirai bambu yang nota bene sekarang lagi naik daun di dunia perbulutangkisan , Maria sudah memberikan yang terbaik yang dia punya.

Lantas apa kita ngga mau bangkit dalam bidang lainnya , apa masih mau disebut sebagai negara korup di dunia , negara yang sedang berkembang di tempat , negara anarkis yang banyak demonstrasinya , negara yang masih dijajah secara ekonomi oleh bangsa lain .

Ingat , memang tidak ada yang tidak mungkin , dan semua itu telah dibuktikan , tidak ada lagi yang namanya diskriminasi , atau monopoli oleh suatu bangsa atas suatu produk , semua kita bisa melakukannya , Ingat era pasar bebas globalisasi sudah di depan mata , apa kita masih saja mau santai dan berleha-leha ?

Ayo bangkit bersama , tidak ada yang tidak mungkin ... asal ...

kita punya niat yang kuat , kerja keras , disiplin , bersatu padu tanpa melihat perbedaan , berlatih , belajar giat , jujur , adil , terbuka , punya semangat pantang menyerah , memperbaiki sistem pendidikan dan cara berpikir kita , minimal diri sendiri Insya Allah bisa menularkan pada orang lain.

Jangan pernah berputus asa , yang penting ikhtiar , berusaha dan berdoa , yakinlah bahwa hasil itu pasti ada.

Bukanlah mimpi bila nantinya bangsa ini akan menjadi besar dengan dukungan sumber daya manusianya yang 220 juta orang , belasan ribu pulau yang tersebar dari sabang sampai merauke , ribuan suku dan etnis yang mendiami negeri ini , kekayaan alam yang melimpah ruah , lautan yang begitu luas untuk dimanfaatkan hasilnya demi kemaslahatan bersama tanpa lupa menjaga kelestarian lingkungan hidup , berbagai tempat wisata yang begitu eksotis untuk dijual .

Mari tanamkan rasa bangga dan cinta pada tanah air ini , belajarlah yang pintar untuk bisa memanfaatkan seluruh rezki dan karunia yang telah diberikan oleh Tuhan , jangan biarkan kekayaan alam ini kita jual dengan harga murah pada negeri luar dan membeli produk jadinya dengan harga mahal , apa mau begitu selamanya .

Cintailah produk dalam negeri , meski apapun itu dan bagaimanapun kualitasnya ....

Cita - cita sich , setelah ada mobil merk Timor , aku juga pengennya ada televisi merk Mas Paijo , Kulkas merk Nya Uni Upik, ato telephone genggam merk Bli Ngurah . Aku pasti bangga sekali .

Kepengennya di bola kaki piala dunia ada merk MADE IN INDONESIA ( padahal nama Made khan dari Indonesia , dari Bali ) , jangan cuma numpang buat di Indonesia trus ditempelin merk Luar biar lebih keren . JADI ketawa sendiri waktu ada liputan tentang keramik yang kalo kita pulang dari Belanda dengan bangga kita bilang ini oleh-oleh khasnya , sekalinya pabriknya ada di Indonesia , Jawa Tengah . Malu juga waktu belanja kaos di negeri jiran di salah satu mall terkenal , eh jadi malu sendiri waktu baca merk nya Made In Indonesia .

So... ayo cintai dan bangun negeri ini , Indonesia....

kampanye yang bagus saat piala UERO kemarin saat Turki dan Jerman bertanding , AGAINTS RACISM , artinya mari lawan rasisme , mari lawan diskriminasi , sudah ngga jamannya lagi

ok dech , mau tidur lagi bermimpi indah tentang INDONESIA , negeri yang kucintai ini , menjadi bangsa maju di masa depan , trus bangun jam 1 dinihari melihat Spanyol dan Rusia yang bertanding di babak semifinal , ayo.... pada jagoin siapa nich ?

so....

Tidak ada yang tidak mungkin .... asal ....?

Rasa kangeeeeen buat ngeblog membuat saya melangkahkan kaki lagi menuju dunia maya ini yang telah memberikan teman terbaik buat saya , para blogger semua yang sudah sudi meluangkan waktu mampir dan memberikan komen di blog ini , maaf apabila belum ada kesempatan untuk membalasnya .

Banyak yang tengah saya pikirkan sekarang , amanah untuk memajukan blogger sumut menjadi prioritas dalam agenda saya . Doakan saja semoga realisasinya bisa terlaksana secepatnya .

Di tengah rutinitas , Alhamdulillah saya bisa menjumpai mas adieska di pasar 1 padang bulan , terima kasih mas atas pelayanan dan penyambutannya , mungkin ini adalah salah satu bentuk perhatian saya buat para blogger semua terutama buat blogger sumut yang berada di kota medan , saya mohon untuk tidak sungkan2 memberikan alamat sehingga bisa menjalin silaturahmi demi terwujudnya persatuan dan kepedulian kita semua . Buat yang di luar kota Medan , doakan saja semoga dalam waktu dekat saya bisa melakukan kunjungan juga , ibaratnya sekedar menjalankan tali silaturahmi , seperti khotbah jum`at yang saya dengar kemarin .

Intinya kurang lebih seperti ini :

Perbanyaklah tali silaturahmi , jangan pernah memutuskannya , karena sama juga memutuskan rezeki dan menolak rahmat perbedaan dari Allah . Dengan berbekal 7 sifat dalam diri ,

yang pertama jangan dendam , jangan buruk sangka , jangan iri , jangan dengki , jangan mencaci , jangan pemarah , jangan khianat , jangan mengumpat , jangan membuka aib orang lain .

Ya Allah , hamba beristiqomah dengan nya, semoga terhindar dari sifat2 tercela itu , juga untuk seluruh saudara hamba.

Berhubungan dengan silaturahmi itu , saya menyempatkan diri bersilaturahmi dan mendukung perjuangan tim bulutangkis kita yang tengah berjuang membela bangsa di istora senayan jakarta , di tengah gegap gempita piala UEFA , EURO 2008 .

Kemenangan dipersembahkan oleh Sonny Dwi kuncoro dan ganda putri Liliana Natsir dan Vita Marisa , acungan jempol buat para srikandi dan arjuna bulutangkis negeri ini . Lantas apakah memang hanya yang juara saja yang patut diberi ucapan selamat ?

Apa memang gelar juara hanya dikhususkan buat sang pemenang , lalu apakah yang kalah tidak bisa disebut pahlawan ?

Salut buat suporter Belanda yang memberikan aplaus nya pada sang tim orange meski kalah dari sang pembuat kejutan Rusia yang nota bene dilatih oleh Guus Hindik , maestro yang selalu membuat kejutan , dan dia adalah orang Belanda .

Lantas bisakah kita seperti itu ? Ngga tutup mata banyak atlit berprestasi negeri ini yang hengkang ke luar negeri , jangan pertanyakan nasionalisme mereka , saya yakin jauh di dalam lubuk hatinya , Indonesia tetap tumpah darahnya , lihatlah Tony gunawan dan chandra yang kembali membela nama harum negeri ini , meski mereka hanya mampu menjadi runner up

Salut dan acungan jempol untuk para runner up Indonesia Jarum super series 2008 , Simon Santoso dan Maria Kristin yang sudah berjuang mati-matian demi membela kehormatan negeri ini , juga untuk yang lainnya yang sudah kalah di babak awal.

Ingat , masih banyak perjuangan yang belum diselesaikan , masih ada waktu untuk mengangkat kembali harkat martabat negeri ini .

Masih ada Olimpiade Beijing di tahun ini , All England , Piala Sudirman dan lainnya

Tidak masalah tidak menjadi juara , yang penting tunjukkan saja prestasi terbaik yang ada pada diri kita

Bravo Bulutangkis , dan bravo untuk seluruh cabang Olah raga yang ada , ayo Indonesia pasti bisa

Sukseskan juga PON 2008 , di Kalimantan Timur , buat blogger Kal-tim , pak erander , ditunggu ya ulasannya

Sekali lagi mari kita tunjukkan prestasi kita yang terbaik dalam bidang apapun , olahraga , ilmu pengetahuan , dan lainnya

menurut saya ngga ada salahnya kok menjadi no 2 , 3 dan seterusnya

lalu bagaimana menurut anda-anda semua

ada yang salah menjadi no 2 , 3 dst ... ?

