Figur Calon Bupati/Wakil Bupati Deli Serdang periode 2009-2014 terus bermunculan. Jika selama ini figur yang muncul berasal dari kalangan elit, kali ini figur yang muncul berasal dari kalangan bawah. Dialah Indrayani Nasution SH (foto) yang saat ini menjabat Kepala Desa (Kades) Lalang, Kecamatan Sunggal.

Keseriusan Indrayani mencalon jadi Wakil Bupati Deli Serdang 2009-2014 tampak dari banyaknya baleho Indrayani yang tersebar di sembilan kecamatan Deli Serdang. Di antaranya di Kecamatan Sunggal, Hamparan Perak, Labuhan Deli, Kutalimbaru, Pancur Batu, Tanjung Morawa, Percut Sei Tuan, Lubuk Pakam dan Batang Kuis.

Wakil Ketua PUK FSPTI Desa Payageli Adi M ketika dimintai tanggapannya, Minggu (6/7) mengaku sangat mendukung pencalonan Indrayani menjadi Wakil Bupati Deli Serdang 2009-2014. Sebab masyarakat saat ini butuh pemimpin yang berasal dari kalangan bawah sehingga betul-betul mengerti yang dialami masyarakat selama ini.

"Kita tidak antipati terhadap calon Bupati/Wakil Bupati yang berasal dari kalangan elit. Tapi kalau ada calon yang berasal dari kalangan bawah, sudah sepantasnya masyarakat mendukung. Sebab yang mengerti betul kondisi masyarakat saat ini adalah pemimpin di kalangan bawah, yang setiap harinya bersentuhan langsung dengan masyarakat," tegas Adi M.

Ditambahkan Adi M, sosok Indrayani Nasution menjadi Wakil Bupati Deli Serdang periode 2009-2014, bukanlah mimpi di siang bolong. Syaratnya, seluruh perangkat 403 desa/kelurahan se-Deli Serdang, mulai dari Kades/Lurah, Kepala Dusun, Ketua RT/RW beserta staf mendukung pencalonan Indrayani.

"Kalau seluruh perangkat desa/kelurahan se-Kabupaten Deli Serdang bersatu mendukung pencalonan Indarayani, saya yakin Bapak Indarayani Nasution akan terpilih menjadi Wakil Bupati Deli Serdang periode 2009-2014," tegas Adi M.

Ditambahkan, jika kelak terpilih menjadi Wakil Bupati, dijamin Indrayani Nasution tidak akan malu-maluin. Sebab sudah terbukti, selama menjadi Kades Lalang, cukup banyak program digulirkannya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Misalnya, setiap menjelang Lebaran, Kades Lalang Indrayani Nasution selalu memberi bingkisan sembako kepada warga kurang mampu, penjaga masjid, penjaga kuburan, dan warga lainnya, tandas Adi M. MOR

Korban perkosaan, LA (16), mengadu ke DPRD Sumatera Utara menyusul pengalihan status tahanan tersangka pemerkosanya, MH (46), dari tahanan Pengadilan Negeri (PN) Kisaran menjadi tahanan kota.

Korban mengadu ke DPRD Sumut di Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (17/6) didampingi beberapa keluarganya serta sejumlah aktivis dari LBH APIK dan Lembaga Peduli Perempuan dan Anak (LP2A) Kabupaten Asahan. Mereka diterima Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Drs Parluhutan Siregar dan Anggota Abdul Hakim Siagian SH MHum.

Ketua LP2A Kabupaten Asahan Nilawaty SE mengatakan, pengalihan status penahanan tersangka menyebabkan korban trauma dan selalu dilanda ketakutan karena selama ini selalu diancam tersangka. "Akibatnya korban tidak berani lagi pergi sekolah dan terpaksa DO (drop out)," katanya.

Ia menjelaskan, tindakan pemerkosaan itu sendiri terjadi selama periode November 2007 dan terakhir pada 10 Februari 2008. "Selama periode itu korban telah diperkosa sekitar 30 kali dan itu dikuatkan dengan hasil Visum Et Repertum No: 357/8984 tanggal 27 Februari 2008 yang ditandatangani dr Tunggul Simanjuntak SpOG dari Rumah Sakit Umum H Abdul Manan Simatupang, Kisaran," katanya.

