Oleh : Herdiansyah "Castro" Hamzah*

BBM naik tinggi, susu tak terbeli....

Orang pintar tarik subsidi, anak kami kurang gizi....

(Iwan Fals-Galang Rambu Anarki)

Belakangan ini, pemerintahan SBY-JK telah mulai melakukan sosialisasi terbuka diberbagai media cetak maupun elektronik tentang rencana untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam waktu dekat ini. Rencana ini sendiri dipicu oleh tingkat harga minyak mentah dunia yang sekarang sudah menembus angka 117 dollar perbarel-nya, sementara patokan harga minyak dalam asumsi APBN tahun 22008 ini, masih dipatok sebesar 95 Dollar. Persoalan ini memang telah menjadi perhatian serius dari pemerintah sejak gejolak ekonomi dunia memasuki masa-masa krisis yang bisa dikatakan mendekati titik akut (coolaps), terutama disektor energi khususnya minyak. Tinggal bagaimana kemudian pemerintah melakukan antisipasi, yang tentunya dengan satu harapan, bahwa dampak dan akibat-nya tidak merugikan masyarakat kita.

Yang patut kita cermati adalah, sepintas pemerintahan terdengar berupaya untuk meyakinkan masyarakat bahwa' "Kenaikan harga BBM merupakan opsi terakhir yang akan dilakukan". Pertanyaan kemudian muncul, lantas opsi apa yang akan dilakukan oleh pemerintah jika memang BBM tidak dinakkan?. Atau adakah alternatif lain selain menaikkan harga BBM yang dimiliki oleh pemerintah sekarang ini?. Pemerintah memang sudah seharusnya dituntut untuk lebih transparan dalam mengambil sebuah kebijakan publik (public policy), terlebih jika kebijakan tersebut dipandang akan sangat merugikan masyarakat luas. Selama ini, pemerintah terkesan hanya menawarkan solusi yang tidak menyentuh akar persaolan, semisal ; kampanye penghematan energi, konversi energy minyak ke gas, atau bahkan himbauan terhadap para pejabat untuk hidup lebih sederhana. Akan tetapi, mengingat kompleksnya persoalan minyak ini, pemerintah seharusnya menyiapkan suatu kebijakan ekonomi dan politik kongkrit yang tidak merugikan masyarakat. Beberapa alternatif solusi yang sempat berkembang ditengah masyarakat antara lain ; pembatasan anggaran pejabat Negara dalam belanja rutin APBN semisal anggaran perjalanan dinas keluar negeri, permahan, hingga fasilitas anggota DPR/DPD dan pejabat eksekutif yang tidak penting lainnya, penghapusan hutang Negara yang dinilai terlalu banyak memakan budget APBN, pengenaan pajak progresif terhadap kaum berpunya, atau bahkan upaya untuk melakukan nasionalisasi (pengambilalihan, peninjauan kontrak karya kembali, reposisi saham yang harus lebih dominan dll) perusahaan modal asing yang selama ini justru banyak mengeruk keuntungan dibanding Negara kita sendiri. Namun pemerintah tidak serius untuk mengkaji lebih jauh tentang solusi-solusi tersebut. Bias dikatakan bahwa opsi untuk menaikkan harga BBM, sudah merupakan satu-satunya opsi dari pemerintah. Tinggal menunggu kapan waktu dan saat yang tepat untuk melakukannya. Ini menandakan bahwa pemerintah teramat passif dalam mencari solusi alternatif yang tentu saja sifatnya lebih mampu menjaga stabilitas ekonomi, terutama beban hidup masyarakat yang susah semakin susah. Bahkan kompensasi yang ditawarkan pemerintah akibat kenikan harga BBM ini, tidak lebih dari suatu upaya yang sifatnya sementara dan tidak akan mampu menjawab problem pokok masyarakat miskin Indonesia.

Dan dapat dipastikan, bahwa dengan kenaikan harga BBM ini, sekali lagi rakyat-lah yang akan menanggung beban. Lonjatan harga barang-barang kebutuhan pokok dipasaran akan semakin naik secara drastis, inflasi akan semakin tinggi semntara daya beli masyarakat akan semakin menurun (excess suplay), dan industri domestik-pun akan semakin kesulitan yang berujung kepada kebijakan efisiensi perusahaan yang tentu saja berkibat PHK terhadap pekerja, tingkat pengangguran dan kemiskinan-pun dipastikan akan semakin membengkak.

*Penulis adalah anggota PRP Komite Kota Persiapan Samarinda.

Jauh hari sebelumnya, pertanyaan mengenai langkah apa yang akan diambil oleh pemerintah untuk menghadapi krisis minyak internasional, sudah menjadi perbincangan menarik di berbagai kalangan. Situasi perkonomian global, memang tengah diterpa goncangan dahsyat, terutama di Negara induk ekonomi dunia, yakni Amerika Serikat. Provider web terkenal, yahoo telah melakukan langkah efisiensi perusahaan dengan mengurangi karyawannya hingga 1000 orang, kondisi yang sama dilakukan oleh perusahaan general motors denngan melakukan PHK sebanyak 74 ribu orang, belum lagi skandal keuangan yang terus menerus terjadi di beberapa perusahaan besar amerika, mengikuti xerox, enron, inclome, dll yang telah melakukan hal serupa beberapa tahun belakangan ini. Fakta-fakta tersebut lebih dari cukup bahwa ada yang salah dengan roda perekonomian dunia saat ini. Bagaimana dengan Indonesia?. Kenaikan harga minyak mentah dunia yang sudah menembus level 120 dollar per barolnya, tentu merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan Negara kita.

Hingga saat ini, pemerintah masih terkesan menahan diri untuk mengeluarkan kebijakan kenaikan harga BBM. Meski untuk disektor industry telah dinaikkan per 15 maret yang lalu, diantaranya pertamax  naik dari 7.850 menjadi 8000, premium industry naik dari 6.377 menjadi 6.964 dan solar industry naik dari 7.435 menjadi 7.780. Kebijakan menaikkan harga untuk sector industry ini, merupakan yang kesekian kalinya. Dampaknyapun dapat kita lihat, harga-harga bahan pokok dipasaran juga ikut naik akibat adanya penyesuaian tariff oleh para pelaku industry untuk menutupi ongkos produksi (cost of production). Situasi ini tentu akan menimbulkan reaksi protes dari hamper semua kalangan terutama kaum Ibu-ibu yang paling merasakan dampak langsung dari kenaikan harga ini.

Disii lain, pemerintah terlihat bingung mencari solusi untuk mengantisipasi situasi ekonomi ini. Asumsi harga minyak dalam APBN yang tetap dipertahankan di level 85 dollar, tentu memaksa pemerintah untuk berpikir keras mencari jalan keluar, selain menaikkan harga BBM sector public. Berbagai langkah dan upaya-pun dilakukan, semisal program konversi minyak tanah ke gas, yang berdasarkan data terakhir, akan berlaku total diwilayah jawa dengan penarikan minyak tanah bersubsidi pada akhir april nanti. Lain halnya program pemberian jatah bensin bagi perkepala pengguna kendaraan, dengan rencana peluncuran "smart card". Bagi kendaraan roda dua dijatah 1 liter perhari, dan roda empat dijatah 5 liter perharinya. Selebihnya akan dikenakan harga non-subsidi. Dari situasi tersebut dapat kita simpulkan bahwa program yang dilakukan oleh pmerintah tidak berbeda dengan penerapan kebijakan untuk menaikkan BBM, namun sedikit berkedok penghematan. Masyarakat seharusnya tidak dibuai dengan program manaikkan BBM terselebung seperti ini, sebab hal tersebut justru mengajarkan ketidakterbukaan social bagi warga masyarakat Indonesia.

*Penulis adalah anggota PRP Komite Kota Persiapan Samarinda

Una cifra récord de casi US$106.000 millones anotó la inversión extranjera directa (IED) en América Latina y el Caribe durante 2007, gracias al crecimiento económico regional y a la sostenida demanda mundial por recursos naturales.

Se trata del monto más alto desde 1999, cuando la inversión totalizó US$89.000 millones y estuvo fuertemente relacionada a privatizaciones. Así lo señala el informe de La inversión extranjera en América Latina y el Caribe 2007, dado a conocer hoy por José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

En un contexto de incremento de la IED global, el crecimiento de la IED en América Latina y el Caribe entre 2006 y 2007 alcanzó 46%. La IED en América Latina y el Caribe mostró el mayor incremento entre las regiones en desarrollo (17% en promedio para los países en desarrollo y un 43% para las economías en transición).

El país que encabezó la recepción de inversión extranjera en 2007 fue Brasil, con US$34.585 millones, seguido por México (US$23.230 millones), Chile (US$14.457) y Colombia (US$9.028 millones, ver cuadro adjunto). Medida en comparación con el PIB, sin considerar a los centros financieros del Caribe, los mayores receptores de inversión fueron Panamá, Chile, y cuatro países de América Central (Honduras, Costa Rica, El Salvador y Nicaragua).

De acuerdo a las estadísticas disponibles, durante el año pasado, el sector servicios acaparó el mayor monto de inversión en la región, aunque con diferencias significativas entre los países. Se destaca el caso de Brasil, en donde el sector servicios fue el principal receptor. En Chile, Colombia y Ecuador el mayor flujo de IED se dio en el sector de recursos naturales, mientras que en México el sector manufacturero fue el dominante.

Los principales países extranjeros que invirtieron en América Latina y el Caribe durante 2007 fueron Estados Unidos, los Países Bajos (Holanda) y España. El desempeño de la región como receptora de inversión extranjera en 2007 no fue afectado significativamente por la desaceleración económica de Estados Unidos, ya que la misma recién se manifestó en el cuarto trimestre del año. Sin embargo, su efecto puede ser relevante en los flujos de inversión para 2008.

Inversión de la región hacia el exterior

Los flujos de inversión de América Latina y el Caribe hacia otras regiones del mundo disminuyeron en 2007 hasta un total de US$20.619 millones, luego de haber alcanzado un máximo de más de US$42.000 millones en 2006. Más que una desaceleración en el proceso de internacionalización de las transnacionales latinoamericanas (“translatinas”), este resultado refleja el fuerte impacto que tuvo en el total una sola transacción realizada en 2006: la adquisición de Inco (Canadá) por parte de la compañía brasileña Companhia Vale do Rio Doce (CVRD). En 2007, se registró una transacción en monto comparable – la compra de la australiana Rinker por Cemex (México) – que no obstante fue financiada parcialmente a través de subsidiarias de Cemex en el exterior, por lo cual no se ve reflejada en las estadísticas.