Mari Jadikan Hardiknas sebagai Bagian dari Peringatan 100 tahun Kebangkitan Nasional

Awalnya hanya sekedar terpikir: ”Oh, kan sama-sama Mei ya? Jadi biar gampang, peringatannya dijadiin satu aja/dibarengin” (jadi inget ulang tahunku yang lebih sering dirayakan tanggal 30 karena ”ngikut” ultah Adik yang sama-sama lahir bulan Agustus)

Tapi, kok, lama-lama berasa ada yang ganjil. Bagian dari batinku yang tidak bisa menerima. Hardiknas... Harkitnas... Harpitnas... (yang terakhir mah ga termasuk atuh...)

Kenapa ”hardiknas” harus dijadikan bagian, dan bukannya dirayakan sendiri? Sebagai anak dari pasangan guru SD, aku merasa sedih, ”Kenapa Hardiknas harus merendahkan diri seperti itu di depan Harkitnas, sampai harus ”meminta” untuk dijadikan sebagai bagian dari Harkitnas?”

Aku mencoba berpikir, Hardiknas itu tanggal 2 Mei, Hardiknas tanggal 20. Kalau dipikir-pikir, bukannya hardiknas duluan yang diperingati. Jadi harusnya ”harkitnas” yang dijadikan bagian dari ”hardiknas”. Eh, tapi tetap saja, kenapa salah satu harus ”dijadikan bagian” dari sesuatu yang lain, kalau nilai ”kepentingannya” sama: sama-sama penting. (Menilik kisah perayaan ultahku yang dirayakan ”di belakang”, pernyataan keberatan atas dasar urutan tanggal ini jadi berasa kurang kuat)

Terus terpikir, seperti kisah ayam dan telur, duluan mana antara ayam dan telur? Kalo pertanyaan itu sih emang subyektif jawabnya. Tapi menurutku, untuk kasus hardiknas dan harkitnas, duluan mana antara pendidikan dan kebangkitan, maka jawabannya: pendidikan dulu diperbaiki, baru kita bisa bangkit. Andai para bangsawan dan pribumi Indonesia dulu tidak mendapatkan pendidikan yang layak, bisakah Indonesia bangkit? Bisakah mereka terpikir untuk membentuk organisasi dan perserikatan seperti itu? Apakah bisa terwujud kebangkitan nasional tanpa pendidikan yang mendasar?

Mungkin ada yang tidak setuju dengan pendapatku. Suka-suka deh. Aku hanya ingin menyuarakan kesedihanku. Harkitnas kemarin dirayakan dengan sangat meriah dan megah di senayan, tapi hardiknas hampir terlupakan. Sementara nasib guru dan guru honorer makin ga jelas. Guru dituntut untuk melakukan sertifikasi ini itu, guru honorer digaji dengan sangat minim, tapi mereka diminta untuk memberikan kinerja optimal. Kalau ada penyimpangan seperti gank Nero kemaren, lembaga pendidikan dipersalahkan. Sampai kapan sih, dunia pendidikan terus dinomorsekiankan?

**sekali lagi kuterbitkan hasil tulisan yang dibuat dalam keadaan emosi** T-T

Kemiskinan dapat diartikan sebagai keterbatasan terhadap akses modal usaha, pendidikan, dan kesehatan. Beberapa parameter kemiskinan diantaranya pemenuhan kebutuhan pangan (2100 kalori/hari/jiwa) dan akses pendidikan. Strategi Bappenas dalam upaya menyelamatkan Indonesia dari kemiskinan diantaranya memenuhi kebutuhan dasar (pangan, pendidikan, kesehatan), pemberdayaan masyarakat, pembenahan sistem perlindungan sosial, dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan mengutamakan industri kecil dan menengah. Hal senada diungkapkan Mohammad Ismet, “Dari segi pemenuhan kebutuhan pangan, Bulog mengupayakan agar persediaan beras merata terhadap waktu dan tempat.”

Dari perspektif akademisi, Rini Indiastuti berpendapat permasalahan kemiskinan di Indonesia bukanlah semata-mata persoalan sulitnya masyarakat memperoleh kebut uhan pangan tetapi minimnya kesempatan bagi masyarakat miskin untuk berusaha. Untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia, Pemerintah harus terampil dalam memberikan peluang dan kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin.

Talkshow yang bertempat di Aula Barat ITB ini dihadiri oleh kalangan mahasiswa dan umum, beberapa perwakilan warga Kampung 200 Cisitu turut hadir. Sebagai penutup, diadakan Grand launching Rumah Belajar KM ITB secara simbolik oleh Ahmad Heryawan didampingi Lizi selaku Kepala sekolah. Rumah Belajar KM ITB merupakan usaha mahasiswa ITB untuk memberikan solusi masalah kemiskinan di Indonesia. Dalam acara ini juga dilakukan launching Buku Putih Kemiskinan yang berisikan 150 tulisan tentang kemiskinan dari alumni FIM oleh Pembica FIM, Bapak Elmir Amien, dengan secara simbolik diberikan kepada Wakil Rektor Kemahasiswaan ITB, Bapak Widyo Nugroho. Buku Kemiskinan tersebut diberikan kepada semua pembicara sebagai kenang-kenangan

GF Sasmita Aji

Lampu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, yang menjadi saksi 100 Tahun Kebangkitan Nasional belum padam sepenuhnya dan pidato Presiden Yudhoyono di televisi, malam sebelumnya, tentang ”Indonesia Bisa” masih terasa getarannya. Namun, semangat kebangkitan ”nasional” ternoda peristiwa Unas dan Monas. Bagaimana memaknai kata ”nasional” sebagai suatu semiotika budaya (istilah, Benny H Hoed dalam Semiotik dan dan Dinamika Sosial Budaya, 2008) Bangsa Indonesia ini?

Kebangkitan Nasional 1908 adalah awal kesadaran bangsa untuk bertindak terhadap keterpurukan akibat sistem marjinalisasi penjajah. Harga diri (dignity) menjadi target yang harus diperjuangkan dan pendidikan kunci utama meraih cita-cita ini. Sutomo dengan STOVIA-nya bertindak. Tanggal 28 Oktober 1928 menjadi bukti, dignity mampu mengantar pada identitas dasar bangsa, persatuan. Persatuan inilah senjata ampuh mewujudkan eksistensi bangsa ke dunia lewat kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Maka, Indonesia berdiri dan berkiprah. Tahap demi tahap, berbagai kualitas bangsa bermunculan. Peran pentingnya dalam era pascakolonialisme bagi Asia-Afrika menempatkan Indonesia sebagai salah satu ”negara besar” yang layak diperhitungkan. Bahkan, Indonesia menjadi incaran dua kubu dunia yang bersitegang, kapitalis dan komunis. Perjalanan bangsa Indonesia terus ”membubung” hingga muncul julukan ”Macan Asia”.

Sayang, badai krisis mengubah wajah identitas bangsa sehingga sejak awal abad ke-21 Indonesia harus mulai ”mereposisi” identitasnya. Peringatan 100 Tahun Kebangkitan Nasional menjadi momentum saat Presiden SBY menegaskan cita-cita nyata yang hendak dan sedang dilaksanakan bangsa Indonesia: kemandirian, daya saing, dan peradaban bangsa. Dua kata kunci yang coba didengungkan: ”Indonesia Bisa”.

Prioritas utama

Jika 1908 mencoba membangun identitas bangsa lewat dignity (yakni pendidikan), persatuan, dan kemerdekaan, 100 tahun kemudian kebangkitan 2008 berupaya mereposisi identitas bangsa lewat kemandirian, daya saing, dan peradaban. Upaya yang dicanangkan SBY ini dilandasi konteks sosial yang sifatnya mendunia, yakni krisis ekonomi akibat harga minyak yang tidak terkontrol lagi. Indonesia yang sudah menjadi negara pengimpor minyak terpukul. Maka, dapat dipahami jika cita-cita kemandirian bangsa menjadi prioritas utama wacana Presiden SBY.