Tersangka MH yang juga pegawai Dinas Pengairan Kabupaten Asahan itu ditahan selama 60 hari di Mapolres Asahan setelah korban membuat pengaduan pada 27 Februari 2008, dan dilanjutkan dengan menjadi tahanan kejaksaan sejak 23 April hingga 24 Mei 2008.

Sidang pertama semula berlangsung 26 Mei, tapi batal karena korban tengah menghadapi ujian. Namun selanjutnya PN Kisaran justru mengalihkan status tersangka menjadi tahanan kota dengan alasan adanya surat sakit, adanya jaminan dari isteri tersangka dan karena alasan tersangka bekerja sebagai PNS.

"Alasan ini tidak bisa kami terima karena berdasarkan penyelidikan kami tersangka ternya masuk bekerja pada 27 Mei 2008. Secara psikologis hal ini membuat korban yang masih di bawah umur menjadi trauma dan takut pergi ke sekolahnya di SMK Muhammadiyah Kisaran," ujar Nilawaty.

LP2A menilai keputusan majelis hakim PN Kisaran yang mengalihkan status penahanan tersangka tidak obyektif. Selain menimbulkan ketakutan pada diri korban, pengalihan status penahanan juga dikhawatirkan akan membuat tersangka mempengaruhi saksi-saksi sebelum proses persidangan dimulai.

"Padahal ancaman hukumannya juga cukup berat, yakni kurungan 15 tahun penjara berdasarkan UU Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002 serta empat sampai 15 tahun sesuai UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," jelasnya.

Karenanya LP2A menilai keputusan majelsi hakim PN Kisaran tersebut sangat tidak masuk akal. "Kami minta bantuan anggota dewan agar tersangka dapat dikembalikan ke rumah tahanan Labuhan Ruku sampai proses peradilan selesai. Kami juga meminta DPRD Sumut agar mengawal proses peradilan agar hukum benar-benar ditegakkan secara jujur dan adil," kata Nilawaty.

Menanggapi pengaduan itu, Anggota DPRD Sumut Abdul Hakim Siagian SH MHum dan Perluhutan Siregar berjanji akan mengawal proses peradilan kasus pemerkosaan tersebut. Abdul Hakim Siagian juga meminta agar tersangka tetap ditahan.

"Pengalihan status penahanan tersangka juga sangat aneh, karena untuk kasus-kasus serupa tersangkanya justru ditahan. Kita menduga ada permainan di sini, meski kita tidak bisa memastikan permainannya dalam bentuk apa," ujar Hakim Siagian yang juga mentan pengacara itu.

Abdul Hakim Siagian maupun Parluhutan Siregar juga meminta pimpinan instansi tempat tersangka bekerja juga mengambil tindakan tegas dan meninjau status PNS-nya. "Karena tidak pantas seorang PNS berbuat seperti itu," katanya. YSC

Tahapan pelaksanaan Pilkada Kabupaten Deli Serdang yang dijadwalkan 27 Oktober mendatang, Jumat (30/5) dimulai, ditandai penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pilkada (DP-4) oleh Pemkab Deli Serdang diwakili Asisten I Drs H Reh Aman Tarigan kepada Ketua KPU Drs M Yusri Msi.

Jumlah DP-4 pada Pilkada DS mencapai 1.172.928 orang yang tersebar di 22 kecamatan. Jika dibanding dengan DP-4 Pilgubsu lalu jumlah ini mengalami kenaikan mencapai ratusan ribu orang.

Asisten Reh Aman Tarigan menyebutkan penyerahan DP-4 merupakan proses yang menandai dimulainya tahapan Pilkada di Deli Serdang.

Dalam DP-4 yang diserahkan berbentuk CD itu, terdata jumlah kepala keluarga (KK), jumlah penduduk dan jumlah pemilih per kecamatan yang telah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang seluruhnya berjumlah 1.646.374 jiwa sedangkan jumlah pemilih sebanyak 1.172.928 orang.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil H Abdul Malik Dalimunthe SH MM didampingi Sekretaris Disdukcapil Ahmad Tarmiji SH, Senin (2/6) mengatakan, perubahan DP-4 terjadi karena pihaknya tidak menggunakan sistem SIAK, tetapi menggunakan data base kependudukan (Simduk).