Más allá de estas grandes transacciones, muchas de las translatinas están llevando sus procesos de internacionalización a nuevos niveles, en sectores distintos (software, petroquímicos, empacadoras de carne) a los que ya se han establecido como actores internacionales (acero, minería, cemento, gas y petróleo, alimentos y bebidas, comercio).

El informe sobre La inversión extranjera en América Latina y el Caribe 2007 analiza también la inversión en hardware para información y comunicación, y en servicios de telecomunicaciones, y el rol de Canadá como uno de los principales inversores en la región. Estos temas serán tratados en futuras notas de prensa.

*Ver cuadro adjunto: Ingresos de inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe, por país receptor, 1993-2007.

cp1_cuadroinversionpaises_ok

• COHA’s Women’s Studies Series: SERNAM and the Underrepresentation of Women in Chile

While the successful turnover of the Pinochet regime in 1989 presidential elections marked the formal beginning of civilian rule in Chile, it also brought on an important turning point in the relationship between civil organizations and the state. In focusing on the female sector, this transition has been shown to affect their movement in a number of ways. Though the women’s movement had presented a strong and often autonomous voice during the years of the Pinochet dictatorship, Chile’s transition to democracy began the institutionalization of women’s issues within society, changing the way that their demands were processed as well as affecting the types of issues that came before public agencies.

SERNAM’s Role

El Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) is an important state-sanctioned institution that was created after the transition to democracy had begun, in order to address issues of gender equality in the social, economic, political, cultural, and familial spheres of everyday life (Richards, 2003, 42). However, while some might suggest that SERNAM actually provides important resources and a set of objectives around which the women’s movement has re-mobilized (Franceschet 2003), others suggest that SERNAM is limited in its scope, and therefore, does not adequately represent the concerns of the popular sector when pushing the government for certain policies and programs high on its agenda. In addressing this second claim, we hope to show that SERNAM functions as a conservative organization for the concerns of a limited portion of the popular sector, by discussing the non-inclusive nature of SERNAM’s policy proposals, its low level of autonomy from the state government, and the general channeling of the popular women’s movement through state-sanctioned intermediaries. The conclusion reached is that the transition has pushed civil society organizations and their mobilization capacity to operate within a state-directed and institutionalized political arena.

The Aylwin Years

In discussing the non-representative nature of SERNAM as a women’s organization, there is a need to first summarize the specific functions of the agency. President Aylwin created SERNAM in 1991 to address the unequal representation of women in the workplace, government positions, and aspects of social life. These goals are broad in scope, presenting the notion that success in these areas was naturally limited by their vague nature. While it is not a ministry itself, SERNAM is housed under the Ministry of Planning and Cooperation (MIDEPLAN), which addresses social issues such as poverty and social exclusion (Franceschet, 2003, 21). SERNAM’s indirect role in government restrains it from helping to enact legislation concerning equal representation of women. Instead, SERNAM addresses its goals by operating as an executive-level agency that channels the demands of women into policy suggestions for the other ministries within the Chilean government. SERNAM also establishes monetary funds that provide grants to certain organizations and programs. While it has been argued that SERNAM lacks oversight powers to direct the actions of MIDEPLAN or pass legislation (Waylen 2000), others have argued that SERNAM has gained powerful influence on the policy interests of other ministries in government. Therefore, while SERNAM is not a direct player in the decision-making process, it forms lateral relationships with each of the ministries in order to influence legislation and achieve funding for certain social programs.

The Mapuche

An emerging challenge to SERNAM’s mission of promoting equality in Chile lies in the increasing controversy surrounding the demands of different classes of women, specifically the indigenous Mapuche and the poor rural class of women, or pobladoras. Mapuche women are discussed here as an example of SERNAM’s limited representation in policy formation. As discussed in Patricia Richards’ article, the Mapuche women have been increasingly marginalized from the political and social spheres. Two studies from 2003 and 2006 serve to show that their lack of leverage is becoming a major discussion point in SERNAM’s agenda. The Mapuche women challenge the official gender discourse set out by SERNAM, arguing the point that women’s policies do not adequately address their specific discrimination concerns that arise within economic and political spheres. For example, in discussing her 2003 interviews with urban Mapuche women, Richards noted that, “Mapuche women are often not hired for jobs in which they would be attending the public because their physical characteristics do not accord with Chilean standards of beauty, which value ‘European’ features” (Richards, 2003, 50). However, while this quote reveals some of the specific complaints of the Mapuche women that are now becoming known to the public, SERNAM itself has not taken any meaningful steps to address Mapuche concerns in the last four years. For example, recent studies stress the existence of the same type of discrimination in the workplace, suggesting that little change has occurred addressing the specific needs of the Mapuche women. A 2006 interview by Richards revealed that Mapuche women continue to insist that, “not all women can be treated the same,” (Richards, 2006, 17) supporting the idea that race-specific discrimination continues to be a problem among the Mapuche. Therefore, SERNAM’s failure to address specific Mapuche women issues suggests that it excludes certain sectors of women’s movements from its action plans, leading to the notion that it continues to be unrepresentative of certain segments of popular society.

While job discrimination was a key complaint that the Mapuche women wanted SERNAM to address, they also protested their lack of adequate input into the decision-making processes within the organization. An example of this involves the two Equal Opportunities Plans (the first lasting from 1994 to 1999, the second from 2000 to 2010), in which proposed agendas were presented for the post-transitional Chilean government to evaluate. These plans stressed the importance of incorporating gender equality into governmental policy, such as legal reforms, education, and access to the labor market (Franceschet 2005, 129-130). However, the formulation of the first Plan raised considerable protest among the Mapuche women. While the elite women within the organization had been allowed their input within the formulation and revisions of the Plan, Mapuche women were excluded from this process. Instead, they were simply asked to register their approval of the changes, thus limiting their input in the decision-making processes within SERNAM.

Although the second plan revised the inadequate participation of the Mapuche women, they continue to protest the previous terms. For example, while the second plan incorporated ethnicity into the language of the document, it failed to address the complexities of different races, thus ignoring the demands of the Mapuche for race-specific legislation (Richards, 2003, 49). Therefore, the survival of these issues not only reveals that SERNAM failed to address the differences regarding the experiences with discrimination for the Mapuche women, but it also neglected to sufficiently represent their interests in the major decisions that were made concerning the list of issues for which SERNAM would lobby.

The Mapuche women’s long-maintained inferior political and social station within society demonstrates that SERNAM up to now has not been a particularly effective link between the state institutions and lower-class women’s groups within society. Yet, in comparing this lack of representation with the state’s general inhibitions on SERNAM, it consequently suggests that the latter’s policies are repeatedly co-opted by the state. Lisa Baldez, in her discussion of the impact of party politics on SERNAM policy, supports this notion, stating, “In creating the National Women’s Agency, government officials sought to appease the conservative opponents on the right and to limit the agency’s ability to maintain contact with organized women’s groups at the grassroots level” (Baldez, 2001, 16). From this quote, it becomes clear that the post-transition government feared the strength of the mobilized women’s movement, leading to at least one notion that SERNAM was created as a way to appease the mobilized women’s sector. However, the quote also alludes to the idea that specific restrictions were placed on SERNAM to check the powerful support it received from the mobilized women, such as the fact that it operates under the direction of a government ministry (MIDEPLAN) rather than possessing the ability to initiate legislation itself. In addition to these formal political restrictions the post-transition Chilean government purposely seems to have utilized other informal strategies to limit SERNAM’s capabilities. An example of a governmental constraint is the relatively limited allocation of resources to fund the activities undertaken by SERNAM. Budget analysis has consistently shown that less than 0.1% of the official total Chilean budget has been allocated to the organization since 1990, even going as far as to enact budget cuts at the Beijing Conference in 1995 (Baldez, 2001, 18). Therefore, the state instituted a powerful constraint on SERNAM’s ability to utilize its governmentally supplied resources for the purpose of mobilization and funding of special programs.

SERNAM’s Coalition Strategy

Due to the insufficient monetary resources coming from the government, SERNAM must seek ancillary funds from non-governmental organizations (NGOs) and other international organizations. Consequently, SERNAM tends to work with more generalized NGOs rather than directly with women-specific organizations (Waylen, 2000, 787). This creates a close relationship with certain NGOs, who in turn perform in-depth research for the organization, as well as set up specific programs for women. For example, SERNAM has provided funding for programs such as RIDEM, which establishes centers that provide women with information about their legal rights, and PROMEDU, an NGO which supports grassroots women’s organizations at a local level. In examining the role of RIDEM, Baldez states, “Because the centers were designed to make contact with women as individuals, and not as representatives of organizations, they further distanced SERNAM from the women’s movement” (Baldez, 2001, 15). This quote supports the notion that SERNAM works more closely with the heads of NGOs rather than women themselves. Although Franceschet argues that this strategy strengthens the women’s movement as a whole, the quest for funding leads SERNAM to focus on certain powerful, wealthy NGOs within Chilean society. This tendency provides an aspect of bias in representation, as shown in the case of the Mapuche. Because of the relative inefficiency of CONADI and the lack of a strong united Mapuche women’s organization, SERNAM has remained inconsistent in addressing their concerns.