Meski demikian, tampak amat kontras cara berpikir ”manusia awal abad ke-20” dan ”manusia awal abad ke-21”. Kebangkitan 1908 mau menjawab keterpurukan bangsa lewat pendidikan karena penjajah memarjinalkannya dengan kebodohan. Sedangkan kebangkitan 2008 lewat kemandirian (baca: keberhasilan ekonomi) karena ”penjajah” (yakni globalisasi) telah memarjinalkan bangsa Indonesia dengan kemiskinan (meski seorang menteri kita justru menjadi orang terkaya di Asia). Untuk ini, kita harus yakin ”Indonesia Bisa”.

Amat menarik, saat pemerintah getol mendengungkan ”Indonesia Bisa”, ada dua peristiwa di tempat yang memiliki kata ”nasional”: Universitas Nasional dan Monumen Nasional. Keduanya pun sama sekali tidak terkait upaya mereposisi identitas nasional yang diprogramkan pemerintah. Keduanya adalah konflik kekerasan dan bagian identitas bangsa yang memang ”dipupuk”.

Penyerbuan polisi ke Unas, yang diprotes keras rektornya, dan penyerbuan laskar KLI/FPI ke Monas, yang dikutuk banyak kalangan, merupakan representasi kegagalan pemerintah dan bangsa Indonesia dalam mendidik elemen masyarakat. Kekerasan, yang merupakan identitas ”manusia (di) hutan”, adalah wujud kegagalan atau ketidakmampuan kerja otak manusia menghadapi dan menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi.

Semiotika

Namun, di balik kegagalan ini ada keprihatinan yang harus diungkap terkait pelaku kekerasan itu. Juga sensitivitas terhadap kebangkitan ”nasional” yang baru dan masih hangat dan pemahaman terhadap semiotika ”nasional”, yang menjadi karakteristik/identitas tempat itu.

Istilah ”Universitas Nasional” memiliki dua kata acuan pemaknaan. Kata ”universitas” menunjuk jenis institusi, yakni pendidikan (tinggi), dan kata ”nasional” bermakna sebagai ”nama” institusi itu. Jadi, dalam konteks ini, kata ”nasional” pada Unas tidak memiliki signified (istilah Saussure), atau konsep mental, yang berarti ”karakteristik” atau ”milik”. Terlebih, Unas adalah institusi swasta sehingga representasi bangsa Indonesia tidak bisa dikaitkan dengan ”nasional” itu.

Maka, semiotika penyerbuan polisi ke tempat ini lebih dikaitkan dengan representasi ”pelecehan” terhadap institusi pendidikan, bukan pada identitas bangsa. Persoalan menjadi amat serius jika Unas adalah institusi pendidikan yang dikelola penuh oleh dan untuk negara.

Dibandingkan dengan kasus Unas, kasus Monas merupakan bentuk keprihatinan mendalam. Tidak hanya karena kebengisan peristiwanya sendiri, Monumen Nasional adalah identitas Jakarta dalam arti sempit sekaligus identitas bangsa Indonesia dalam arti luas. Kata ”nasional” dalam Monas berarti lebih tinggi daripada kata ”monumen”-nya. Maka, pelecehan terhadap Monas adalah pelecehan terhadap nasionalitas bangsa Indonesia. Artinya, perbuatan tercela di Monas itu menjadi representasi pelakunya sebagai agen kekerasan dan pelecehan terhadap identitas bangsa Indonesia. Apalagi, dilakukan pada peringatan hari lahir Pancasila dan di depan Istana Negara.

Akhirnya, tugas pemerintahlah memimpin bangsa ini mencapai kemandiriannya. Salah satunya adalah lewat pemahaman terhadap setiap semiotika ”nasional” di sekitar kita.

GF Sasmita Aji

Dosen ”Cultural Studies” Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta

Kompas

Dulu di era Orde Baru pemerintah Indonesia acapkali bermasalah dengan media-media asing. Berita atau tulisan wartawan asing dianggap mengganggu stabilitas nasional Indonesia. Kita masih ingat di awal tahun 1990an terdapat kasus David Jenkins dari Sydney Morning Herald yang dilarang masuk Indonesia karena tulisan-tulisannya. Namun sekarang Media massa Indonesia sudah semakin maju, beritanya tidak kalah berani dan tajam dari media asing. Pemerintah menjadi lebih bijak menghadapi kebebasan pers. Malah yang terjadi sekarang, pemerintah negara-negara tetanggalah yang acapkali merasa “terganggu” oleh isi media massa Indonesia. Timor Leste contohnya. Beberapa waktu lalu Presiden Ramos Horta menuduh media di Indonesia terlibat membantu pemberontakan yang dipimpin oleh Kolonel Alfredo Reinaldo. Begitu pula Lee Kwan Yu, menteri Senior Singapura menuduh gagalnya perjanjian ekstradisi dan zona latihan perang di Natuna karena ulah pers Indonesia. Selain itu beberapa petinggi Malaysia juga merasa risih dengan pemberitaan media-media Indonesia yang acapkali menyoroti persoalan politik di sana. Itu semua menandakan Media Massa Indonesia sekarang justru mulai “ditakuti” oleh tetanga-tetangga kita.

Namun di sisi yang lain, persoalan bangsa Indonesia sendiri belum selesai. Problem kebangsaan masih saja terjadi. Ada suatu hal yang tidak banyak berubah selama berpuluh tahun, bahkan mungkin sejak Kebangkitan Nasional. Yaitu masalah kebudayaan. Tahun 1951 Armijn Pane, tokoh Pujangga Baru pernah menulis karya sastra yang berjudul Belenggu. Di dalam tulisan itu ia berpendapat: ... yang membelenggu kita bukan kekuatan-kekuatan luar, entah itu negara agresor, industrialis global, kapitalis tamak, merek ternama atau hollywood, tapi justru jiwa yang sempit, pikiran yang kerdil, dan imajinasi yang pendeklah yang memenjarakan kita.

Jelas disitu tersirat, sebagai sebuah bangsa, jiwa kita terbelenggu. Terbelenggu oleh kebudayaan kita sendiri, yaitu jiwa kita yang sempit, budaya yang tidak disiplin. Maunya menang sendiri, tidak mau mengikuti aturan yang berlaku. Namun selalu menuntut semua hal terorganisir dengan baik. Budaya manja dan malas, yaitu tidak mau kerja keras tapi menuntut semua hal tersedia. Budaya tidak bisa menghargai pendapat orang lain. Merasa paling benar sendiri sedangkan pendapat orang lain salah. Budaya tidak demokratis, yang terkadang atas nama demokrasi kita sering merusak hasil demokrasi itu sendiri. Atas nama demokrasi tatkala unjuk rasa kita melakukan kekerasan, merusak pagar, merugikan hak orang lain dengan menutup jalan, dan masih banyak tindakan-tindakan lain yang mencerminkan budaya kita yang negatif.

Kenyataannya, selama ini media massa yang memiliki pengaruh yang begitu kuat belum mampu berkontribusi ikut mencerahkan budaya manusia Indonesia. Media massa bahkan ikut menina-bobokan masyarakat untuk menjadi bangsa yang hedonis, suka kemewahan, memuja muja privasi, tetapi enggan untuk bekerja keras dan berpikir cerdas. Kita lebih suka mencari selamat, atau menduhulukan kepentingan pribadi daripada membela kebenaran. Memang ini bukan semata kesalahan media massa, namun kontribusi media tentu amat besar terhadap persoalan kebudayaan ini.

Sekarang sudah saatnya berubah. Indonesia memerlukan perubahan budaya secara revolusioner. Kita perlu menyatukan seluruh visi, kekuatan, otoritas, dan tentu peran media, serta dunia pendidikan untuk melakukan perubahan budaya di negeri ini. Merubah dari yang kurang disiplin menjadi bangsa yang disiplin. Dari masyarakat yang banyak malas menjadi masyarakat kerja keras. Dari cenderung berpikiran negatif menjadi positif. Dari yang cenderung tidak menghargai orang lain atau pendahulu kita, menjadi lebih apresiatif. Dari yang sekadar mencari masalah dan menyalahkan beralih mencari solusi. Yang pada akhirnya merubah sikap pesimis menjadi lebih optimis. Semoga!