Menurut Dalimunthe, hal itu dilakukan guna menyahuti aspirasi masyarakat yang mengajukan keberatan akibat tidak terdaftar pada Pilgubsu yang baru lalu kepada Pemkab dan KPU sebagai penyelenggara Pemilu.

Data Simduk tersebut telah diverifikasi kembali oleh pihak kecamatan dengan melibatkan partisipasi pemerintahan desa, sehingga data DP-4 ini sudah menjamin kevalidan agregat kependudukan Deli Serdang, katanya.

Sementara Ketua KPU Deli Serdang Drs M Yusri Msi mengatakan, DP-4 yang diterima dari Pemkab menjadi acuan untuk menetapkan jumlah pemilih tetap pada Pilkada Deli Serdang Oktober mendatang.

Menurut Ketua KPU, dalam waktu dekat ini pihaknya akan segera melakukan pemutakhiran data pemilih di tingkat kecamatan dan desa minimal tiga bulan ke depan untuk dapat dipergunakan dalam pemilihan bupati/wakil bupati yang dijadwalkan pada 27 Oktober mendatang.

Menyinggung adanya penduduk menetap namun namanya sama sekali tidak terdata dalam data base kependudukan, Sekretaris Disdukcapil Ahmad Tarmiji SH menjelaskan masalahnya akan dikoordinasikan dengan pihak KPU. SMT

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Deli Serdang mengajukan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebesar Rp18,8 miliar ke Pemkab Deli Serdang. Sebelumnya KPU mengajukan anggaran Rp 22 miliar namun ditolak pihak Pemkab.

Hal itu dikemukakan Ketua KPU Deli Serdang Drs M Yusri Msi menjawab pertanyaan wartawan di ruang kerjanya, Jumat (30/5).

Menurut Yusri, sebelumnya KPU mengusulkan dana Pilkada Deli Serdang sebesar Rp22 miliar, tapi oleh Pemkab ditolak. Karena itu, pihaknya kembali mengusulkan biaya Pilkada yang dijadwalkan berlangsung 27 Oktober 2008 sebesar Rp18,8 miliar.

Disebutkan, usulan dana Pilkada tersebut telah dibuat rincian seminimal mungkin dengan pengkajian secara detail agar pelaksanaan Pilkada dapat berjalan lancar. Namun usulan itu masih akan dibahas oleh panitia anggaran yang dibentuk Pemkab dan diharapkan usulan tersebut akan dapat direalisasikan.

Menjawab pertanyaan,Ketua KPU menjelaskan pihaknya hanya sebatas mengajukan usulan besaran jumlah anggaran Pilkada, sedang berapa jumlah yang akan disetujui tergantung kepada Pemkab Deli Serdang.

Yusri mengatakan, mengacu pada peraturan yang ada terutama terkait Pilkada, beban anggarannya wajib dialokasikan dari dana APBD untuk membiayai seluruh proses Pilkada, baik pengadaan barang maupun berbagai keperluan lainnya. Seluruh penggunaan dana anggaran Pilkada itu, nantinya akan dipertanggungjawabkan secara jelas oleh KPU sesuai peraturan yang ada.

Menyinggung persetujuan Pemkab tentang besaran jumlah anggaran Pilkada, Yusri mengatakan pelaksanaan pemilihan bupati/wakil bupati Deli Serdang akan tetap berlangsung. Namun, bila jumlah anggarannya tidak mencukupi bisa saja terjadi kendala dalam pelaksanaannya.

Jumlah dana yang diusulkan sudah dibahas secara matang dan dianggap dapat memenuhi biaya operasional dan kelengkapan Pilkada nantinya. Berapapun yang akan disetujui Pemkab sepanjang dapat memenuhi kebutuhan proses Pilkada, KPU siap melaksanakannya, ujar Yusri. SMT

Seratusan nelayan yang tergabung dalam ulayat adat dari berbagai desa di Kecamatan Pantai Labu, Senin (2/6) mendatangi grdung DPRD Deli Serdang untuk menyampaikan aspirasinya tentang penolakan rencana pengerukan pasir laut di daerah pesisir laut yang akan digunakan sebagai penimbunan pembangunan Bandara Kuala Namu.