Building Bridges

In addressing the issue of autonomy, it is necessary to examine it from two points of view: leadership and the conservative nature of the program and the policy proposals affecting it. SERNAM leadership is unusually close to the executive branch of Chilean government. For example, its director has the title of Minister of State and participates in the cabinet meetings with other ministries (Franceschet, 2003, 21). Thus, the head of the SERNAM organization is not only close to the president of Chile, but also represents the interests of the political party in power. SERNAM leadership has consistently been appointed from the same party as the elected President. Lisa Baldez presents evidence of this connection between SERNAM leadership and the reigning political party, noting that the first SERNAM director, Soledad Alvear, was from the Christian Democratic Party, the same party as the first post-authoritarian, administration, that of President Aylwin (Baldez, 2001, 17). While the following subdirectors of SERNAM, Soledad Larrain and Maria Teresa Chadwick, were both members of the Socialist Party, the director was consistently from the Christian Democratic Party (Baldez, 2001, 16-17). For example, PDC President Frei nominated Josefina Bilbao as Minister in 1994, also a member of the Christian Democratic Party. This trend carried on in 2000 when Ricardo Lagos, a Socialist Party (PS) presidential candidate, was backed by Concertación and was elected. Lagos appointed Adriana Puelma, who was not only a member of the PS, but had worked extensively on Lagos’ presidential campaign. These tendencies show that there is an alignment between the political party coloration of a given Chilean presidency and SERNAM directors, suggesting that it is no accident that SERNAM’s leadership is closely tied to the political party in power.
The similar party affiliations of the president of the day and SERNAM’s director’s political predilections suggest a level of consanguinity and influence that extends into the realm of organizational policy. Early gender equality measures reveal the relatively conservative nature of SERNAM’s policy proposals which appear to be more in conjunction with the centrist policies of the Christian Democratic Party than the socialists. Due to strong protests from the right concerning the creation of SERNAM, the first Concertacion government, under Christian Democratic leadership, restricted the organization’s policy areas to “low key” arenas such as female headship and strengthening the woman’s role within the family, while effectively steering the organization away from such archly political topics as abortion and divorce (Franceschet, 2005, 118; Buvinic, 279-280). While the controversy over SERNAM’s agenda occurred in the early 1990s, this trend has continued to the present. SERNAM continues to avoid addressing potentially controversial issues such as birth control, instead sticking to low-volatility issues. For example, as recently as 2007, SERNAM launched “No Violence Against Women” campaigns in each of the country’s 13 regions, condemning the unjust murders of women over the past year. Although the issue has received much media attention and sparked demonstrations in favor of the new campaign, domestic violence remains a relatively “safe” issue and has not sparked much controversy from rightist parties. This consideration leads to the notion that SERNAM continues to focus on relatively conservative issues that do not provoke protest from parties on the right, but are not exactly cutting-edge in nature.

SERNAM under Bachelet

SERNAM’s focus on domestic violence not only displays a conservative tendency in its selection of campaign themes, but also suggests a connection between party concerns and organizational policy. Interestingly, upon her election, President Michelle Bachelet (PS) appointed Laura Albornoz Pollman of the PDC as SERNAM Director. Whereas before SERNAM directors were consistently appointed from the party of the president, Bachelet’s choice of a PDC party member clearly strays from this tradition. While this change may suggest a more diverse, less parochial selection process that is no longer restricted to party affiliation, it must be taken into consideration, given the centrist stance of the PDC. The Christian Democratic Party is considerably more conservative than the more leftist Socialist Party, thus supporting the contention that party affiliation contributes to the conservative nature of SERNAM’s programs and policy suggestions. A recent article in a SERNAM publication, for example, advertised the launch of the No Violence Against Women Campaign in the Lake District, stating that,
“…The government is committed to educate the public about violence against women…we have all witnessed the femicidios that has happened in our country and region…and that is why the National Service for women wanted to launch this campaign” (Espinoza, 12/11/2007).

This quote alludes to the government’s commitment to centrist and non-extreme issues, as well as a controlled approach to publicize the campaign, namely through education and media attention. By noting the government’s interest in stemming domestic violence, this quote effectively links SERNAM’s domestic violence campaign with Bachelet’s political strategy. Therefore, SERNAM does not function in a manner that is autonomous from the state, but instead is influenced by the reigning political party through its leadership and roster of campaign issues.

Finally, the relative impact of SERNAM upon the women’s movement as a whole and how these developments represent the institutionalization of civil organizations into a state-sanctioned structure must be investigated. In addressing the general women’s movement within Chile, we will contextualize the discussion, a brief background will be given. While the development of the women’s movement in Chile began before Pinochet came to power, it became increasingly mobilized during his term in office over three major issues: subsistence, female representation within government, and transition to a democracy.

Due to the harsh economic conditions under Pinochet’s dictatorship, women began to consolidate their concerns into a coherent movement, setting up local organizations to provide food (i.e. soup kitchens) and participating in large-scale national protests against the end of democracy. However, the 1989 plebiscite and the end of the dictatorship spelled a gradual demobilization of the women’s movement’s confrontational period due to the fact that women had received their demands and could therefore return to their normal daily tasks (Fraceschet, 2003, 26). Yet, while the end of Pinochet’s term and the institutionalization of civilian rule was a significant cause for the demobilization of the women’s movement, scholars have argued that SERNAM has contributed to its own relative weakness by drawing activist leaders into the organization, where their more volatile issues could be defused, as well as through its control over the types of feminist issues that would be introduced in the policy arena.

The loss of authentic activist leaders has had a major impact on the women’s movement because it deprived this potentially powerful and highly mobilized group of a significant leadership that could propose its own policy agendas. Franceschet supports this notion, stating that, “SERNAM is also blamed for weakening the movement by drawing activists from civil society to the state, thereby depriving women’s organization of crucial leadership” (Franceschet, 2003, 27). As women’s organizations no longer had strong leaders to present a united front for the interests of the popular sector, the movement as a whole gradually dissipated. This quote provides a second point to the issue of demobilization, suggesting the idea that these leaders found themselves to be employees of the state, thus channeling the demands of the women’s movement through state-sanctioned institutions. Therefore, the women’s movement has entered a new phase of organization in which it presents its demands through government-established organizations such as SERNAM that, in turn, follows the regulations and limitations established by the state.

SERNAM also tends to weaken the women’s movement through its control of the types of issues that come before MIDEPLAN and other ministries within the Chilean government. As discussed previously, SERNAM has successfully steered issues in the policy arena away from the controversial issues presented by a more left-leaning women’s movement (such as divorce and abortion) to more low-key topics that do not provoke a rightist reaction. While this is an important argument against SERNAM’s ability to detract power away from the women’s movement, it also reflects the larger institutional framework that allocates significant political influence to that body.

Despite its institutional limits, SERNAM maintains a powerful influence and vital connections with other related offices in government, thus controlling an important political resource within the state. While Franceschet’s article initially argues that SERNAM serves to strengthen the women’s movement through the provision of monetary resources to NGOs and other women’s organizations, it becomes clear through her use of examples that these organizations (such as CIDEM and the Red de Mujeres de Organizaciones Sociales) operate through SERNAM rather than independently of this state organization. For example, Franceschet notes within her article, “Although under-resourced, SERNAM’s Civil Society Fund provides important resources to grassroots women’s organizations” (Franceschet, 2003, 28). This supports the idea that while SERNAM occupies a less than advantageous position in government, it still maintains control of important resources for grassroots organizations, for which they must compete and lobby.
This concept appears somewhat contradictory in that by limiting SERNAM’s status within government, the state may have inadvertently allocated more power to SERNAM by making it the key link between public NGO’s and the ministries. Yet, this contradiction is key to understanding what can be seen as the demobilization of the women’s movement. By consolidating the ability to call for new gender policies into a single organization, the state has deprived the general women’s movement of a powerful political tool, namely making connections and wielding influence with the government ministries. Thus, little space is left for the women’s movement to bring more important, if controversial, issues into the political arena. Not only does this limit their political influence, but it also forces them to channel their demands through SERNAM. Therefore, the state limitations placed upon SERNAM have served to demobilize and limit the power of the general women’s movement by pressuring organizations to operate within an institutionalized system.

Tallying up SERNAM’s Record

SERNAM’s established goals were to provide gender equality in the social, political, and economic spheres of the state. However, through examining the relatively skewed representation of women’s interests, the lack of autonomy from the state, and in effect, the demobilization of the general women’s movement, it has become clear that SERNAM faces severe questioning regarding the severity of its dedication to these goals. Not only are the Mapuche women bringing attention to the issue of redefining gender equality to include considerations of class and race, but SERNAM also faces larger representational challenges that link it to the institutional core of the Chilean governmental system.

Although SERNAM initially was provided a weak position in government through its lack of funding and legislative powers, it has gained enormous influence upon the discourse over women’s policies to be pursued by NGOs and government policies. However, this highlights the relatively meager quality of representation in that demands from smaller women’s organizations (remnants of mass popular mobilization during Pinochet’s regime) are all but excluded from the political arena. While this has contributed to the demobilization of the women’s movement, more importantly, it has redefined the ways in which civil organizations can be adequately represented within Chile’s civic structure and bureaucratic maze.

Rather than pressuring for policy issues through a process that is autonomous from the government, outside organizations within Chilean society must operate through a largely unanticipated institutionalized system to obtain the funding and influence necessary to pass laws. Therefore, the post-transition government has transformed the way that civil organizations obtain benefits and legislative change, pressuring them to operate through state-sanctioned organizations and thus decreasing the overall representative quality of Chilean governmental policy relating to women.

Sources
Baldez, Lisa. 2001. “Coalition Politics and the Limits of State Feminism in Chile.” Women & Politics 22(4): 1-28.

Buvinic, Mayra and Gupta, Geeta Rao. 1997. “Female-Headed Households and Female-Maintained Families: Are They Worth Targeting to Reduce Poverty in Developing Countries?” Economic Development and Cultural Change 45(2): 259-280.

Espinoza, Pamela. “Lanzan Campaign: + No Violence Against Women.” SERNAM, November 12, 2007.

Franceschet, Susan. 2003. “’State Feminism’ and Women’s Movements: The Impact of Chile’s Servicio Nacional de la Mujer on Women’s Activism.” Latin American Research Review 38(1): 9-40.

Franceschet, Susan. 2005. “’State Feminism’ in Posttransition Chile,” and “Women’s Movements: Confronting New Challenges.” In Women and Politics in Chile. Boulder: Lynne Rienner Publishers, Inc.

Oxhorn, Philip. 1995. “Popular Organizations and the Emergence of a New Collective Identity: Lo Popular,” and “The Popular Sectors and the Return of Democracy.” In Organizing Civil Society: The Popular Sectors and the Struggle for Democracy in Chile. Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press.

Richards, Patricia. 2003. “Expanding Women’s Citizenship? Mapuche Women and Chile’s National Women’s Service.” Latin American Perspectives 30(2): 41-65.