Bangkit itu Takut.........
Takut Korupsi
Takut makan yang bukan haknya

Bangkit itu Mencuri.......
Mencuri perhatian dunia dengan prestasi

Bangkit itu Marah.........
Marah bila martabat bangsa dilecehkan

Bangkit itu malu..........
Malu menjadi benalu
Malu minta melulu

Bangkit itu Tidak ada.....
Tidak ada kata menyerah
Tidak ada kata putus asa

Bangkit itu aku...........
aku untuk INDONESIAKU

*dari iklan tentang Kebangkitan Nasional yang ada Dedy Mizwar-nya. Thanx to Farid dah ngirim kata2nya :)

telah tersaring 77 tempat eksotis di seluruh dunia dan indonesia menempatkan 3 tempat eksotisnya

Krakatau, Volcanic Islands
Komodo National Park, National Park
Lake Toba

suara anda penting supaya indonesia bisa lebih dikenal diseluh dunia

apalagi ini adalah 100 tahunnya kebangkitan nasional, jadi dengan ikut memilih disini, anda bisa dikatakan anda adalah pahlawan bangsa ini  (in modern way) yang berjuang mengharumkan nama indonesia ( :p )

sumber : http://www.new7wonders.com

Oleh Andi Gunawan

Setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari susu sedunia (world milk day), supaya manusia diseluruh dunia ingat akan manfaat susu bagi tubuh maupun otak manusia.

Pencetus hari susu sedunia adalah FAO (Food and Agriculture), world milk day pada mulanya akan diperingati setiap akhir Mei, namun banyak negara, seperti China, kebertan jika akhir Mei, alasannya pada bulan Mei telah banyak peringatan yang ada di negara itu. Maka di putuskanlah tanggal 1 Juni.

World Milk day telah diperingati sejak tahun 2001, dari tahun ketahun semakin banyak negara yang peduli dengan hari itu dan merayakannya dengan membagikan susu gratis kepada warganya dan kegiatan lainya yang bermanfaat.

Di Indonesia budaya minum susu masih rendah, yaitu sekitar 7,7 liter susu per kapita pertahun (Departemen Pertanian, 2006) dan 9 liter susu per kapita per tahun (data internal Tetra Pak Indonesia, 2007).

Tingkat konsusmsi tersebut termasuk terendah di kawasan Asia, Malaysia (25 liter), Singapura (32 liter) Filipina (11 liter), China (13,2 liter), Vietnam (10,7 liter), bahkan Finlandia 183,9 liter susu perkapita per tahun.

Upaya untuk meningkatkan konsumsi susu sekaligus meningkat kesejahteraan peternak sapi perah, telah dilakukan oleh bupati Sukabumi, seperti yang di ungkapkan oleh

Direktur Pengolahan Hasil Pertanian Departemen Pertanian Ir. Chairul Rahman, MM,

Bahwa jika konsumsi susu nasional meningkat, maka kesejahteraan peternak sapi perah dan industri susu nasional juga akan ikut meningkat..

Sebagai contoh disebutkan, Bupati Sukabumi pernah membuat program susu sekolah bagi anak-anak sekolah dasar di kota Sukabumi dengan memberikan susu cair gratis setiap hari.

Program ini berjalan lancar dan membuat masyarakat sadar akan manfaat susu bagi tubuh, sehingga para orang tua murid berswadaya mengambil alih program pembagian susu tersebut.

“Akhirnya, Bupati Sukabumi dapat mensubsidi pembagian susu gratis di sekolah dasar lainnya di Sukabumi, dan kegiatan ini terus berlangsung sehingga peternak sapi perah dan industri susu di Sukabumi pun berkembang dengan baik,” katanya.

Sumber : Kom Info News Room, Badan Informasi Publik, Dekom Info

Kesadaran terhadap budaya minum susu (sekaligus mensejahterkan peternak sapi perah) telah dicontohkan oleh bupati Sukabumi, kita perlu salut dengan gagasan itu, dan kita berharap gagasan itu menjadi kebijakan pemerintah baik di pusat dan daerah.

Jika kebijakan itu diterapkan secara serentak dan menyeluruh, maka Indonesia ke depan akan dihuni oleh manusia cerdas, dan bangkitnya Indonesia dari keterpurukan akan segera terwujud. Mengapa demikian ??? Karena asupan gizi yang paling baik bagi otak adalah susu

Dengan demikian bangkitnya peternakan di Indonesia khususnya sapi perah dapat memicu Kebangkitan Nasional Indonesia kedua, karena kebangkitan nasional selalu di awali dengan kebangkitan pendidikan Indonesia, sedangkan pendidikan membutuhkan manusia (peserta didik) yang siap (mental dan otaknya) untuk menerima ilmu dan menguak misteri alam.

Peringatan hari susu sedunia juga dirayakan di Indonesia, salah satunya di Jakarta dengan mengadakan seminar bertema “Susu Alami untuk Semua”, susu alami memiliki kandungan gizi yang lengkap dan mudah diserap oleh tubuh, tidak membutuhkan proses yang rumit dan lama untuk mengkonsumsinya seperti susu formula, yang juga harganya mahal. Susu merupakan sumber protein, vitamin D, kalsium, fosfor, magnesium yang penting untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Susu juga mengandung imunoglobin, vitamin A dan zinc yang bisa meningkatkan kekebalan tubuh, dan asam lemak esensial untuk kesehatan jantung.

Ayo kita minum susu alami untuk kecerdasan otak dan kesehatan tubuh kita … dan Bangkitlah peternakan Indonesia…pemicu Kebangkitan Nasinal…!!!

Oleh Andang Subaharianto

Bangsa Indonesia mengenang 1 Juni sebagai Hari Kelahiran Pancasila. Bung Karno mengemukakan lima esensi nilai yang disebut Pancasila. Kelima esensi nilai itu kemudian disepakati sebagai dasar negara oleh ”pendiri republik”, yang beragam latar belakang etnis, budaya, agama, dan aliran politik.

Kenyataan bahwa Pancasila diterima oleh para ”pendiri republik” menunjukkan Pancasila tersusun bukan dalam ruang hampa. Pancasila tersusun melalui pergumulan yang intens antara teori dan praktik, antara kekuatan ilmu pengetahuan/intelektualitas dan kekayaan pengalaman para ”pendiri republik” dalam rentang sejarah kolonialisme Indonesia. Karena itu, Pancasila sekaligus merefleksikan ”suasana batin” rakyat Indonesia.

Namun, mengapa hingga sekarang Pancasila seperti jauh tak menyentuh kehidupan nyata. Bukankah Pancasila belum ditarik sebagai dasar negara? Apakah bangsa ini telah lupa dasar negaranya, atau mungkin tak paham bagaimana menegakkannya?

Sistem nilai

Menempatkan Pancasila sebagai dasar negara berarti menggunakan Pancasila sebagai sistem nilai yang menuntun kehidupan bernegara. Sebagai sistem nilai, Pancasila mengandung aspek kognitif, implementatif, dan evaluatif.

Dari aspek kognitif, Pancasila seharusnya bisa ditransformasikan menjadi sistem pengetahuan yang akan menentukan pandangan dunia kita sebagai bangsa Indonesia. Dari sinilah kita melihat realitas kehidupan: sejarah, manusia, dan dunia, secara khas. Dengan sistem pengetahuan itu kita melihat kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan rakyat Indonesia di tengah realitas kapitalisme global dewasa ini. Dengan sistem pengetahuan itu pula kita melihat bahwa dinamika kapital akan melindas yang lemah bila tidak dikendalikan. Dengan sistem pengetahuan itulah kita membaca pluralisme masyarakat Indonesia sehingga pluralisme itu harus diterima, dijaga, dan dikelola untuk kepentingan bersama. Kekerasan yang terjadi pada peringatan Hari Kelahiran Pancasila di lapangan Monas, Jakarta, kemarin, menunjukkan sebagian masyarakat kita belum menerima pluralisme, sementara aparat pemerintah, yaitu polisi, gagal menjaga dan mengelola ekspresi pluralisme itu.