Aksi tersebut merupakan tindak lanjut demo yang mereka gelar di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Desa Paluh Sibaji, Selasa (27/5) lalu. Dalam orasinya nelayan meminta agar rencana pengorekan pasir laut dikaji ulang oleh DPRD Deli Serdang. Bila pengerukan direalisasi akan dapat menimbulkan kemiskinan dan kelaparan kepada keluarga nelayan. Mereka menyepakati rencana tersebut dibatalkan karena dapat merusak ekosistem laut.

Dengan menggelar spanduk dan tulisan di kertas karton, mereka menilai bila pengorekan dilaksanakan maka hasil tangkapan kerang dan ikan laut akan berkurang, mengakibatkan kegiatan nelayan menjadi pengangguran.

Kehadiran mereka diterima komisi D dan dihadiri Camat Panti Labu M Taher Siagian serta kepala desa Pantai Labu Pekan, Muslim. Menanggapi keluhan para nelayan, Komisi D akan mengundang warga nelayan kembali untuk dengar pendapat dengan PT Cipta Trakindo Pratama, Dinas Cipta Karya dan Pertambangan Deli Serdang untuk mencari jalan terbaik agar masing-masing pihak tidak dirugikan. SMT

Para pejabat Pemkab dan DPRD Tobasa bersama tokoh masyarakat, Kepala Desa dan Camat melakukan temu ramah dengan pengusaha terkenal Ssutan Raja DL Sitorus di desa Pasambilan, Kecamatan Silaen baru-baru ini.

Acara ramah tamah yang diawali dengan doa mohon tuntunan dan perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan para pembicara baik dari tokoh masyarakat, Kepala Desa dan Camat menyampaikan rasa terima kasih kepada Sutan Raja DL Sitorus atas berbagai upaya yang telah dilakukan membantu pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan berbagai aspek kehidupan di Indonesia termasuk Kabupaten Toba Samosir.

Ketua DPRD Tobasa Tumpal Sitorus pada kesempatan tersebut menyampaikan permohonan secara lisan agar DL Sitorus berkenan membangun sebuah perguruan tinggi di Kabupaten Toba Samosir. Setelah mengenang masa lalunya yang gagal melanjut ke perguruan tinggi karena orang tua tidak mampu membiayai perkuliahannya, Tumpal juga berjanji apabila ada rencana membangun perguruan tinggi akan siap berjuang di legislatif memberikan kemudahan-kemudahan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bupati Tobasa Drs Monang Sitorus SH MBA mengucapkan terima kasih atas nasehat yang diberikan Sutan Raja DL Sitorus sebagai Penasehat utama Bupati yang juga sekaligus sebagai abang terhadap adik. Nasehat yang diberikan selama ini sungguh berguna untuk menopang peningkatan pembangunan ekonomi kerakyatan. Hal itu telah dibuktikan dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran Kabupaten Toba Samosir.

Bupati menjelaskan bahwa saat ini PDRB Kabupaten Toba Samosir menduduki peringklat tertinggi untuk Sumatera Utara khusus untuk kawasan dataran tinggi, suatu hal yang boleh kita banggakan dan hal itu dicapai antara lain karena kesungguhan kerjasama Pemkab dan DPRD membangun ekonomi kerakyatan dalam berbagai sektor.

Monang Sitorus juga berterima kasih atas berbagai sumbangan materi terutama moril yang diberikan ke Kabupaten Toba Samosir khusunya sejak awal kepemimpinan Monang Sitorus hingga sekarang antara lain bantuan biaya pembangunan dan pengadaan gedung Kantor Camat Silaen, Balai Desa Sibisa, Gedung SD Sibisa, 100 tiang listrik di Kota Balige, Mobil Inova kendaraan dinas Camat Siantar Narumonda, mobiler Kantor Camat Siantar Narumonda dan bantuan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu pada kesempatan tersebut.

Secara khusus atas rencana pemberian bantuan 2 unit perangkat peralatan untuk pelayanan KTP Nasional untuk dipasang di Kecamatan Silaen dan Lumban Julu, Bupati berjanji akan memanfaatkan bantuan yang bernilai dua ratusan juta itu seoptimal mungkin untuk pelaksanaan program KTP gratis di Kabupaten Toba Samosir dan berharap kepada DPRD Tobasa untuk bersama-sama dapat menampung peningkatan biaya operasional Kepala Desa pada tahun anggaran yang akan datang sejalan dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat oleh Kepala Desa yang seluruhnya sudah mendapat kenderaan dinas roda dua.