Richards, Patricia. 2006. “The Politics of Difference and Women’s Rights: Lessons from Pobladoras and Mapuche Women in Chile.” Social Politics: International Studies in Gender, State and Society 13(1): 1-29.

Waylen, Georgina. 2000. “Gender and Democratic Politics: A Comparative Analysis of Consolidation in Argentina and Chile.” Journal of Latin American Studies 32(3): 765-793.

This analysis was prepared by COHA Research Associate Andrea Arango
May 8th, 2008
Word Count: 4100

México y Brasil registraron cifras récord en exportaciones de hardware tales como equipos de telecomunicaciones y telefonía; computadoras; televisores; y componentes (semiconductores, circuitos integrados, memorias). En 2006 los envíos de ambos países alcanzaron 46 mil y 4 mil millones de dólares, respectivamente. Sin embargo, el sector, que opera principalmente con inversión extranjera directa (IED), se ha concentrado en actividades de bajo valor agregado, basado en el ensamblaje de componentes importados.

Por otro lado, crece la demanda por servicios de telecomunicaciones, sobre todo en telefonía móvil y uso de banda ancha.

En el informe La inversión extranjera en América Latina y el Caribe, 2007, presentado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), se destinan dos capítulos a la evolución histórica y las estrategias empresariales en el sector de hardware de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) y servicios de telecomunicaciones-de fuerte control extranjero-, identificando sus logros, fracasos y retos.

Los efectos del crecimiento del sector hardware TIC han sido positivos en cuanto a la generación de empleo, transferencia de tecnología y capacitación de mano de obra. Sin embargo persisten retos importantes, tales como identificar estrategias que permitan la transición de la industria hacia actividades de mayor valor agregado.

En América Latina y el Caribe, México y Brasil han sido los principales receptores de IED en la industria de hardware. Pero la cifra de importaciones en este rubro en 2006 fue de 42 mil y 11 mil millones de dólares, respectivamente. El reducido superávit comercial de México y el amplio déficit comercial de Brasil (7 mil millones de dólares) son indicadores que muestran la dependencia de ambos países de insumos importados para operar.

Mientras en México la IED se ha focalizado en las exportaciones, principalmente al mercado de Estados Unidos, en Brasil se ha enfocado a abastecer al gran mercado doméstico.

Telefonía móvil y acceso a Internet

Respecto a la demanda por servicios de telecomunicaciones, el estudio indica que los suscriptores de telefonía móvil han casi triplicado a los de telefonía fija y el segmento ha aumentado su participación en el total de los ingresos de la industria desde el 30% al 50% entre 2000 y 2006.

El aumento de la penetración de Internet por banda ancha habría respondido a las nuevas estrategias de los operadores, quienes al modernizar sus redes de acceso fijo y móvil, se han convertido en prestadores de una amplia gama de servicios, contenidos y aplicaciones vinculados. En la región este proceso se ha centrado básicamente en dos grandes operadores: la española Telefónica y la mexicana Telmex/América Móvil.

El informe analiza los retos que enfrentan la industria de hardware TIC y la de operadores de telecomunicaciones y propone instrumentos de política para promover el progreso de ambas actividades.

Ver archivo adjunto. Comercio Internacional de Bienes TIC
cp2-invextranj-cuadro

Atiende. Paso horas y horas en las que, sencillamente, no hago nada. Este concepto es difícil de entender por mucha gente, quizás porque nunca han experimentado verdaderamente el "no hacer nada". La gente utiliza erróneamente este termino cuando, por ejemplo, leen una película o ven un libro. Sin embargo, esto para mí es hacer. Cuando yo hablo de hacer nada, me refiero a, por ejemplo, leer un párrafo repetidamente hasta la obsesión, sin siquiera prestar atención a lo que dice ese texto. Son instantes de desconexión de la realidad, de evasión absoluta. Porque, sencillamente, no estoy en mundo alguno. Soy un zombie.

Es por eso que soy tan inculto, tan mediocre en mis estudios y tan torpe socialmente. Porque cuando la gente normalmente no estudia, dedica ese tiempo a alguna cosa que le forme en alguna otra dirección. Yo no. Yo dedico ese tiempo literalmente a nada. No es algo que me guste, no es por pereza. Es una tristeza interior que me inclina a no posicionarme en ninguna modo de vida. Es una forma de suicidio cobarde y silenciosa.

Sin embargo, como digo, esta no es una actitud que me resulte agradable para mí mismo. De igual manera que el suicida que apoya su cuello en el acero de una vía de ferrocarriles no busca el éxtasis ni la comodidad en ello. Es una negación del mundo. Un cerrar los ojos ante las alturas para no sentir el vértigo que nos produce vivir. Pero preferiría no tener que cerrarlos.

Sin embargo, hay algo que me sorprende de mí mismo. Sé que quiero ser algo más. Sé que quiero hacer otra cosa. Expresé una parte de ello en el post anterior. También, yo, a veces me sorprendo a mí mismo por como escribo algunos sentimiento, por mi forma de deformar la realidad hasta amoldarla a mi alma. Es ésta de las pocas cosas que me reportan verdadero placer. Son sólo unos minutos pero el día entero parece girar entorno a ellos insconscientemente. Porque focalizo mi mente en una reinterpretación del mundo en la que después puedo recrearme. Produzco y consumo mi propia droga.

Está bien ser un yonki unos minutos al día, una hora o dos incluso. Adormece tu mente, la deja descansar y la prepara para la batalla. El problema aparece cuando el caballero piensa eternamente en una guerra que no acaba de librar. Cuando diseña la estrategia, los recursos que necesita, las situaciones en las que se encontrará. Pero todo ello sucede en un mantel de ilusiones que el viento acaba deshaciendo.

Siento que puedo ir a la guerra e incluso sobrevivirla. Lo sé porque ya he librado algunas pequeñas batallas de demostración u entrenamiento. El problema es que sigo siendo demasiado cobarde. Estoy tan seguro de que puedo ganarla que poner a prueba mi suposición y arriesgarme a fracasar me produce un pánico enorme. En mis ideales, yo soy un hombre grande pero una voz interna sospecha que soy un gusano. Que si no actúo, la sospecha se queda en sospecha. Pero que si muevo un dedo la sospecha se convierte en certeza. En el mundo de las probabilidades yo puedo ser cualquier cosa, en la realidad sólo soy una y me da miedo saber cual es.

----

Así que, ¿pretendes ver todos tus espejismos desde la distancia o tendrás el valor de correr hacia ellos?

Tienes que reaccionar, tienes que darte cuenta de que ahora vives en un sueño, alejado de la realidad. Cuanto más tiempo permanezcas en él, más te costará salir. No tengas miedo porque no hay mayor gloria que la que te proporcionará el camino de tu propia alma. Ella te guiará mientras la sigas escuchando. Todos los demás son ilusiones banales. Cuando has ganado lo que no te importa, no has ganado nada en verdad. Camina su sendero en la realidad y abandona tu mar de fantasías. Sólo hay un destino verdadero al que debes dirigirte. Sábelo y persíguelo. Ganes o fracases poco importa, sólo hiciste lo que debías y cualquier otra cosa hubiese sido una farsa . No busques más porque no encontrarás nada nuevo. ¡Vuela!

----

A veces pienso que todo lo que hago es de juguete...

----

Quien diga que el físico no importa, miente. Importa y mucho. Importa a los que buscan tetas e importan a los que buscan almas. Me explico.

A lo largo de estos 14 días visitando perfiles y más perfiles he notado una gran diferencia entre las féminas que son objetivamente guapas y las que no.

Las primeras se saben deseadas y, por tanto, no tienen necesidad de hacer esfuerzo alguno por alguien que se acerque a ellas. Éstas, siendo conscientes de que poseen un activo de alto valor social, no pueden actuar como si no tuviesen nada entre manos. Por lo tanto, exigen que para que ellas pueden realizar cualquier esfuerzo, cualquier entrega, el que se acerque ha de ser líder de un clan o cerca de ello al menos. Es una transacción económica. El resto son siervos que utilizarán a su gusto.

En cambio, un sector importante de las féminas menos agraciadas o de belleza subjetiva, son mucho más accesibles, más predispuestas a un intercambio limpio de ideas, mucho más confiadas. Digamos, que éstas son humanos dignos. Que se vanaglorian de su pensamiento y no del azar.

Así que el problema es que el ser humano que consigue algún tipo de poder adquisitivo (sea dinero, belleza o cultura) estadísticamente se vuelve intratable. Ya que ellos ahora tienen algo que desconfían que alguien les robe. Pero por todos es sabido que, aquel que tiene miedo, pierde su dignidad. Es una rata.

Persigamos lo que persigamos y tengamos lo que tengamos, no aceptaremos que se traten las "virtudes", nuestras o ajenas, como si fuesen mercancía con la que negociar. Valoraremos quién mueve los hilos y no los hilos. La personalidad, la esencia, sobre cualquier otra cosa. En caso contario, favoreceríamos el capitalismo social. La competitivad sobre premisas absurdas. Nunca despreciemos a nadie que se nos acerque. Siempre se ha de agradecer el interés que cualquier persona muestre por nosotros.

----

No valores a la gente por lo que tiene o lo que memoriza, valórala por lo que realmente es, por su esencia más profunda. Será la única forma de que no te lleves un desengaño. Hay muy pocas almas puras y muchos caminos a un mismo objeto.

----

Esto huele a mercado, a marketing, a falsedad.

Kebijakan kenaikan harga BBM ini mengindikasikan bahwa pemerintah sekarang ini lebih memilih sebuah kebijakan yang reaktif. Artinya, kebijakan yang diambil lebih banyak setelah sebuah insiden terjadi. Seperti menghindar dari membuat kebijakan yang dapat berfungsi sebagai pencegah.

Insiden bola salju yang meluncur semakin membesar akan terjadi dengan kenaikan BBM ini. Bahkan, kenaikan BBM ini sesungguhnya dapat diprediksi sebelumnya. Hanya seberapa besar antisipasi dari pemerintah yang dapat dilakukan.

Bila pemerintah masih mengandalkan kebijakan reaktif, bukan kebijakan protektif, nanti akan terlambat. Bahkan akan menjadikan pengeluaran negara membengkak berkali lipat. Tidak hanya dalam subsidi untuk BBM, namun juga subsidi-subsidi lain akan bermunculan.