Selanjutnya, dari aspek implementatif, akan diperoleh sistem sosial yang mengatur hubungan-hubungan sosial. Pada aras ini sistem pengetahuan tadi muncul dalam bentuk lembaga-lembaga, aturan-aturan, kebijakan-kebijakan, perilaku, dan simbol-simbol yang lain. Jika sistem pengetahuan kita mengajarkan pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat, seharusnya juga diikuti aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang melindungi kepentingan rakyat. Jika sistem pengetahuan kita mengajarkan pelembagaan usaha kecil menengah untuk mendorong ekonomi rakyat, seharusnya juga muncul regulasi yang menyelamatkan usaha kecil menengah dari ekspansi usaha besar. Aspek implementatif ini akan tampak dari penyelenggaraan negara.

Kemudian, dari aspek evaluatif, sistem pengetahuan tersebut ditransformasikan menjadi nilai-nilai, baik etik maupun estetik. Pada tingkat ini Pancasila dapat diposisikan sebagai kritik ideologi. Setiap konsep pembangunan tentu memuat asumsi ideologis mengingat setiap konsep didasari suatu pandangan tentang sejarah, manusia, dan dunia. Di samping itu, praktik pembangunan sering mengalami ”ideologisasi”, yang pada gilirannya akan memperkuat struktur yang terbentuk atau memperkuat kepentingan kelompok tertentu. Ideologisasi pembangunan terjadi apabila pembangunan itu dapat diperalat oleh kelompok tertentu untuk membenarkan kepentingannya. Dengan aspek evaluatif ini, seharusnya Pancasila selalu ditampilkan sebagai kritik atas praktik berbangsa-bernegara selama ini.

Tanggung jawab negara

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara jelas menuntut negara untuk menegakkannya. Negara wajib menjalankannya. Barangkali karena itu pula Pancasila mudah mengalami ”politisasi” oleh rezim.

”Politisasi” itu terasa sekali pada zaman rezim Orde Baru. Pancasila hanya dihadirkan secara sloganistik dan mitologis: diucapkan dalam setiap upacara bendera, ditulis dan dipajang di berbagai tempat, dan dibendakan bak benda keramat. Pancasila diambil alih oleh rezim dan ditafsirkan secara monolitik untuk melindungi kepentingan-kepentingannya. Seolah-olah rezim penguasalah yang berhak memiliki tafsir. Pancasila tidak diterjemahkan ke dalam sistem pengetahuan untuk mendasari keputusan/kebijakan, juga tidak digunakan menjadi kritik atas praktik bernegara. Sebaliknya, Pancasila diindoktrinasikan seolah-olah keputusan/kebijakan yang diambil rezim merupakan pengamalan Pancasila. Maka, dengan mudah Pancasila menjadi alat pemukul bagi siapa pun yang dianggap berlawanan dengan kehendak rezim penguasa.

Karena itu, ketika rezim Orde Baru terguling, Pancasila pun seolah-olah ikut bersalah. Harus diakui, dalam era reformasi selama ini, reproduksi kata Pancasila berbanding terbalik dengan zaman Orde Baru. Kata Pancasila nyaris tidak muncul dalam wacana politik kenegaraan.

Menegakkan Pancasila jelas- jelas tanggung jawab negara. Implementasi Pancasila sebagai dasar negara adalah urusan negara dan bukan urusan rakyat. Ketika Pancasila ditafsirkan rezim Orde Baru melalui P4, pada saat yang sama terjadi situasi reduksionistik: Pancasila semata-mata sebagai etika personal warga negara. Padahal, jelas Pancasila adalah urusan negara melalui kebijakan-kebijakan negara dalam berbagai bidang kehidupan.

Dari kebijakan-kebijakan itu akan jelas apakah Pancasila berfungsi sebagai dasar negara ataukah kata-kata mutiara yang tanpa makna; akan jelas apakah orientasi politik rezim pemerintahan yang sedang berjalan dituntun Pancasila ataukah kepentingan ideologis lain.

ANDANG SUBAHARIANTO Pengajar Fakultas Sastra Universitas Jember

Oleh Benny Susetyo

Peringatan Hari Kelahiran Pancasila di Jakarta kemarin dinodai oleh aksi pemukulan terhadap massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan oleh sekelompok massa lain yang dikenal sebagai penuntut pembubaran sebuah sekte keagamaan.

Ironisnya, polisi tinggal diam, seolah merestui aksi penolakan kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi dan semangat kebhinnekaan yang menjadi jiwa Pancasila. Polisi tak menangkap satu pun pelaku pemukulan dan penganiayaan di lapangan Monas, sementara mereka justru kerasukan menangkapi dan menganiaya para mahasiswa yang menentang kenaikan harga BBM. Kepala Polri pun membantah jika aksi kekerasan polisi di kampus Unas melanggar HAM.

Masih ada sederet fakta empiris yang menunjukkan betapa Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia kini tak lebih bagaikan macan kertas.

Nilai-nilai ekonomi kerakyatan, misalnya, sudah mulai ditinggalkan pelan-pelan digantikan sistem ekonomi pro-”kapital”. Pasar-pasar tradisional digusur digantikan dengan supermarket. Semuanya dilakukan seolah-olah sebagai hal wajar dan tidak memiliki dampak jangka panjang. Akibatnya, rakyat mulai kehilangan mata pencarian di satu sisi dan di sisi lain bangsa ini mulai kehilangan daya kritisnya karena bekerja dalam bidang apa pun berada di bawah tekanan global. Nasib buruh semakin ternistakan karena keserakahan juragannya dan kebijakan pemerintah yang membiarkan praktik outsourcing yang kerap tak manusiawi.

Elite politik tampak membiarkan dirinya tercebur dalam pusaran arus global tanpa proteksi. Kebanggaan diri sebagai bangsa bukan lagi menjadi acuan. Orientasi hidup hanya mencari popularitas, maka munculnya fenomena ”mengiklankan diri sendiri” tanpa memerhatikan aspek penderitaan rakyat. Pemerintah sulit menjadikan rasa empati sebagai bahan pertimbangan utama merancang kebijakan, yang di luar terlihat populis tetapi substansinya sebenarnya menindas.

Relevansi

Tantangan implementasi Pancasila saat ini lebih relevan dikaitkan dengan bagaimana nilai-nilai mendasar seperti kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tersebut diaplikasikan dalam perilaku nyata kehidupan publik. Pancasila kita sekarang diuji bukan lagi sekadar untuk membendung aliran komunisme, tetapi diuji apakah ideologi ini bisa mengatasi kemiskinan.

Pancasila kita sedang menghadapi krisis multidimensional. Pancasila kita sedang berhadapan dengan pola perilaku elite yang tidak lagi peka terhadap rakyatnya. Pancasila kita juga sedang menghadapi tantangan bagaimana membuat orang-orang beragama lebih toleran terhadap lainnya. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa harus dimaknai bersama-sama dengan sila-sila lainnya. Sebagai bangsa yang bertuhan, meyakini kebenaran Tuhan tidak boleh dilakukan dengan cara menegasikan kemanusiaan.

Kemanusiaan harus tetap dijunjung sehingga tercipta suasana adil dan beradab. Untuk bisa menciptakan kemanusiaan yang adil dan beradab, kebijakan sosial-politik-ekonomi harus berlandaskan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika kita gagal menerapkan Pancasila dalam makna sesungguhnya, sebenarnya Pancasila tak sakti lagi.