Bupati Tobasa juga menjelaskan kepada seluruh peserta temu ramah bahwa akhir-akhir ini tingkat kepercayaan untuk investasi dan berpartisipasi dari luar Tobasa untuk pembangunan di Kabupaten Tobasa semakin meningkat untuk menggali dan mengembangkan berbagai peotensi sumber daya alam Tobasa yang terkenal cukup kaya dan ditambahkan bahwa yang masih rendah adalah kualitas sumber daya manusia.

Untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia warga Tobasa, sejalan dengan pembangunan kantor kepala desa tahun 2008 yang total dana keseluruhan dua milar kepada DL Sitorus dimohonkan untuk berkenan memberikan bantuan mobiler kantor kepala desa dimaksud serta buku-buku agar kantor kepala desa dapat difungsikan sekaligus sebagai perpustakaan desa dan Pembinaan Anak Usia Dini (PAUD).

Pada pertemuan itu Sutan Raja DL Sitorus merasa terharu atas kehadiran para tokoh masyarakat, para kepala desa dan camat serta pimpinan satker se-Kabupaten Tobasa. "Sejalan dengan sebutan TOBASA saya mengajak agar para pemimpin di daerah ini betul-betul berperan sebagai pemimpin dengan motto Tuntun Orang Banyak Agar Masyarakat Sejahtera dan Adil," ajak DL Ssitorus yang disambut tepuk riuh hadirin.

Tanpa bermaksud menyombongkan diri DL Sitorus menjelaskan kepada peserta ramah tamah bahwa pembangunan yang dilakukan selama ini merupakan janji pada diri sendiri ketika mengalami pahit getirnya kehidupan semasih kecil yang ditinggal ayahnya ketika DL Sitorus berusia lima tahun.

Dijelaskan pada masa kecil dirinya pernah dijemur di panas terik beralas daun pisang karena sakit, pada saat itu terhadap dirinya ia berjanji suatu saat akan saya bangun rumah sakit. Juga DL Sitorus merasakan susahnya hidup sebagai anak petani karena pukul 04.00 WIB harus ke sawah untuk mengalihkan tali air dan melewati semak yang berembun dan berbagai rintangan lainnya termasuk cuaca yang cukup dingin agar padi yang ditanami dapat menghasilkan.

Menanggapi kualitas SDM yang masih rendah DL Sitorus mengajak seluruh peserta ramah tamah agar meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak melakukan pencerahan kepada masyarakat. Para Kepala Desa agar mendata warganya yang sudah sarjana untuk dipekerjakan di Pulau Seram, Kloaka Propinsi Sulawesi Tenggara dengan syarat harus tahan menderita dan sanggup senang untuk meraih suatu kehidupan yang lebih manis seperti pepaya ketika masih akar, batang dan daun masih pahit tetapi lama-lama buahnya yang matang akan manis.

Tentang usul pembangunan Perguruan Tinggi, dia sangat menjaga jangan sampai ada pihak yang merasa disaingi bahkan disakiti karena selama ini hubungan sangat baik dengan pihak pengelola perguruan tinggi di kawasan Tapanuli dan bukan untuk mengelak untuk itu agar terlebih dahulu dibicarakan dengan baik.

Sebelum mengakhiri sambutannya DL Sitorus mengucapkan terima kasih atas dukungan moral kepada dirinya sejak ditempatkan di pengasingan dan tentang kasus yang dituduhkan kepadanya, DL Sitorus dengan tegas mengatakan dalam waktu dekat akan mengadakan konferensi pers menjelaskan bahwa tuduhan terhadap dirinya tidak benar. "Jangankan hakim yang bertanya, Tuhan pun yang bertanya saya akan jawab bahwa saya tidak pernah merambah hutan bahkan setan pun yang bertanya tentang hal itu, jawaban saya tetap sama," ujar DL Sitorus mengungkapkan rasa kecewanya terhadap penegakan hukum khususnya kepada anak negeri. BND

Puluhan massa mengatasnamakan Solidaritas Guru Honorer (SGH) mendatangi Kantor Bupati Simalungun, Jalan Asahan, Pematang Siantar, Rabu (21/5.)