Kejadian pertama setelah kenaikan BBM biasanya akan mempengaruhi sektor transportasi. Baik untuk pertanian, barang produksi, dan transporasi umum. Dan tidak mungkin tunjangan untuk PNS tidak dinaikkan. Kemudian DPR meminta kenaikan tunjangan transportasi. Apakah ini tidak membuat APBN membengkak? Lalu perlu mengurangi subsidi lagi?

Kejadian berikutnya yang terjadi setelah kenaikan biaya transportasi adalah kenaikan harga. Seluruh produk yang dijual di negara ini akan mengalami kenaikan harga karena masih membutuhkan transportasi. Kecuali kalau menggunakan kereta kuda. Lalu apa gunanya subsidi langsung? Untuk bayar listrik saja pas-pasan.

Kejadian selanjutnya kembali ke kenaikan BBM. Logis, karena harga minyak dunia akan naik lagi. Berarti negara ini telah memasuki fase ekonomi biaya tinggi. Karena hanya untuk makan saja harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Apakah pemerintah mampu mengantisipasi hal ini? Atau hanya mengandalkan kebijakan reaktif yang pada umumnya hanya bertahan sesaat?

Salah satu solusi yang harus diambil pemerintah adalah menghapus tunjangan pejabat. Saya yakin akan mengurangi pengeluaran pemerintah secara signifikan. Jangan pilih mereka yang tidak bersedia tunjangannya dihilangkan pada pemilu berikutnya.

Sumber inspirasi

Bola Salju Kenaikan BBM

BBM Naik, Kemiskinan Pasti Bertambah

Demo tolak naik harga BBM

Memberi sedikit, Mengambil Banyak

Teror Itu Bernama Harga

Upah Buruh Pascakenaikan Harga BBM

Gonjang ganjing kenaikan BBM bersubsidi Juni 2008

Menkeu: Kenaikan BBM Ditentukan Tiga Minggu Kedepan

BBM Bersubsidi, Naik atau Tidak ?

Presiden Diminta Tolak Kenaikan BBM Di atas 30 Persen

La corredora de BanChile compró dos lotes, uno a $1.122 la acción y otro a $1.121.

Larraín Vial se quedó con 13,3 millones de acciones a $1.100 la acción.

Los Contin habrían recaudado US$ 43 millones para pagar a los acreedores de su compañía Corredora Alfa, la cual fue intervenida por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), entidad que decidió, finalmente, denunciar a la corredora ante la Fiscalía por uso indebido de valores pertenecientes a terceros.

Como se dijo, Alfa recibió en custodia dineros de sus clientes, los cuales usó, sin permiso de éstos, para realizar operaciones financieras en beneficio propio o de terceros.

Para la SVS, aparentemente, la Corredora Alfa usó abusivamente esos dineros “para cubrir déficit de garantías en operaciones a plazo”.

Uno aquí debatiendo que si el petróleo, que si la electricidad, que el contratismo rampante, que si las masacres y los desaparecidos políticos y nada que afecta a los gobiernos de empresarios para empresarios que cumplen al dedillo sus proyectos más allá del parloteo y las movilizaciones. Allá va Calderón el 15 y 16 de mayo a Lima, luego que el 11 y el 12 el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, anuncie el nombramiento de México (bueno, es un decir) como socio estratégico. En los cuatro días previstos, se acordarán los contenidos no sin que Durao se reúna con empresarios, senadores, diputados e integrantes de la Suprema Corte de Justicia (sic), según precisó en videoconferencia desde Bruselas, Benita Ferrero-Walldner, Comisaria para Relaciones Exteriores de la Unión Europea. Los estudiantes bien domesticados del ITAM tendrán a Durao como conferenciante.

Mejor se olvidan los gobiernos europeos de los Derechos Humanos en México. Pese a todo y como mínima constancia, Francesc Relea ha publicado en El País, insospechable de izquierdismo contestatario, un artículo con título elocuente: “Los Derechos Humanos, asunto no grato en México” (lunes 5 de mayo de 2008) subtitulado “Un alto funcionario de la ONU deja el cargo por presiones del gobierno”. El tono de denuncia es marcado desde el principio: “La política de Derechos Humanos del Gobierno mexicano está en duda. El representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos en México, el italiano Amerigo Incalcaterra, deja abruptamente el cargo y abandonará el país en breve por presiones de las autoridades del país americano”.

Poco más de dos años no bastaron para que las denuncias de Incalcaterra rompieran la impunidad de los criminales de Estado. Grave resulta que la Alta Comisionada de la ONU comunique al embajador de México en la ONU, Luis Alfonso de Alba, la decisión de sustituir a su representante en México,  pese a que en febrero pasado recibió personalmente denuncias probadas de violaciones a los Derechos Humanos, a la par de las historias de Atenco, Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Por lo visto, la visita a Los Pinos no se redujo al saludo protocolario, sino a la recepción de intimidaciones empresariales que al fin doblegaron todo intento justiciero. Y es que Incalcaterra llegó cuando el fraude electoral lo obligó a una declaración  merecedora de protesta por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sin embargo, el representante de la ONU declaró su condena de los crímenes de mujeres en Ciudad Juárez y alertó sobre las consecuencias represivas del agravamiento de la pobreza, el narcotráfico, la militarización y la corrupción gubernamental. Puso el acento en “la restricción y limitación a la libertad de expresión” como “forma de protección frente a la deficiente capacidad del Estado mexicano para defender este derecho”. De aquí la condena al “uso del Ejército en tareas de seguridad pública por las experiencias que hemos visto a lo largo y ancho del mundo, por los efectos que pueden producirse que son violaciones a los Derechos Humanos”, según dijo en un taller de periodistas en 2007 para ganarse otra reprimenda de Relaciones Exteriores.  Venía del horror de Colombia como probado profesional y encontró en México una escalada de crímenes de Estado acompañados de militarización, que le exigieron llamar la atención ante el disgusto del gobierno presidido por quien gusta de los actos militares simbólicos y provocadores como el del 1º de mayo cuando en lugar de conmemorar a los Mártires de Chicago y homenajear a los trabajadores, se inventó un reconocimiento a los sobrevivientes del lamentable Escuadrón 201 mandado a combatir en 1945 cuando la Segunda Guerra Mundial estaba a punto de terminar con el mayor crimen de toda la historia transformada por las bombas atómicas. Televisa no tuvo empacho en difundir las declaraciones de un vejete sobreviviente sobre el orgullo de ver ondear el pabellón tricolor en Filipinas.

Coincide la farsa de Lima con el rechazo del Ejército Popular Revolucionario a las condiciones del desarme y legalización improbable, imposible, con la reducción de los intermediarios a simples testigos sociales. De alevosa califica la propuesta  que en los hechos legitima la razón de su lucha clandestina ante la desaparición forzada de sus dos militantes vistos por última vez muy maltratados en poder de esbirros oaxaqueños impunes, menos dos que están recientemente procesados para cubrir el expediente judicial. Tardíamente y sin éxito algunos senadores perredistas levantaron tímidamente la demanda de juicio político contra Ulises Ruíz sin consecuencia alguna. Impunes quedan los asesinatos de las informadoras de Radio Copala, “Voz que rompe el silencio”, Felícitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Flores, la guerra desatada en el norte, el espantoso trato a los indocumentados del sur,  la permanencia injusta en la cárcel de los dirigentes de Atenco, la terrible situación de los presos políticos en Oaxaca, Chiapas y Tabasco y la impunidad, siempre la impunidad, de los culpables que anuncian limpieza racista del tradicional Mercado de La Merced y enfrentan policías uniformados contra los corridos sin esperanza en pleno Centro Histórico con enorme mamotreto de madera que tapa la vista de la Catedral para afectar la dignidad de todos los amantes del patrimonio cultural tangible y no tangible.

Callemos, no sea que en la Unión Europea alguien como Suecia que ya se alarmó por el irrespeto a los Derechos Humanos en México, eche para atrás el nombramiento de socio estratégico que hará subir en la lista Forbes a más de diez traficantes del poder aunque sea a costa de los pobres muy pobres victimados por eso que los expertos llaman integralidad de los Derechos Humanos cada momento más imposible por la carestía creciente de los alimentos, la falta de vivienda popular, la salud y la educación en estado de desastre. Nada importa a Calderón que presumirá apoyos empresariales poderosísimos y efectivos frente a sus semejantes de la Unión Europea en beneficio de la globalización de la infamia.

Fuente: Apia Virtual

Existen buenos motivos para mantener una opinión tan escéptica. Como dicen Luc Boltanski y Eve Chiapello en The New Spirit of Capitalism, a partir de 1970 apareció gradualmente una nueva forma de capitalismo, que abandonó la estructura jerárquica del proceso de producción al estilo de Ford y desarrolló una organización en red, basada en la iniciativa de los empleados y la autonomía en el lugar de trabajo. En vez de una cadena de mando centralizada y jerárquica, tenemos redes con una multitud de participantes que organizan el trabajo en equipos o proyectos, buscan la satisfacción del cliente y el bienestar público, se preocupan por la ecología, etcétera. Es decir, el capitalismo usurpó la retórica izquierdista de la autogestión de los trabajadores, hizo que dejara de ser un lema anticapitalista para convertirse en capitalista. El socialismo, empezó a decirse,no valía porque era conservador, jerárquico, administrativo, y la verdadera revolución era la del capitalismo digital.

De la liberación sexual de los sesenta ha sobrevivido el hedonismo tolerante cómodamente incorporado a nuestra ideología hegemónica: hoy, no sólo se permite, sino que se ordena disfrutar del sexo, y las personas que no lo logran se sienten culpables. El impulso de buscar formas radicales de disfrute (mediante experimentos sexuales y drogas u otros métodos para provocar un trance) surgió en un momento político concreto: cuando "el espíritu del 68" estaba agotando su potencial político. En ese momento crítico (a mediados de los setenta), la única opción que quedó fue un empuje directo y brutal hacia lo real, que asumió tres formas fundamentales: la búsqueda de formas extremas de disfrute sexual, el giro hacia la realidad de una experiencia interior (misticismo oriental) y el terrorismo político de izquierdas (Fracción del Ejército Rojo en Alemania, Brigadas Rojas en Italia, etcétera). La apuesta del terrorismo político de izquierdas era que, en una época en la que las masas están inmersas en el sueño ideológico del capitalismo, la crítica normal de la ideología ya no sirve, así que lo único que puede despertarlas es el recurso a la cruda realidad de la violencia directa, l'action directe.