Telah 63 tahun Pancasila dilahirkan dari semangat terdalam bangsa ini. Melalui pidato Bung Karno yang berkobar-kobar pada 1 Juni 1945, Pancasila kita gali dan lahirkan sebagai dasar-dasar berperikehidupan dan berkebangsaan. Selama masa Orde Baru Pancasila mengalami masa-masa yang sulit ketika ia harus diperalat untuk tujuan-tujuan pelanggengan kekuasaan. Telah 32 tahun lebih kita hidup hanya sebagai bangsa yang dipaksa untuk menghafal sila-sila Pancasila demi kekuasaan, bukan manifestasinya dalam kehidupan nyata.

Ketidakjelasan secara etis berbagai tindakan politik di negeri ini membuat keadaban publik saat ini mengalami kehancuran. Fungsi sebagai pelindung rakyat tidak berjalan sesuai dengan komitmen yang ada.

Keadaban publik yang hancur inilah yang sering kali merusak wajah hukum, budaya, pendidikan, dan agama. Rusaknya sendi-sendi ini rupanya membuat wajah masa depan bangsa ini semakin kabur. Sebuah kekaburan yang disebabkan etika tidak dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan politik.

Benny Susetyo Sekretaris Dewan Nasional Setara Institut dan Komisi HAK KWI

Bangkit itu… Takut
Takut korupsi
Takut makan yang bukan haknya

Bangkit itu… Mencuri
Mencuri perhatian dunia dengan prestasi
Bangkit itu… Marah
Marah bila martabat bangsa dilecehkan

Bangkit itu… Malu
Malu jadi benalu
Malu karena minta melulu

Bangkit itu… tidak ada
Tidak ada kata menyerah
Tidak ada kata putus asa

Bangkit itu… Aku
…untuk Indonesiaku

(Deddy Mizwar)

oleh:

Lambang Trijono,

Sosiolog Fisipol UGM

Perkumpulan Boedi Oetomo berdiri tahun 1908. ‘Kelahiran’ ini dijadikan bangsa kita sebagai pijakan awal sejarah pertama kali lahirnya kebangkitan nasional Indonesia sebagai bangsa modern. Apa sebenarnya esensi dari pergerakan ini dan pelajaran apa yang harus dipetik generasi sekarang, untuk menjawab tantangan hidup bangsa sekarang dan di masa mendatang, memasuki abad 21 penuh tantangan ini?

Pergerakan ini merupakan pergerakan modern pertama kali lahir di zaman penjajah Hindia Belanda. Kata ‘modern’ di sini penting kita maknai. Gerakan ini dikatakan modern bukan hanya karena digulirkan oleh orang-orang kalangan terpelajar, kaum aristokrat, keturunan priyayi Jawa, atau kalangan mahasiswa terpelajar tergabung dalam Stovia, yang dipandang bergengsi dan berpenampilan modern saat itu. Bahwa pergerakan itu digagas kalangan priyayi terpelajar memang sudah sewajarnya, sebagai konsekuensi dari kesadaran kultural dan intelektual mereka, yang juga dapat kita temukan di mana-mana, seperti di Eropa pada abad pertengahan.

Lebih penting dari itu, dikatakan modern karena memang pergerakan Boedi Oetomo membawa ajaran dan memiliki substansi nilai pergerakan bersifat modern. Membangkitkan kesadaran politik rakyat, melalui pendidikan, perbaikan kualitas kesehatan, memperbaiki perikehidupan ekonomi rakyat, memajukan budaya dan sosial-kemasyarakatan, melalui cara-cara modern, membentuk perkumpulan, berserikat, berkumpul, berasosiasi dan berpolitik warga negara.

Kalau kita sejajarkan dengan konsepsi politik modern sekarang, gerakan ini barangkali dapat kita samakan dengan gerakan-gerakan untuk memperbaiki nasib hidup rakyat. Yakni dengan cara-cara berpolitik yang demokratis, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, memperjuangkan partisipasi politik rakyat untuk mengubah nasib hidup, memenuhi kebutuhan dan hak-hak dasar dalam hidupnya. Cara-cara berpolitik memperjuangkan nasib hidup rakyat dengan cara-cara yang demokratis, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, menghargai harkat dan martabat rakyat dan warga bangsa, bisa disebut sebagai praktik atau laku ber-Boedi Oetomo pada zaman sekarang. Dalam tataran ideal konsepsional barangkali hal itu telah kita pahami bersama. Tetapi, dalam tataran praktik, berbudi, atau berlaku, barangkali masih jauh dari kenyataan.

Dari sudut pandang ini, kebangkitan nasional sesungguhnya adalah masalah watak atau karakter bangsa. Yaitu praktik kultural yang mencerminkan kesatuan, koherensi atau konsistensi idealisme dan praktik, konsepsi dan tingkah laku, dalam memandang dan memperlakukan rakyat dan warga bangsa. Memperjuangkan nasib hidup rakyat, dengan cara-cara sedemikian rupa sehingga meningkatkan harkat dan martabat, menghargai pendapat dan aspirasi politik, menumbuhkan kebanggaan dan harga diri, menjunjung tinggi kebutuhan dan hak-hak asasi mereka, adalah praktik, atau laku politik ber-Boedi Oetomo atau politik berwatak mulia.

Karakter demikian dibentuk oleh kesadaran kultural atau kesadaran akan kesejarahan, maka kita akan mampu mempertajam visi, pandangan kultural, wawasan kebangsaan kita ke depan, dari pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita petik dari sejarah yang melatarbelakangi lahirnya peristiwa-peristiwa besar dalam perjalanan hidup bangsa. Dalam perhelatan peringatan hari kebangkitan nasional kita sekarang ini, tampaknya kesadaran ini belum kita temukan benang merahnya.

Mengingat sebuah peristiwa besar, hari kebangkitan nasional, bukan hanya menapaki jejak-jejak langkah kaki pelaku sejarah, seperti napak tilas jejak-jejak langkah para pendahulu kita dalam jalan-jalan yang dilalui, rumah-rumah yang ditempati, alat-alat yang ditinggalkan, mencari benda-benda arkeologis, artefak-artefak yang mereka tinggalkan, untuk dijadikan monumen semata. Jiwa-jiwa suci para perintis kebangkitan, pelopor pergerakan nasional, pendiri republik pasti akan menjerit sedih dan menangis kalau kita hanya mengambil pelajaran sejarah hanya sebatas artifisial seperti itu.

Lebih dari itu, mengingat sejarah haruslah sampai pada penemuan arti dan makna sejarah, dari semangat dan spirit kejiwaan yang mendasarinya, mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa besar yang mereka ciptakan itu, untuk dipetik hikmahnya dalam mem-visi, menata dan meniti kehidupan bangsa ke depan. Mengingat, mewawas diri, mengambil hikmah pelajaran dari sejarah masa lalu kita sangatlah penting, karena hanya dengan itu kita bisa melakukan perubahan dan transformasi menuju kehidupan lebih baik ke depan.

Demikian itu penting, karena memasuki pertengahan abad 21 ini, tantangan kita sebagai bangsa sangatlah besar, khususnya dalam memajukan demokrasi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Demokrasi atau penguatan institusi politik kita secara demokratis, merupakan keniscayaan, harus kita kembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama menghadapi kekuatan pasar global, yang selama ini telah memperlemah institusi negara dan membuat rentan masyarakat kita. Sementara itu, di sisi lain, kita juga menghadapi tuntutan hidup rakyat yang semakin meningkat, dengan segala kebutuhan, kepentingan, hak-hak asasi, aspirasi, idealisme dan cita-cita mereka untuk hidup lebih baik, maju dan sejahtera, yang harus diakomodasi oleh demokrasi kita.

Menghadapi tantangan ini, dalam berbangsa dan bernegara ke depan, kita harus ber-Boedi Oetomo, berlaku utama, berkarakter mulia, memvisi, menata dan meniti kehidupan yang begitu berubah-ubah ini. Tentu dengan penuh antusias, optimis, dilandasi semangat, spirit kejiwaan dan etos kerja mendahulukan kebutuhan dan hak-hak dasar dalam hidup warga negara. Juga memajukan demokrasi dan kesejahteraan rakyat menuju kebangkitan dan kemandirian nasional kita.