Ketua SGH Japen Halomoan Saragih SPd dalam pernyataan sikapnya mengatakan, rendahnya tingkat kesejahteraan guru honor komite di Simalungun salah satu bukti ketidakseriusan Pemkab Simalungun dalam meningkatkan mutu pendidikan dan mutu guru.

Arah kebijakan program pendidikan condong diramu bermuara kepada orientasi proyek yang mengakibatkan perhatian pemerintah tersita hanya untuk membahas anggaran pendidikan yang lebih dapat menguntungkan tanpa menganalisis.

Lebih lanjut Japen mengatakan kekurangan guru sebanyak 4.000 orang di Simalungun telah menjadikan Pemkab Simalungun sebagai "pembunuh" karakter dunia pendidikan dengan kata lain pendidikan bukan prioritas yang terdepan buat Pemkab Simalungun.

Hal ini dikarenakan sampai sejauh ini belum ada langkah kongkrit yang ditempuh oleh Pemkab Simalungun untuk mengisi kekurangan guru tersebut.

Maka untuk itu Badan Pengurus Pusat SGH menyatakan sikap meminta Bupati Simalungun agar secepatnya menyurati Menpan perihal kekurangan guru di Simalungun sebanyak 4.000 orang, meminta Bupati segera menampung dana kesejahteraan guru honor komite dalam P-APBD 2008, tandas Japen Halomoan Saragih didampingi Sekretaris Muliono Siadari. EFS/TOS

Dikatakannya, selama proses pendistribusian beras kepada keluarga miskin (gakin) lancar, antisipasi gakin sulit mendapatkan beras murah dapat diantisipasi. Makanya, untuk mengatasi dampak dari kenaikan BBM ini lanjutnya diutamakan gakin tidak mengeluhkan beras miskin (raskin) yang diterima. Setiap bulan Bulog mendistribusikan 4.500 ton raskin kepada 312.625 Rumah Tangga Miskin (RTM). Dengan total raskin selama 10 bulan 45.330 ton raskin. Masing-masing RTM mendapatkan jatah seberat 15 kilogram setiap bulan dengan harga Rp1.600 per kilogram. Harga ini mengalami peningkatan dari tahun lalu yang hanya Rp1.000 per  kilogram.

Stabilitas Harga : Seorang penjual beras di Pasar Alai Padang melayani permintaan konsumen, beberapa waktu lalu. Bulog berjanji menstabilkan harga beras seiiring akan dinaikkan harga BBM.

”Saat ini dari 45.330 ton raskin sudah tersalurkan sebanyak 40 persen. Nanti tiap bulan akan ada tambahan beras dari pusat. Makanya kita utamakan agar raskin ini dapat berjalan lancar sehingga keluarga miskin tidak mengeluh kalau terjadi kenaikan harga di pasaran,” kata Marjoni. Untuk pengawasan penyaluran raskin ini lanjutnya bukan saja dari pihak Bulog. Tapi juga dari pemerintah daerah ikut membantu penyaluran raskin sampai ke masyarakat. Penyalurannya sendiri katanya, pihak Bulog men-drop beras ke tempat-tempat yang telah ditunjuk sebagai tempat penyaluran OP seperti Kantor Camat dan Kantor Lurah.

Sementara itu terkait pengadaan beras sesuai dengan HPP sebagaimana telah diatur dalam Inpres Nomor 1 tahun 2008 tentang kebijakan perberasan yang bertujuan untuk melindungi harga beras di tingkat petani. Sehingga harga jual beras petani tidak dijual di bawah HPP. Sesuai inpres yang telah diberlakukan tanggal 22 April lalu ditetapkan harga Gabah Kering Panen (GKP) di petani Rp 2200/kg, Harga Gabah Kering Giling (GKG) di gudang Bulog Rp 2840/kg, harga beras di gudang Bulog Rp 4.300/kg. ”Untuk pengadaan beras sesuai dengan HPP kita sudah membeli sebanyak 200 ton dari Pariaman dan Pesisir Selatan. Kalau seandainya ada harga beras sesuai dengan HPP kita akan membelinya karena target kita pengadaan mencapai 4 ribu ton,” tambahnya.

