There are a few things to watch and note out of this new development:
1. The legal contractual and conceptual basis
2. Potential conflict of interests and confidentiality issues

On the conceptual side, this placement should not be in a context of secondment per se, as secondment is generally applicable to a joint venture where there are more than one party owning the legal entity. In a joint venture, the employees are mostly hired by the joint venture itself as a separate and independent legal entity, while there could be some secondees working in and for the joint venture being placed by the owner companies which have ownership shares of the joint venture. Secondees in a joint venture are paid by the joint venture, working for the joint venture on a temporary basis, but still retain long term employment with the parent companies. Note that almost all PSCs in Indonesia are operated not by a joint venture, but rather by a company which usually (but not always) has the most working interests in the PSC. The PSC itself is not a joint venture and no legal entity is set up for the PSC. For example, if ExxonMobil owns 60% of the working interests in the Soandso PSC while Chevron owns the remaining 40% working interests in that same PSC, then usually both ExxonMobil and Chevron each sets up separate companies to hold their respective interests in the PSC. In this case, it is fair that ExxonMobil Soandso Ltd (owned 100% by its ExxonMobil parent company) becomes the operator of the PSC, while Chevron Soandso Ltd is a partner in the PSC. All employees then are those of ExxonMobil Soandso Ltd, and generally Chevron Soandso Ltd can not place their secondees in the PSC operator as they have no ownership of ExxonMobil Soandso Ltd (even if they DO have working interest ownership of the PSC). Again, the PSC itself is not a legal entity in the form of a joint venture. It is probably most suitable to classify the PSC as a JANE (Joint Asset Not an Entity, which is not operated jointly).

Now, let's step back and see if BPMIGAS can actually arrange for the postings of their officers in the PSCs as secondees. Definitely, BPMIGAS or the government does not have share ownership of the PSCoperator companies. They do have "ownership" of the PSC, even if it's not "working interest" ownership, but certainly not in a way where business-wise they can place their people in the formal structure of a Chevron or a Total company and be part of the management. I tend to see that this angle does not work.

Another way to look at this situation is by reviewing the principle of a PSC operator which is basically none other than a contractor to the government (BPMIGAS). That is exactly why the term used for a PSC operator is KKKS (Production Sharing Contract Contractor). A simple example would be you assigning Schlumberger Indonesia as your contractor to shoot a seismic program in your block. Indeed, you pay Schlumberger for doing the work, but that does not mean that you can place one of your staff as a Sr. VP inside Sclumberger Indonesia Ltd and become part of its management and fully paid by them as well. What we can do probably is to post one of our staff as a coordinator of the seismic program, be co-located in the Schlumberger Indonesia office if necessary, become your representative but not exactly part of that company's management structure. The person then shall not be able to make business decisions for Schlumberger Indonesia, but rather for your own company who owns the program and has the management right to control, monitor, and review the program (but not to control and manage Schlumberger Indonesia).

The second issue to watch out is conflict of interests and its consequences on confidentiality for both sides. It is undeniable that oil companies are here doing business for profits as justified within the legal and contractual boundaries. If the placement is more on the operation side, there should be minimal conflict as operation should be run in a prudent manner based on general oil & gas production and operational practices anyway. But you could imagine a conflicting situation if the BPMIGAS person is somehow involved in government audit resolutions, or incentive negotiations, or any other financial and commercial related matters. The person can easily be in a position where it's not appropriate for him/her to be in as the interests of the two parties (the PSC operator company and BPMIGAS) are not just different but even conflicting and opposing to each other. The other thing related to this is confidentiality. A full time employee signs confidentiality agreement with the company on the premise that the person works permanently for a long term. How could you share company confidential issues (and not all are related to the PSC as some could be related to the company, the corporation, strategy, etc) with someone who represents BPMIGAS and is in your business environment only on a temporary basis. Note that this confidentiality issue is true both ways, as likewise the BPMIGAS representative may not share sensitive and confidential government and BPMIGAS matters to the company. I could imagine how awkward the atmosphere a business meeting would be if you have the conflict of interest and confidentiality issues to deal with, while on the other hand the person is part of the company management and needs to be included in the discussion and decision processes.

There is no doubt about the noble and great intent of this breakthrough move to post BPMIGAS officers in the PSCs. But, we should be careful about how to package it so that no bad precedents are being set, no contract sanctity is being crossed, and no misunderstanding is being blown out of proportion. I still believe this is doable and we can work the terms and conditions out, but this requires a completely different approach to be successful and should be based on agreements by both parties rather than a one-sided direction.

:( "Wah Pakdhe mesti nyelametin dulu doonk !".

:D "wis akeh sing memberi selamat, aku malah mau membekali saja, Thole"

:( "Haiyak, Pakdhe nggaya !"