Recordemos el reto de Lacan a los estudiantes que se manifestaban: "Como revolucionarios, sois unos histéricos en busca de un nuevo amo. Y lo tendréis". Y lo tuvimos, disfrazado del amo "permisivo" posmoderno cuyo dominio es aún mayor porque es menos visible. Aunque no hay duda de que esa transición fue acompañada de muchos cambios positivos -baste con mencionar las nuevas libertades y el acceso a puestos de poder para las mujeres-, no hay más remedio que insistir en la pregunta crucial: ¿tal vez fue ese paso de un "espíritu del capitalismo" a otro lo único que realmente sucedió en el 68, y todo el ebrio entusiasmo de la libertad no fue más que un modo de sustituir una forma de dominación por otra?

Muchos elementos indican que las cosas no son tan sencillas. Si observamos nuestra situación desde la perspectiva del 68, debemos recordar su verdadero legado: el 68 fue, en esencia, un rechazo al sistema liberal-capitalista, un no a todo él. Es fácil reírse de la idea del fin de la historia de Fukuyama, pero la mayoría, hoy día, es fukuyamaísta: se acepta que el capitalismo liberal-democrático es la fórmula definitiva para la mejor sociedad posible y que lo único que se puede hacer es lograr que sea más justa y tolerante. La única pregunta que cuenta hoy es: ¿respaldamos esta naturalización del capitalismo, o el capitalismo globalizado actual contiene antagonismos lo suficientemente fuertes como para impedir su reproducción indefinida?

Dichos antagonismos son (por lo menos) cuatro: la amenaza inminente de la catástrofe ecológica; lo inadecuado de la propiedad privada para la llamada "propiedad intelectual"; las implicaciones socio-éticas de los nuevos avances tecnocientíficos (sobre todo en biogenética); y las nuevas formas de apartheid, los nuevos muros y guetos. El 11 de septiembre de 2001, cayeron las Torres Gemelas; 12 años antes, el 9 de noviembre de 1989, cayó el Muro de Berlín. El 9 de noviembre anunció los "felices noventa", el sueño del "fin de la historia" de Fukuyama, la convicción de que la democracia liberal había ganado, de que la búsqueda se había terminado, de que la llegada de una comunidad mundial estaba a la vuelta de la esquina, de que los obstáculos a ese final feliz digno de Hollywood eran meramente empíricos y contingentes (bolsas locales de resistencia cuyos líderes no habían comprendido aún que había pasado su hora). Por el contrario, el 11-S es el gran símbolo del fin de los felices noventa de Clinton, el símbolo de la era que se avecina, en la que aparecen nuevos muros en todas partes, entre Israel y Cisjordania, alrededor de la Unión Europea, en la frontera entre Estados Unidos y México.

Los tres primeros antagonismos antes citados afectan a los elementos que Michael Hardt y Toni Negri denominan "comunes", la sustancia común de nuestro ser social, cuya privatización es un acto violento al que hay que resistirse por todos los medios, incluso violentos, si es necesario. Son los elementos comunes de la naturaleza externa, amenazados por la contaminación y la explotación (el petróleo, los bosques, el hábitat natural); los elementos comunes de la naturaleza interna (la herencia biogenética de la humanidad), y los elementos comunes de la cultura, las formas inmediatamente socializadas de capital "cognitivo", sobre todo el lenguaje, nuestro medio de comunicación y educación, pero también las infraestructuras comunes del transporte público, la electricidad, el correo, etcétera.

Si se hubiera permitido el monopolio a Bill Gates, nos encontraríamos en la absurda situación de que un individuo concreto poseyera literalmente todo el tejido de software de nuestra red esencial de comunicación. Lo que estamos comprendiendo de manera gradual son las posibilidades destructivas, hasta la autoaniquilación de la propia humanidad, que se harán realidad si se da carta blanca a la lógica capitalista de encerrar esos elementos comunes. Nicholas Stern tiene razón al caracterizar la crisis climática como "el mayor fracaso de mercado de la historia humana". ¿Acaso la necesidad de establecer el espacio para una acción política mundial que sea capaz de neutralizar y canalizar los mecanismos de mercado no sustituye a una perspectiva propiamente comunista? Así, la referencia a los "elementos comunes" justifica la resurrección de la idea de comunismo: nos permite ver el "encerramiento" progresivo de esos elementos comunes como proceso de proletarización de quienes, con él, quedan excluidos de su propia sustancia.

Así, en contraste con la imagen clásica de los proletarios que no tienen "nada que perder más que sus cadenas", todos corremos el peligro de perderlo todo; la amenaza es que nos veamos reducidos a vacíos sujetos cartesianos abstractos, carentes de todo contenido sustancial, desposeídos de nuestra sustancia simbólica, con nuestra base genética manipulada, seres que vegetan en un entorno inhabitable. Esta triple amenaza a todo nuestro ser nos vuelve a todos, en cierto sentido, proletarios, y la única forma de no convertirse en ello es actuar de antemano para prevenirlo.

Lo que mejor condensa el auténtico legado del 68 es la fórmula Soyons realistes, demandons l'impossible! ("Seamos realistas, pidamos lo imposible"). La verdadera utopía es la creencia de que el sistema mundial actual puede reproducirse de forma indefinida; la única forma de ser verdaderamente realistas es prever lo que, en las coordenadas de este sistema, no tiene más remedio que parecer imposible.

Por Slavoj Zizek

Apartado gráfico

Por lo que respecta los gràficos no hay nada que reprochar y mucho a decir. El juego utiliza una evolución del motor empleado en "Colin McRae DiRT" con unos efectos de iluminación y texturización también muy mejorados. Cabe destacar el trabajo realizado en el sistema de colisiones y como se lleva a la práctica, en cada carrera veremos como el coche se nos va deteriorando en cada choque y como las piezas tanto nuestras como las de nuestros rivales queden esparcidas por toda la pista durante TODA la carrera. No solo se quedará aqui, pues el coche también experimentará fallos en la dirección, en los neumàticos (pinchazos) y demás fallos mecànicos.

El aspecto de los 3 circuitos disponibles en la demo es impresionante, sobretodo las localizaciones de Europa y USA donde el acabado del trazado es impecable. Lo mismo para los modelados de los vehiculos, los tres coches que tenemos el placer de conducir (BMW, Nissan y Ford) estan hechos con mucho mimo y enseguida nos haremos a la idea de como manejarlo.

Por lo que respecta al framerate (cuadros por segundo) he de decir que son los 30 fps mas conseguidos que he visto en un juego de coches, incluso mas que "Project Gotham Racing 4". No se experimenta ningún bajón en ningún momento y la consecución de imágenes va fina como la seda.

Jugabilidad

Aquí es donde me he sentido un poco mal, al principio. Pues me esperaba un juego de conducción un poco mas simulador tipo "Forza Motorsport 2" pero lo que hay es un arcade puro y duro donde la realidad brilla por su ausencia. Los que buscáis un simulador no os recomiendo este título.

Aparte de esto la jugabilidad se asemeja mucho al antes mencionado "Colin McRae DiRT", las curbas se toman con demasiada facilidad pues la rutina de frenar y coger la curba no es que no sea realista es que ya es directamente de máquina recreativa (tipo Ridge Racer aunque no tan exagerado). Lo mejor de todo y uno de los aspectos mejores en el juego son las carreras con 20 rivales, si, compites con otros 20 coches en pista, lo que hace las carreras mucho mas divertidas y competitivas a la par de vistosas con salidas de pista, choques, etc.

OnLine

Hacia tiempo que no nos regalaban una demo con online incluido (al menos ninguna remarcable) y esta realmente ha sido un descubrimiento. En las pocas carreras que he podido hacer a través de XboxLive no he experimentado ningún lagazo ni tirones, un 10 en este aspecto. Lo que ignoro es el número máximo de jugadores que soporará, supongo que seran los 16 típicos.

Conclusión

Race Driver Grid es un juego de conducción con un punto diferente de lo visto hasta ahora. En el título todo son pros y casi no tiene ningún punto en contra, tal vez su estilo tan marcadamente arcade tire para atrás a más de uno, pero es algo que se te pasa en las primeras horas de juego cuando le empiezas a coger el gustillo. Además, el gran número de rivales simultáneos en carrera son una innovación en esta generación y una característica que hace cambiar un juego de arriba a abajo, pues no es lo mismo correr contra 5 coches inferiores a ti que con 20 dándolo todo por ver ondear la bandera de cuadros.

Más imágenes

[♣] Descargar Naruto 399 [MangaNation][Español]

Sumario:

Sasuke sigue amarrado, pero ahora escucha con atención la historia de Madara, sobre el clan Senju y el clan Uchiha. Este cuenta que estos dos clanes eran rivales en su tiempo, pues su fuerza y habilidades eran comparables. Si una nacion contrataba los servicios de los Senju, la otra nacion automaticamente llamaba los servicios de los Uchiha.

Asi que la lucha entre ellos siguio y siguio, hasta que el clan Senju, cansado de la guerra, propuso un tratado de paz entre los dos clanes. Esto no le gusto a Madara, ya que el habia conseguido poder gracias a su hermano que le dio sus ojos, sorprendentemente voluntariamente. Los Uchiha, tambien cansados en su mayoria de la guerra, tambien querian la paz. Asi que no le quedo mas remedio a Madara que aceptar el tratado.

Mientras todo esto ocurria, cambios politicos obligaron a clanes a juntarse y fue asi como fueron formandose las villas secretas en los distintos paises y asi surgio la villa de Konoha en el pais de Fuego. Harashima, lider de los Senju, fue elegido como el primer Hokage. Madara se sintio traicionado y partio de la villa, solo para retornar para intentar vencer a Harashima, y ahi tuvo lugar la ya conocida batalla en donde Madara fue derrotado.