Padang-Rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM terus menuai protes dari berbagai elemen masyarakat. Kemarin, ratusan mahasiswa IAIN Imam Bonjol menunjukkan aksi protes mereka dengan menggalang cap darah dan tandatangan pada sebuah spanduk putih sepanjang 20 meter di halaman Kampus IAIN Imam Bonjol, Lubuklintah Padang. Aksi yang digalang Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Tarbiyah IAIN Imam Bonjol ini bertujuan untuk menghimpun kekuatan dan apresiasi dari mahasiswa. Selain itu, mahasiswa yang telah memberikan cap darah dan tandatangan ini akan mengikuti aksi

demo besar-besaran pada 21 Mei di DPRD Sumbar. “Kenaikan BBM akan membuat masyarakat semakin menderita. Karena kenaikan BBM akan dibarengi dengan kenaikan seluruh kebutuhan pokok. Yang menderita adalah masyarakat,” kata Koordinator Aksi, Syawal Hendra. Pada kesempatan itu, dibagikan selebaran yang berisi seruan untuk menolak kenaikan BBM. Dalam selebaran tersebut disebutkan rencana pemerintah untuk menaikkan BBM tidak lagi sesuai dengan UUD 1945. Karena sumber daya alam harusnya digunakan untuk mensejahterakan rakyat bukan malah menyengsarakan rakyat.

Syawal mengimbau kepada seluruh mahasiswa IAIN untuk ikut dalam aksi besar-besaran pada 21 Mei. “Bersama seluruh lapisan masyarakat kita akan berbaur dan menyuarakan penolakan kenaikan BBM tersebut,” imbanya. Ternyata aksi ini mendapat apresiasi yang cukup besar dari kalangan mahasiswa IAIN. Tidak sedikit dari mereka yang rela melukai jempol mereka dan melakukan cap darah.(padeks)

Bahkan ketika dibanjiri pengungsi kerusuhan sosial dari Maluku dan Timor Timur di awal reformasi, Kota Kendari juga tidak tercemar oleh kemungkinan adanya virus konflik yang dibawa para pengungsi. Kendari tetap nyaman bagi siapa saja yang ingin berkunjung, mau berbisnis, dan berdomisili.

Karena itu, banyak pihak terkejut ketika melihat dan mendengar Kendari dilanda kerusuhan, kendati tidak terlampau brutal hingga menelan korban jiwa seperti yang terjadi di kota lain yang biasa muncul di media massa. Kerusuhan di Kendari yang terjadi pada hari Kamis dan Jumat lalu tidak lebih dari sebuah unjuk rasa yang berakhir dengan bentrok dalam bentuk saling melempar, diwarnai pemukulan, dan pembakaran satu dua mobil dan sepeda motor.

Unjuk rasa di kantor Wali Kota itu sendiri telah dimulai sejak Sabtu pekan lalu, dipicu penertiban sejumlah pedagang kaki lima (PKL) yang dilakukan Pemkot Kendari. PKL ini berjualan di atas bahu jalan di depan Pasar Baru Wua-Wua. Tempat berjualan itu berhimpitan dengan parit atau got berisi sampah dan limbah yang  sudah sangat mengganggu pemandangan dan beraroma tak sedap. Lingkungan buruk dan kumuh itulah yang hendak diperbaiki dengan terlebih dahulu memindahkan PKL ke tempat yang tidak kumuh alias lokasi berjualan yang lebih manusiawi.

Akan tetapi, sebagian PKL yang memiliki akses dengan aktivis lembaga swadaya masyarakat kemudian melakukan perlawanan. Mereka berunjuk rasa ke kantor wali kota. Pers lokal juga mem-blow-up dengan meminjam mulut anggota-anggota DPRD Kota Kendari untuk membela PKL yang dianggap “teraniaya”.

Sebuah harian di kota itu pernah didatangi pengunjuk rasa yang pro kebijakan wali kota. Tindakan tersebut makin memperuncing suasana pro-kontra penertiban PKL.

Bagi Asrun (46), ahli konstruksi jembatan yang baru sekitar empat bulan menjabat Wali Kota Kendari hasil pilihan rakyat secara langsung, eskalasi masalah penertiban PKL terlalu berlebihan. “Reaksi sampai menimbulkan anarkis(me) yang melukai mahasiswa dan polisi terkesan hanya sebuah proses pengalihan perhatian oleh para pemain di belakang layar”, katanya.