-o0o-

dikutip dari: Kolom Analisis Harian “Kedaulatan Rakyat” Yogyakarta,

Rabu Legi, 28 Mei 2008

Bangkit itu takut…
Takut untuk korupsi
Takut untuk makan yang bukan haknya

Bangkit itu malu…
Malu menjadi benalu
Malu karena minta melulu

Bangkit itu marah…
Marah bila martabat bangsa dilecehkan

Bangkit itu mencuri…

Mencuri perhatian dunia dengan prestasi

Bangkit itu kidak ada…
Tidak ada kata menyerah
Tidak ada kata putus asa

Bangkit itu aku…
Aku untuk Indonesiaku

Kompas

I Wibowo

Seratus tahun yang lalu, jelas siapa lawan kita. Penjajah Belanda. Lahirnya Boedi Oetomo dimaksud untuk melawan penjajahan itu, demikian juga berdirinya Partai Nasionalis Indonesia ataupun Partai Komunis Indonesia. Para pemuda pada waktu itu punya cita-cita bersama, ingin memerdekakan diri dari penjajah.

Ketika Jepang masuk Indonesia, cita-cita itu tidaklah surut. Walaupun dibuat tidak berkutik, semua orang melihat dengan jelas bahwa setelah Belanda terusir, Jepang-lah sasaran berikutnya.

Setelah Indonesia merdeka, Soekarno dan Hatta memasuki tahap lain. Seperti yang dialami oleh semua pemimpin negara baru di bagian lain dunia, mereka memerlukan sasaran tembak. Sebagian negara melihat lawan mereka berikutnya adalah para kapitalis, dan sebagian lain para komunis. Dunia terpecah menjadi kubu kapitalis dan kubu sosialis, dan ”struktur internasional” memaksa negara-negara untuk berpihak.

Indonesia dan beberapa negara lain memang mengumumkan netralitas, tetapi tetap saja Indonesia tidak beranjak dari satu kubu. Meskipun menggariskan kebijakan ”politik bebas dan aktif”, Indonesia selalu ada di sekitar (tidak di dalam) kubu kapitalis. Sistem ekonomi Indonesia sejak awal menganut pasar bebas atas dasar hak milik pribadi. Kekecualian ada pada saat Soekarno mendirikan Conefo dengan ekonomi ”berdikari” alias berdiri di atas kaki sendiri.

Selalu menolak mengakui

Ini semakin jelas pada masa Orde Baru (1965), ketika rezim Soeharto dengan terang-terangan merumuskan lawannya adalah ”kaum komunis”. Dengan pedoman perjuangan semacam ini, Indonesia memang tidak mengatakan bahwa Indonesia prokapitalis, bahkan Soeharto berusaha membela ”kesaktian” Pancasila (dengan sila tentang keadilan sosial). Namun, dalam praktik, Indonesia sudah masuk dalam kubu kapitalis ketika mengundang lembaga-lembaga internasional versi kubu kapitalis (IMF dan Bank Dunia) dan investor global (istilah kita: PMA) ke dalam lingkungan Indonesia.

Indonesia didukung oleh negara-negara kubu kapitalis sehingga didirikan IGGI untuk mendapatkan utang lunak. Kecuali itu, banyak grant dari aneka yayasan di negara-negara kapitalis mengalir ke Indonesia agar para mahasiswa dapat belajar ilmu yang berhaluan kapitalis (terutama ilmu ekonomi). Struktur internasional pada waktu itu memang menggiring Indonesia tidak bisa tidak berpihak kepada kubu kapitalis, walaupun selalu menolak untuk mengakui demikian.

Invasi ke Timor Timur yang dilakukan untuk mengantisipasi perebutan kekuasaan oleh partai berideologi komunis merupakan bentuk kesetiaan Indonesia tak langsung kepada kubu kapitalis. Diplomasi Indonesia pada umumnya tidak jauh-jauh dari yang dikehendaki oleh kubu kapitalis. Berdirinya ASEAN pada 1967 jelas dirancang untuk menangkal menyebarnya ideologi komunisme. Dalam hal perdagangan internasional, Indonesia tidak pernah masuk dalam lingkaran kubus sosialis dengan COMECON, tetapi sejak awal masuk dalam GATT yang didirikan oleh kubu kapitalis.

Dunia tanpa musuh

Sesudah berakhirnya Perang Dingin pada 1991, struktur internasional mengalami perubahan drastis. Ketika Francis Fukuyama mengumumkan the end of history, pada dasarnya dia mau mengatakan bahwa dunia ini sekarang tidak ada musuh karena semua sudah memasuki satu kubu yang sama, yaitu free-market democracy. Jadi, tidak ada lagi yang harus dilawan.

Negara-negara pemenang langsung berbicara tentang peace dividend kepada dunia. Wartawan New York Times, Thomas Friedman, langsung mengatakan bahwa semua negara di dunia yang ditandai oleh Golden Arches alias restoran hamburger McDonald’s tidak akan berperang satu sama lain. Terjadilah globalisasi ekonomi, dan tesis doux commerce pun dipercaya di mana-mana.

Indonesia juga setuju dengan semua itu, tetapi tetap merumuskannya dalam bentuk ”anti-komunisme” (Tap MPRS No 25 masih belum dihapus). Dua kata ini mampu menyelamatkan Orde Baru dan orde-orde lain sesudahnya. Jangan pernah mengatakan ”prokapitalisme” sebab hal ini akan menimbulkan aib. Dengan memakai kata antikomunisme, dua keuntungan diraup sekaligus: tetap terbuka kepada investor global dan tidak menimbulkan kegoncangan pada agama. Namun, satu hal yang tidak berubah, yaitu bahwa Indonesia tetap ada di kubu kapitalisme dan tidak mempunyai lawan. ”Kaum komunis” telah hilang, sementara orang kapitalis tidak pernah dinyatakan sebagai musuh.

Keadaan inilah yang saat ini membuat Indonesia bingung. Siapa lawan kita? Kebangkitan Nasional mempunyai lawan yang jelas, kita sekarang tidak mempunyai lawan jelas sehingga adrenalin kita tidak pernah dinaikkan. Sangat menarik, meskipun Indonesia bicara tentang reformasi sejak runtuhnya Orde Baru, Indonesia malah semakin dalam terjebak dalam agenda kapitalisme global, yaitu program penyesuaian struktural (SAP) yang menuntut privatisasi perusahaan milik negara, perdagangan bebas, dan pemotongan subsidi, terutama kesehatan, pendidikan, dan pertanian. Kapitalisme tak pernah dikatakan sebagai musuh Indonesia.

Tanpa lawan yang jelas, Indonesia tidak akan pernah mengalami ”kebangkitan nasional”. Orang memang bisa mengatakan bahwa kita sekarang melawan kemiskinan dan kebodohan atau melawan korupsi. Namun, kalau ditanya siapa itu kemiskinan atau siapa itu korupsi, orang menjadi gelagapan.

Naomi Klein dalam bukunya, Shock Doctrine (2007), mengatakan bahwa pada masa sekarang lawan semua negara dan semua warga negara adalah korporasi, terutama korporasi multinasional. Akan tetapi, sambungnya, lawan ini akhir-akhir ini menemukan pintu-pintu yang tidak kentara sehingga mereka tidak pernah diincar sebagai musuh. Caranya adalah melalui bencana-bencana, alam maupun bukan. Indonesia terpuruk dalam bencana krisis keuangan, dan nyatalah bahwa Indonesia sejak itu menjadi ajang berkiprahnya korporasi (Tempo, edisi 12-18 Mei 2008).

I Wibowo Koordinator ”Dijkstra Society”

Kompas

Asvi Warman Adam

Sebagian orang berpendapat bahwa yang terjadi sekarang bukanlah kebangkitan nasional, melainkan kebangkrutan nasional. Kenaikan harga BBM pasti diikuti oleh kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya. Pemerintah mengatakan bahwa kebijakan ini merupakan opsi terakhir.

Namun, pertanyaannya, apakah opsi yang lain telah dicoba dijalankan selama ini? Apakah upaya memaksimalkan produksi migas sudah benar-benar dilaksanakan? Pada pertengahan Orde Baru, produksi migas lebih banyak daripada konsumsi. Kenapa hari ini kita lebih banyak mengimpor daripada mengekspor?