De ahi en adelante, al clan Uchiha le fue otorgada una alta posicion, como muestra de confianza, pero Madara explica que todo fue solo para vigilar de forma mas cercana las actividades del clan. El dia que el Kyuubi ataco a Konoha, los lideres de la villa pensaron que era obra de los Uchiha, pero sorprendentemente Madara declara que eso fue un suceso natural y no provocado por los Uchiha. Eventualmente el clan Uchiha fue relegado a un rincon de la villa y separado de lo demas.

Esto fue lo que en verdad enojo a los Uchiha, y empezaron a planear una revolucion para tomar control de la villa. Fue entonces cuando los lideres de la villa (excepto el 3er Hokage), informados de dicha revolucion por su espia Itachi (!), ordenaron a este matar a todos en el clan...

Analisis / Teorias:

La verdad no queda mucho que añadir a este capitulo, ya que consta principalmente de explicaciones de Madara. Claro esta, si es que Madara esta siendo verdaderamente honesto con Sasuke, o solo esta haciendo que este odie a Konoha para que lo ayude en cualquiera que sea el plan que tiene.

Lo otro que me pone a pensar es lo del ataque del Kyuubi a Konoha. Cosas como esa no pasan accidentalmente, y añadiendo que los Uchiha son los unicos que pueden controlar al Kyuubi, pues ahi hay algo mas.

Bueno, los dejo y por favor dejen sus teorias y especulaciones. Saludos!

~alamosh

Ferrari está por delante del resto, pero McLaren no sabemos si va descargado o ha levantado cabeza tras los últimos malos resultados. En este circuito la carga de combustible perjudica mucho, y las diferencias entre los 4 primeros es muy escasa, lo que puede hacernos pensar que las cargas de combustible pueden estar igualadas. Kimi se encuentra a 3 decimas de su compañero de equipo por lo que puede que pare el último del grupo de los cuatro primeros. Es muy difícil que alcance a Massa para ponerle en apuros, ya que el brasileño sin nadie por delante impone un ritmo altísimo.

El campeón del mundo debe pegarse a los dos McLaren, procurando que no se escapen y así intentar adelantarles en el primer pit stop. Felipe, en cambio, lo tiene mucho más fácil, tan solo tiene que tirar y tirar como él sabe, imponiendo el gran ritmo del F2008 y tendrá la carrera en el bote.

Dejando de lado los cuatro primeros clasificados, nos sorprende el rendimiento de RedBull, que ya vimos durante los libres que no solo son rápidos a una vuelta, si no que su ritmo es bueno, y veremos si Fernando Alonso, séptimo hoy, se puede quitar de en medio a Webber.

Problemas para Nick Heidfeld, que no parece encontrarle el punto a su F1-08 y se ha visto superado por coches teóricamente inferiores.

Mañana, si todo va bien, podemos ver otro doblete de la Scuderia, aunque no está tan fácil como en otras carreras. La fiabilidad, el ritmo y los pit stop serán las claves de las 58 vueltas que se darán al Estambul Park. Deseamos que todo transcurra con normalidad para la Scuderia italiana, lo que supondría un nuevo salto de Massa en clasificación de pilotos.

Esther Vivas * 

El precio de los alimentos y, en especial, de los cereales básicos ha aumentado espectacularmente en estos últimos meses. Los medios de comunicación nos han mostrado nuevas revueltas del hambre en los países del Sur que nos recuerdan aquellas que se llevaron a cabo a mediados y finales de los ochenta contra los planes de ajuste estructural impuestos por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

En países como Haití, Pakistán, Guinea, Marruecos, México, Senegal, Uzbekistán, Bangladesh… la gente ha salido a la calle para decir: "Ya basta". Pero, ¿qué se esconde detrás de la crisis alimentaria mundial? ¿Todo el mundo pierde? ¿Hay quien sale ganando?

Karima Burns: Cintaku kepada Islam tertambat di Istana Al-Hambra

Sabtu, 10 Mei 2008

Ketika membuka Al-Quran perasaan yang hadir persis seperti orang yang baru saja menemukan kembali anggota keluarganya yang telah lama hilang

Hidayatullah.com--Karima Kristie Burns, MH, ND nama lengkapnya. Karima (39) dikenal sebagai perempuan dengan banyak bakat. Ya sebagai editor, penulis, guru, dan juga pakar herbalis. Di dunia herbalis dia sangat dikenal lewat konsultasi online di website Herb'n Muslim yang dikelolanya sejak 1994. Sejak masuk Islam, dia membuka usaha Herb'n Muslim yang dikenal dengan teknik penyembuhan alami dan islami. Dia juga telah menulis lebih dari 120 artikel kesehatan yang bisa didownload via websitenya itu. Karima menghabiskan separuh hidupnya di Midwest, Iowa (AS), tempat dia dibesarkan. Dan separuhnya lagi di kawasan Timur Tengah (Mesir dan Arab Saudi).

Karima mulai tertarik dengan metode penyembuhan alami justru ketika berupaya menyembuhkan dirinya sendiri yang mengidap penyakit asma, alergi, mudah panik, depresi, dan beberapa penyakit bagian dalam lainnya. Kala itu dia mencoba dengan terapi alami dan bantuan tumbuh-tumbuhan. Dia berkeliling hingga ke Mesir guna mencari berbagai informasi berkenaan penyembuhan tradisional. Dari kegigihannya itu, dia bahkan berhasil memperoleh gelar formal master of herbalist dan doktor bidang naturopathic tahun 1996 dari Trinity College di Dublin, Irlandia. Naturopathic adalah teknik pengobatan alamiah yang meresepkan herbal untuk para pasiennya. Namun tak banyak yang tahu, ketertarikan Karima kepada Islam justru ketika berkunjung ke Spanyol. Dia mengaku terkagum-kagum dengan tulisan Arab di Istana Al-Hambra di kota Granada. Istana itu sendiri dulunya bekas mesjid hingga bekas kaligrafinya masih ada. Berikut penuturan Karima yang disadur dari beberapa sumber.

***

Kenal Islam di Spanyol

Karima Burns awalnya adalah seorang mahasiswi program sarjana studi kawasan Arab di Universitas Iowa, AS. Karima mengaku Islam hadir di hatinya berawal dari membaca rangkaian tulisan ayat suci Al-Quran dalam rangka penyelesaian tugas kuliahnya. Dan dia tak kuasa menghindar dari bisikan hati itu.

Ceritanya, satu ketika dia dan teman-temannya mengadakan studi tur ke Granada, Spanyol. Granada merupakan salah satu bekas kawasan yang pernah dikuasai Islam selama hampir tujuh abad. Kala itu dia sedang duduk-duduk di Istana Al-Hambra. Istana itu dulunya adalah mesjid. Karima takjub melihat jejeran tulisan di dinding gedung tua itu. Baginya itulah tulisan terindah yang pernah dia lihat.

“Bahasa apa itu?” tanyanya pada salah seorang turis Spanyol. ”Bahasa Arab,” sahut turis lokal itu. Hari berikutnya, tatkala pemandu wisata menanyakan buku panduan dalam bahasa apa yang dia inginkan, Karima menjawab spontan bahasa Arab.

"Apa, bahasa Arab? Anda bisa bahasa Arab?" tanya si pemandu terkejut.

"Tidak, tapi tolong berikan juga yang dalam bahasa Inggris," sahut Karima.

Di akhir tour tas Karima penuh dengan buku-buku petunjuk wisata dari tiap-tiap kota yang dia singgahi di seluruh Spanyol. Dan semuanya dalam bahasa Arab!

“Tas travel saya sudah terlalu penuh hingga saya bermaksud membuang beberapa potong pakaian dan beberapa barang lainnya agar tasnya bisa muat. Namun, untuk buku-buku bahasa Arab rasanya berat untuk ditinggalkan. Buku-buku itu ibarat emas bagi saya. Saya sering membolak-balik halamannya tiap malam. Kata per kata-nya saya amati dengan seksama. Huruf-hurufnya juga unik, beda dengan huruf latin biasa. Saya membayangkan andainya saja bisa menulis dengan huruf yang demikian indah itu. Waktu itu saya punya pikiran pasti akan sangat berharga jika bisa mengetahui bahasa Arab ini. Saya pun berniat dalam hati untuk belajar bahasa ini. Ya satu saat nanti kala kembali ke kampus di musim gugur,” tukas Karima.

Mencari jawaban

“Ketika itu ada sekitar dua bulan saya meninggalkan keluarga di Iowa untuk mengikuti tour sepanjang kawasan Eropa ini. Sendirian pula. Kala itu usia saya baru 16. Makanya saya kepingin jalan-jalan dulu sembari “melihat dunia”. Itu alasan yang saya katakan pada keluarga dan kawan-kawan. Tapi sebenarnya saya sedang mencari jawaban atas konsep Kristen yang sudah lama saya pendam. Saya meninggalkan gereja (baca: Kristen -red) persis beberapa bulan sebelum berangkat ke Eropa dan belum bisa menentukan pilihan (agama) lain. Saya merasa belum mendapatkan apapun dengan apa yang telah saya pelajari selama ini. Sampai kini pun belum mendapatkan alternatif-alternatif lain,” ungkapnya.

“Tempat dimana saya dibesarkan, yakni Midwest, sebenarnya sangat cocok buat saya. Misalnya hal keyakian, tidak ada yang perlu dipusingkan disana. Mau jadi bagian dari gereja silahkan. Tidak, ya juga ndak masalah. Tapi karena itu pula saya tidak punya gambaran agama lain yang bisa dijadikan alternatif. Makanya ketika ada waktu keliling Eropa saya berharap bisa berjumpa dengan “sesuatu” yang lain itu,” imbuhnya.

“Di gereja tempat kami tinggal, kami hanya boleh melakukan ibadah untuk Yesus dan menyandarkan segala sesuatu padanya agar bisa menyampaikan pesan kepada Tuhan. Secara intuitif saya merasakan bahwa ada sesuatu yang salah dengan dogma itu,” kata dia.