Ia pun mengimbau warga kota agar tak mudah terprovakasi. Janganlah ikut-ikut membuat kerusuhan. Terkait dengan keberadaan PKL, Asrun menyatakan bahwa ia mempunyai konsep untuk memanusiakan warga kota yang mandiri secara ekonomi. “Saya akan membangun sebuah kompleks PKL yang permanen dan aksesabel,” katanya. (YAMIN INDAS)

Barang bukti berupa 10 drum CPO hasil sulingan, 1 unit timbangan dan 2 truk tangki berisi CPO siap suling juga berhasil diamankan petugas.

Kapoltabes Medan Kombes Pol Bambang Sukamto mengatakan jika pihaknya belum menetapkan status tersangka pada kasus tersebut. Kini pihaknya tengah memburu pemilik gudang yang kabur. (tor/daus)

Peristiwa terjadi Senin (10/3) sekitar pukul 03.00 WIB. Briptu Ps yang kebetulan bertugas jaga, memanfaatkan dinginnya pagi hari untuk menyambangi Sr (26), tersangka wanita yang tengah meringkuk di sel tahanan Mapolres Semarang Selatan. Dengan kunci sel di tangan, Briptu Sp leluasa membuka sel tahanan dan memperkosa korban.

Aksi biadab itu terungkap sekitar pukul 10.00 WIB. Kepada petugas jaga yang menggantikan Briptu Sp, korban mengadukan peristiwa memalukan yang telah menimpa dirinya. Tak lama kemudian, Briptu Sp pun dibekuk rekan-rekannya sendiri.

Sementara itu, Kapolres Semarang Selatan AKBP Drs Imran Yunus MH enggan memberikan keterangan mengenai kejelasan peristiwa tersebut.(Sur)

Menurut pengakuan korban, sebut saja Menik (14), tukang sate itu telah menggerayangi tubuh dan buah dadanya. Pelaku melakukan aksinya saat korban melintas di Jalan Perbalan Semarang Kamis (21/2). Untung korban berhasil melarikan diri meski tangan nakal pelaku sempat menggerayangi beberapa bagian tubuhnya.

Mendengar anaknya dicabuli, orang tua korban langsung melaporkan hal itu ke polisi. Kini tersangka harus mendekam di sel tahanan Mapolsek Semarang Utara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hukuman 9 tahun penjara kini mengancamnya karena disangka telah melanggar pasal 289 KUHP tentang perbuatan cabul.(sur)

Keempat tersangka yang berhasil dibekuk petugas adalah 2 warga Sumedang bernama Asrim Saiful (45) dan Tholabul Ulum (46) serta Amar (55) pensiunan PNS warga Mekarsari, Garut. Selain itu, seorang warga Perum Villa Cipendawa, Cianjur bernama Edi Subandi (85)  yang diketahui purnawirawan TNI juga turut dibekuk petugas.

Bersama keempat tersangka, petugas juga mengamankan barang bukti berupa 300 lembar uang dolar pecahan USD 100 senilai Rp 270 juta.

Kasatresrkim Polwiltabes Bandung AKBP Hendro Pandowo mengatakan jika keempat tersangka sudah lama diincar petugas. Kini para tersangka tengah mendekam di sel tahanan Polwitabes Bandung. Mereka akan dijerat pasal 245 KUHP tentang peredaran upal dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.(dit)

Kepala Rutan Pandeglang Sidik Saputra mengatakan bahwa napi yang baru datang seminggu lalu itu diduga tewas akibat sesak nafas. Meski begitu, petugas dari kepolisian setempat segera melarikan jasad Benameur ke RSU Serang, Banten untuk diotopsi.(omi)

Beberapa saat kemudian, korban mulai bisa sedikit mengendalikan kesadarannya setelah sampai di hotel. Korban baru sadar telah menjadi korban pencabulan karena merasa sakit pada alat kelaminnya. Mengetahui hal itu, pemegang paspor nomor 21277921 tersebut langsung melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Mapolsek Kuta Selatan. Laporan itu kemudian  berlanjut ke Poltabes Denpasar.

Pahumas Poltabes Denpasar Kompol I Ketut Suetra menjelaskan jika pihaknya tengah menunggu hasil visum dari RS Sanglah. Selain itu, satuan petugas buru sergap juga tengah menyelidiki kasus tersebut. (ags)