Ya tentunya ucapan selamat saja tidak cukup untuk memberikan semangat kepada Pak Priyono. Perlu mulai dibukakan lembaran-lembaran Pe-eR yang belum sempa diseleseikan pejabat sebelumnya, juga masih banyak tantangan-tantangan baru didepan mata, di atas meja, di jalan didepan kantor. Bahkan sangat banyak tantangan di nuun jauh disana dimana antrian mitan menjadi issue politik paling hangat saat ini.

Pak Priyono tentunya sadar bahwa jabatan beliau adalah jabatan politis, karena ketika dipilih, ditest diangkat dan disumpah selalu dihadapan pejabat-pejbat politik. Namun saya yakin beliau juga sadar bahwa beliau adalah pengemban amanah rakyat, bukan pengemban amanah pejabat :) . Jadi takperlu lah saya berbicara soal yang satu ini. Yang perlu saya sampaikan lebih baik soal migas-nya saja.

Yang sudah tercapai BPMIGAS hingga kini.

Kebetulan saya masih menyimpan laporan BPMIGAS tahun 2007 kemarin yang disampikan oleh Pak Abdul Muin dalam acara IPA Luncheon Talk pada bulan Maret 2008 lalu. Pencapaian ini yang harus diteruskan ditingkatkan dan ditmbahkan di tahun-tahun mendatang.

Disebelah ini grafik wilayak kerja sejak tahun 2005-2007. Ini menunjukkan peningkatan yang dicapai oleh Pak Kardaya yang harus diteruskan. Tantangannya adalah menjadikan daerah yang saat ini masih sebagai exploration working area menjadi producing area.

Tentunya perlu ada kerja keras dari jajaran BPMIGAS dalam "membujuk" investor melakukan kegiatan eksplorasi. Terutama untuk daerah-daerah yang selama ini masih dalam tahap eksplorasi.

Tantangan di BPMIGAS tidak hanya produksi migas saja. Tantangan utama saat ini BPMIGAS justru ada pada "kesinambungan" pasokan (sustainable supply) energi migas dimasa mendatang. Perlu diketahui bahwa, menggenjot produksi disatu sisi akan meningkatkan pendapatan, namun kalau saja pemanfaatannya masih saja boros energi (elastisitas energi yg rendah) masih menjadi masalah klasik di negeri ini, maka menggenjot produksi saja justru akan mempercepat datangnya problem besar kelangkaan sumber energi.

Penurunan produksi migas setelah masa plateu merupakan proses yang wajar dalam industri pertambangan khususnya migas. Namun masa plateu ini sebenarnya dapat diperpanjang seandainya ada penemuan-penemuan baru. Penemuan baru inilah yang jauh lebih penting dan strategis dalam menjaga kelangsungan perjalanan pembangunan negara.

Perkembangan dari tahun ketahun soal cadangan migas, seberapa besar sisa cadangan minyak yang ada di Indonesia ini di Indonesia dapat dilihat dalam gambar disebelah kanan ini. Gambar ini memperlihatkan bahwa migas kita sudah mulai menurun sejak tahun 1999. Artinya tidak banyak penemuan minyak sejak tahun itu.

Harga minyak memang perlu diantisipasi, namun kalau melihat sejarah harga minyak atau perkembangannya, sepertinya harga minyak saat ini tidak dikontrol oleh supply. Tetapi saat ini lebih dikontrol oleh demand (kebutuhan).

Artinya harga (lebih pasti) akan cenderung naik, karena proyeksi kebutuhan itu selalu akan naik. Hal ini disebabkan usaha untuk penggunaan sumber energi alternatif selain BBM sangat tersendat di Indonesia dan di dunia. Dengan demikian ketergantungan dunia terhadap energi minyak bakalan akan menjadi problem utama. Kita sudah tahu bahwa discovery (penemuan lapangan baru) cukup langka, namun kita juga tahu kebutuhan energi dalam negeri (dan dunia) akan meningkat dari tahun ketahun.

Harga minyak dan biaya

Untuk negara yang sudah menjadi net importer tentunya harga tinggi menjadi beban tinggi juga. Harga tentusaja akan berpengaruh kepada biaya produksi dan eksplorasi. Di sebelah ini harga minyak dan biaya eksplorasi yang dikeluarkan pada tahun-tahun itu. Dapat terlihat dengan jelas bagaimana biaya eksplorasi selaras dengan harga minyak. Artinya, kalau di Indonesia masih menganut cost recovery (CR), tentusaja CR masih akan menjadi sasaran empuk dalam mengkritisi kinerja usaha migas. Namun harus hati-hati BPMIGAS tidak boleh hanya konsentrasi CR saja, kan. Kelangsungan pasokan, ya sustainable supply migas lebih strategis ketimbang sekedar biaya CR yang akan menjadi "peluru-peluru" politisi dalam menghantam performace/kinerja.