Korbankan barang

Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng mengatakan, kita beralih dari subsidi barang kepada subsidi orang. Bukan BBM lagi yang disubsidi, melainkan orang miskin. Kalau konsisten dengan prinsip itu, bila ada sesuatu yang terpaksa dikorbankan dalam suasana yang sangat sulit, lebih baik kita mengorbankan barang daripada orang. Dalam kebakaran, misalnya, kita bisa mengorbankan lemari pakaian ketimbang nyawa seseorang.

Indonesia memiliki 17.000-an pulau yang tersebar dari Sabang di Pulau Weh sampai Merauke di Pulau Papua. Pulau-pulau itu perlu (lebih) diberdayakan. Pada era reformasi, dua pulau telah lepas ke tangan Malaysia melalui keputusan Mahkamah Internasional di Den Haag.

Gagasan untuk menjual pulau di Nusantara pernah disampaikan anggota parlemen Belanda, Van Kol, ketika melihat anggaran pemerintah Hindia Belanda mengalami defisit awal abad XX. Penjualan pulau-pulau di sebelah timur Pulau Bali akan mengatasi persoalan tersebut. Tidak jelas kelanjutannya, tetapi kenyataan pulau-pulau tersebut masih ada. Seorang perwira Perancis pada abad XIX juga pernah menyampaikan laporan tentang strategisnya Pulau Weh di ujung utara Pulau Sumatera dan pentingnya pulau itu dikuasai Perancis.

Ide menjual pulau tentu bisa dituding sebagai tindakan yang anasionalis. Menggadaikan pulau jelas berkonotasi negatif. Namun, bagaimana kalau menyewakannya? Istilah itu mungkin akan diperdebatkan pula, seperti terjadi beberapa tahun silam. Kalau begitu, kenapa tidak digunakan istilah pemberdayaan atau joint investment terhadap pulau-pulau tertentu di Nusantara ini (pembuatan resor dan hotel, misalnya). Usaha ini bisa mendatangkan dana sekitar 2-10 juta dollar AS untuk satu pulau, tergantung dari luas, posisi, dan manfaatnya bagi investor. Bukan hanya subsidi BBM, bahkan utang negara pun bisa dibayar dengan ini.

Perlu syarat ketat

Indonesia bukan satu-satunya negara yang potensial. Kita tahu bahwa Hongkong pernah disewakan China kepada Inggris selama 100 tahun. Sekarang pulau itu telah dikembalikan kepada China, bahkan dalam keadaan yang sudah sangat maju. Maladewa yang dikuasai Inggris juga pernah disewakan sebagai resor wisata dengan berbagai persyaratan (luas area yang boleh dibangun hanya 20 persen dari keseluruhan, tinggi bangunan maksimal dua lantai, hanya 2/3 dari keseluruhan garis pantai yang boleh dibangun).

Dalam konteks pariwisata, proyek ini berkenaan dengan pembangunan wisata bahari, budidaya, dan konservasi. Pernah ada gagasan untuk menyewakan 10 pulau/kawasan di Indonesia, yaitu dua pulau di Ujung Kulon (Banten), Bunaken (Sulut), Komodo (NTT), Berau dan Hanoi (Riau), Gili-gili (Lombok, NTB), serta Kangean, Nipah, Sepanjang (Madura). Bukankah selama ini sudah ada penyewaan pulau atau apa pun istilahnya, seperti di pulau-pulau Kepulauan Seribu? Kita juga mengizinkan Rusia untuk meluncurkan satelitnya di Pulau Biak. Bukankah itu termasuk ”penyewaan” walaupun dalam tempo/pada area terbatas?

Tentu program ini harus memiliki persyaratan yang ketat. Pulau itu tak boleh dijadikan pangkalan militer, bukan untuk tempat judi, tidak digunakan sebagai tempat pembuangan limbah, dan tidak dilakukan penambangan di dalam dan di luar pulau, seperti penggalian pasir laut. Aspek keamanan juga penting. Pihak Iran, misalnya, berminat untuk menyewa pulau sebagai tangki BBM, tetapi apakah itu aman bagi lingkungan sekitarnya?

Kita sekarang memberi subsidi orang, bukan barang. Kita juga bisa berprinsip rakyat jangan sampai dikorbankan dalam krisis BBM ini. Lebih baik mengor- bankan lahan daripada orang. Kita bisa daya gunakan beberapa pulau dari 17.000 pulau yang kita miliki sebagai salah satu solusi aktual.

Asvi Warman Adam Ahli Peneliti Utama LIPI

Setiap manusia punya rutinitas tidur di malam hari (walaupun jam tidurnya berbeda-beda satu sama lainnya) dan bangun pada pagi harinya lalu bangkit dari tempat tidur melakukan rutinitasnya, seiring itu haruslah ditanam dalam hatinya "Aku harus bangkit hari ini, lebih baik dari hari kemarin".
Dorongan semacam itulah yang akan membuat semangat untuk menjalani suatu hari dengan harapan yang baru, yakin bahwa mimpi harus dikejar secara bertahap, dan hari ini kita akan lakukan tahap itu..besok, kita akan lakukan tahap selanjutnya...lusa, tahap level selanjutnya harus bisa diselesaikan ..bagai menaiki anak tangga ..satu persatu langkah ditapakkan untuk mencapai posisi yang lebih tinggi...itulah kebangkitan yang sesungguhnya , bahwa semua bisa diraih dengan usaha keras . Prestasi yang diraih seseorang bukanlah takdir tetapi sesuatu yang harus diraih dengan usaha dan pengorbanan. ;)

Oleh Andi Gunawan

Ungkapan Presiden AS John F Kennedy sangatlah tepat untuk menggambarkan bagaimana dukungan rakyat atau bangsa kepada Negara sehingga tempat dimana ia bernaung dapat menjadi Negara maju dan sejahtera. Apa ungkapan itu???

Jangan kau tanya apa yang bisa diberikan Negara kepadaku, tapi tanyalah apa yang aku bisa berikan kepada Negara. Ungkapan tersebut menggambarkan bahwa rakyat atau bangsa dituntut pengorbananya oleh Negara dalam rangka memajukannya, apa yang harus aku berikan kepada Negara, pengorbanan apa sehingga Indonesia menjadi Negara maju dan sejahtera.

Pengorbanan untuk negara dalam bentuk dana atau karya nyata serta berguna sangat diharapkan dan bukan menggerogotinya dari berbagai jurusan, memperkaya diri sendiri dengan korupsi, cuek (masa bodoh) terhadap negara, mau maju atau hancur bukan menjadi urusannya, bahkan bila perlu menuntut negara, tidak peduli negara dalam kesusahan (seperti sekarang ini BBM naik, segala barang kebutuhan pokok naik, dan seterusnya).

Dengan kondisi itu rakyat atau bangsa ini akan dengan mudahnya menuntut berbagai kekurangan pemerintah (Negara) dengan cara berdemontrasi (bila perlu anarkis), atau menuntut pemerintahan mundur. Mereka tidak menyadari bahwa pertanyaan sesungguhnya apa yang telah kau berikan untuk negara sehingga persoalan yang ada tidak hanya bertumpu pada pemerintah yang (maaf) memang kurang mampu.

Pengorbanan rakyat atau bangsa kepada Negaranya adalah satu keharusan dan tidak bisa ditawar bagi kebangkitan nasional Indonesia, sebaliknya jika bangsa Indonesia melupakan pengorbanan bagi perjuangan menuju kebangkitannya tentu kita tidak bisa berharap banyak kebangkitan nasional akan segera bisa terwujud.

Ayo kita bangkit melaui perjuangan dan pengorbanan semaksimal kita dengan tenaga, dana dan karya , bersama kita bisa memajukan negara.

]]> http://pulaupaku.wordpress.com/?p=19 Thu, 29 May 2008 03:19:27 +0000 mhddedy http://pulaupaku.wordpress.com/?p=19 ...mengutip dari deddy mizwar tentang makna kebangkitan nasional.