Kalau membaca bahwa tugas yang bakalan dipakai sebagai tolok ukur adalah menekan cost recovery, hmmm sepertinya akan menjalankan Mission Impossible ! Sesuatu yang sulit tetapi masihkah mungkin dijalankan ?.

Migas adalah energi

Mengkoordinir hal-hal yang berhubungan dengan energi di Indonesia saat ini bukan hal yang mudah. Hampir semua institusi yang mengurus permasalahan energi berada dibawah satu atap, presiden. Walaupun kita memiliki MESDM tetapi BPMIGAS, BHMIGAS dan juga Pertamina semua menjadi bawahannya Presiden. Namun kalau melihat fakta kemarin, bukan hanya salahnya presiden, kalau soal energi ini menjadi amburadul. Kenapa ? Karena Kepala BPMIGAS saja ditentukan oleh DPR .. mboh iki masalah politik yang pelik yang ruwet bin rumit :( . Airlangga di Komisi VII saja yang lebih tahu ... "Hay Pak Langga !! ":P

:( "Looh Pakdhe tahu Pak Airlangga, sok deket ya ?"

:D "Wektu dia ketua senat mahasiswa FT UGM dulu, aku jadi bendaharanya thole !"

:( "Kaya banyak duik donk Pakdhe jadi bendahara ?"

:D "Hust !!"

Tantangan pasokan sumber daya energi memang bukan tanggung jawab BPMIGAS, namun BPMIGAS akan menjadi badan strategis untuk menentukan kapan saat paling pas untuk memulai (kick off) atau lebih tepatnya kick but ... hehehe nendang bokong, iya nendang bokongnya pengembangan sumber energi alternatif. :P

Setelah menulis tentang NOC dan IOC beberpa waktu lalu kebetulan saya membaca bukunya Renald Kasali (Powerhouse) yang isinya perkembangan tentang Pertamina, tetapi sebenernya perkembangan industri migas secara umum di Indonesia. Yang cukup mengagetkan adalah buku ini justru memberikan impresi dabngambaran bahwa banyak keputusan yang terlambat yang diambil dalam soal kebijakan energi di negeri ini. Bukan kebijakan yang salah, tetapi tidak adanya keputusan itulah problem utamanya. Ngobrol dengan kawan-kawan di BPMIGAS dan Pertamina sering mendapatkan jawaban yang sama tentang lambannya pengambilan keputusan (decision making) ini. Hal ini bisa disebabkan karena panjangnya birokrasi, atau "keengganan" bertanggung jawab karena sebuah keputusan berisiko ?

Challenge ! Tantangan !

Tantangan migas dimasa mendatang adalah bagian dari tantangan pasokan sumber energi secara umum. Pengelolaan Migas di Indonesia mau tidak mau harus selalu dikoordinasikan dengan perkembangan kebutuhan energi secara menyeluruh. Persiapan alih energi atau konversi sumber energi dari migas ke energi alternatif lainnya (Nuklir, Geothermal, Batubara dll) harus menyambung secara aman dan smooth. Peranan koordinasi dari ESDM akan menentukan dalam hal ini.

Kalau boleh menuliskan daftar tantangan migas dimasa mendatang 5-10 tahun lagi antara lain :

• Ketergantungan akan sumber energi migas untuk memenuhi kebutuhan energi total di Indonesia. Ketergantungan akan berujung pada kelangkaan seandainya supply sumber energi tidak mencukupi. Explorasi dan penambahan cadangan mestinya jauh lebih penting ketimbang peningkatan produksi.
• Kelemahan koordinasi diantara departemen dan institusi energi. Tentusaja ini bukan hanya BPMIGAS saja. Termasuk BHMIGAS dan Pertamina dan juga pengguna migas misal industri, PLN dan termasuk rakyat (DPR).
• Pengambilan keputusan. Making descision merupakan handicap terbesar di industri migas. Problem utamanya bukan sebuah keputusan yang salah tetapi justru tidak mengambil keputusan dalam waktu yang tepat. Keberanian diperlukan, tetapi bukan kenekatan, tentusaja.
• Yang lain nanti saja sambil jalan :)

Selamat bertugas Pak Pri !

Bacaan terkait :

• Indonesia perlu Pertamina-Pertamina yang lain sebagai NOC
• Sepintas mengenal IOC - International Oil Corporation -
• Pergeseran peran NOC (National Oil Corporation) dalam kancah global energi
• NOC dan IOC - Pentingnya Pertamina sebagai bagian dari Ketahanan (energi) Nasional
• Jual saja sebagian kecil sahamnya Pertamina di bursa