“Saya kala itu dengan patuh pergi ke gereja tiap hari minggu dan sangat serius dengan apa yang saya pelajari tentang kejujuran, murah hati dan saling berkasih sayang. Tapi ada yang bikin saya bingung tatkala melihat jamaag gereja. Sikap mereka tampak begitu beda selama satu hari itu. Apakah Cuma sehari dalam sepekan bersikap jujur, murah hati dan kasih sayang? Apakah mereka cuma bahagia di hari minggu saja? Aku mencari-cari di beberapa buku panduan, namun tak menemukan apa-apa. Ada hal tentang 10 perintah Tuhan yang meliputi hal-hal yang sudah nyata sekali seperti larangan membunuh, mencuri dan berbohong. Uniknya, orang-orang ke gereja seperti tak ada etiket. Misalnya, sejauh yang saya tahu, banyak yang pakai rok mini ke gereja. Ironisnya lagi, ada juga dari mereka pergi ke sekolah minggu hanya karena ada cowok ganteng disana,” tukas Karima.

Kitab Bibel aneka versi

Satu hari Karima berkunjung ke rumah salah seorang dosennya. Disana dia melihat beberapa kitab Bibel tersusun rapi di rak lemari si dosen. “Saya tanya apa itu. Dosennya menjawab bahwa itu kitab Bibel dalam berbagai versi. Saya sebenarnya tak mau mengganggunya dengan pertanyaan seputar Bibel dalam aneka versi itu. Tapi makin dipendam makin sangat mengganggu pikiran. Saya beranikan diri mengamati beberapa dari Bibel itu. Saya terkejut. Memang ada yang benar-benar beda satu versi dengan versi lainnya. Bahkan ada beberapa bab yang tidak sama dengan Bibel kepunyaan saya. Kala itu saya benar-benar bingung. Bahkan mulai timbul perasaan bimbang,” katanya-

Ikut kelas bahasa Arab

Selepas tur Eropa Karima kembali ke kampus dengan perasaan kecewa sebab tak menemukan jawaban yang diharapkannya. Akan tetapi dengan keinginan yang begitu besar akan sebuah bahasa, Karima mengaku tertarik untuk mempelajari bahasa Arab. “Ironis ya, mendapat secercah jawaban yang saya cari-cari justru di dinding istana Al Hambra. Setelah pulang dari Spanyol, butuh dua tahun bagi saya untuk merealisasikan semua itu (masuk Islam-red),” ujarnya.

“Hal pertama sekali yang saya lakukan kala aktif kembali di kampus adalah mendaftar kelas bahasa Arab. Saya amati tampaknya kelas itu tidak begitu diminati. Entah kenapa. Buktinya peserta yang mendaftar cuma tiga. Saya dan dua mahasiswa lainnya. Tapi saya tak ambil pusing,” kata dia. Karima pun langsung tenggelam dengan pelajaran bahasa Arab. Rasa ingin tahunya sangat tinggi, hingga sang dosen takjub melihatnya.

“Saya kerjakan tugas-tugas yang diberikan dengan pulpen khusus untuk menulis huruf kaligrafi. Bahkan seringkali saya pinjam buku-buku dalam bahasa Arab dari dosen hanya untuk melihat huruf-huruf Arab yang ada dalam buku itu. Memasuki tahun kedua di universitas, saya putuskan untuk memilih bidang Studi Timur Tengah. Jadi dengan begitu bisa fokus pada satu kawasan saja. Nah di salah satu mata kuliahnya adalah belajar Al-Quran. Saya gembira bukan main,” aku Karima mengenang.

Kagum dengan Al-Quran

“Satu malam saya buka Al-Quran untuk mengerjakan PR. Heran campur takjub. Makin saya baca makin terasa nikmat. Sulit untuk berhenti membacanya. Persis seperti seseorang baru mendapatkan sebuah novel baru. Ketika itu saya bergumam dalam hati; wow menarik sekali. Inilah yang selama ini saya cari-cari. Semuanya ada dalam Al-Quran. Semua penjelasan betul-betul menarik. Saya sungguh kagum, kitab suci ini menguraikan semua yang juga saya percayai dan saya cari-cari jawabannya selama bertahun-tahun. Sangat jelas disebutkan bahwa hanya ada satu Tuhan yang patut disembah, yakni Allah. Tidak seperti di Kristen, satu dalam tiga,” imbuhnya.

Hari berikutnya Karima kembali ke ruang kelas untuk menanyakan siapa gerangan pengarang kitab itu. Karima melihat ada sebuah nama tertulis di halaman depan Al-Quran itu. “Awalnya saya menyangka itu nama pengarangnya. Misalnya seperti kitab Gospel yang dikarang oleh St. Luke atau kitab-kitab dalam agama lain yang pernah saya pelajari sebelumnya,” kata dia.

Salah seorang dosen Karima yang beragama Kristen memberitahu bahwa itu bukan nama pengarangnya. “Ternyata itu adalah nama penerjemahnya. Masih menurut dosen itu, dia mengutip pernyataan penganut Islam, bahwa tak ada seorang pun yang mampu menulis kitab suci itu. Quran, kata orang Islam, merupakan perkataan Allah dan tidak berubah dari pertama diturunkan hingga saat ini. Al-Quran dibaca dan dihafal banyak orang. Wow…tak perlu saya katakana bagaimana gembiranya hati saya. Makin terpesona dan takjub. Setelah penjelasan itu saya tambah tertarik, bukan hanya mempelajari bahasa Arab, tapi juga mempelajari Islam. Hingga timbul keinginan pergi ke Timur Tengah,” katanya sumringah.

Masuk Islam

Di tahun terakhir kuliah akhirnya Karima mendapat kesempatan mengunjungi Mesir. Salah satu tempat favorit yang ingin dia lihat di sana adalah mesjid. “Saya merasakan seolah-olah sudah jadi bagian dari mereka. Berada di dalam mesjid, keagungan Allah semakin nyata. Dan, seperti biasanya, saya sangat menikmati rangkaian tulisan kaligrafi yang ada di dinding mesjid itu,” kata dia.

Satu hari seorang teman menanyakan kenapa tidak masuk Islam saja kalau memang sudah sangat tertarik. “Tapi saya sudah jadi seorang muslim,” kata Karima. Si teman terkejut mendengar jawaban itu. Tak cuma dia, bahkan Karima sendiri terkejut dengan jawaban spontan yang keluar dari bibirnya. “Tapi kemudian saya sadari hal itu logis dan normal. Islam telah merasuk dalam jiwa saya dan selalu memberikan perasaan lain. Begtupun pernyataan teman saya itu ada benarnya. Kenapa saya tidak masuk Islam saja?” tanya Karima pada dirinya sendiri. Temannya menyarankan agar lebih resmi (masuk Islam) sebaiknya pergi ke mesjid saja dan menyatakan keislaman di hadapan jamaah di sana sebagai saksinya.

“Tanpa menunggu lama saya ikuti sarannya. Ringkas saja, Alhamdulillah, akhirnya saya pun bersyahadat. Pihak mesjid lalu memberikan selembar sertifikat resmi selepas bersyahadat. Tapi sertifikat itu tak penting dan hanya saya simpan dilemari. Sama seperti dokumen-dokumen lain seperti asuransi, ijazah dan lainnya. Tak ada niat menggantung kertas itu di dinding rumah sebagai bukti telah ber-Islam. Bagi saya yang penting sudah jadi seorang muslim,” akunya.

“Kini saya habiskan waktu hanya untuk mempelajari Al-Quran. Ketika membuka Al-Quran perasaan yang hadir persis seperti orang yang baru saja menemukan kembali anggota keluarganya yang telah lama hilang,” ungkap Karima. Di rumahnya Karima tak lupa menggantung foto Istana Al Hambra, tempat dimana dia pertama kali melihat tulisan Arab yang membuat dirinya takjub dan jatuh cinta dengan Al-Quran. Kini, disamping mengelola praktek penyembuhan alaminya dia juga aktif menulis. Ada lebih dari 120 artikel yang telah dia tulis. Umumnya bertema kesehatan. Tulisannya yang terkenal antara lain The “Yoga” of Islamic Prayer, Vetegarian Muslim, dan banyak lainnya lagi. Begitulah. [Zulkarnain Jalil/dari berbagai sumber/www.hidayatullah.com]

Antecedentes

Espina ya tenía malos antecedentes como entrenador. Debutó como entrenador en Colo-Colo el 2005, un año después de su retiro como futbolista. Se esperaba que Espina plasmara su calidad como jugador en su nueva etapa como entrenador.

En Colo-Colo dirigió 22 partidos del Torneo de Apertura 2005. Asumió el cargo el 8 de enero de 2005, en reemplazo de Ricardo Dabrowski. En el plano internacional, debutó en la Primera fase de la Copa Libertadores de América (Llave C), siendo eliminados por Quilmes. En la Fase regular, su equipo logró ubicarse en el 1º lugar de la tabla del Grupo A, con 32 puntos (a solo 1 punto de su escolta, Huachipato). En Cuartos de final se enfrentó con Huachipato, equipo que goleó al club albo por 4:0. Finalmente puso su cargo a disposición de la nueva administración del club.

Estadísticas
Partidos jugados: 22 (20 de Primera División y 2 de Copa Libertadores).
Partidos ganados: 9.
Partidos empatados: 7.
Partidos perdidos: 6.

Goles a favor: 36.
Goles en contra: 30.

En Everton de Viña del Mar dirigió 25 partidos entre los Torneos de Apertura y Clausura 2006. Debutó el 29 de enero con un triunfo frente a Universidad Católica. Una irregular campaña en ambos torneos terminó por colmar la paciencia de los hinchas. Finalmente, el 18 de agosto puso su cargo a disposición de la nueva administración del club.

Estadísticas
Partidos jugados: 25.
Partidos ganados: 6.
Partidos empatados: 8.
Partidos perdidos: 11.

Goles a favor: 26.
Goles en contra: 38.

Rendimiento

El argentino asumió la banca de Unión Española en julio de 2007, para afrontar el desafío del Torneo de Clausura tras el alejamiento de Héctor Pinto. Partió perdiendo por 2:1 frente a Deportes La Serena. Su punto más bajo fue la derrota por 1:5 frente a Deportes Concepción, jugando de local. Finalmente justificó su pésimo rendimiento con la excusa de no haber armado un plantel a su gusto debido a la precipitada pretemporada que tuvo.

Para el Torneo de Apertura 2008 se reforzó con jugadores como Osvaldo Barsottini, Rodrigo Pérez, Nicolás Canales, Mauricio Rojas, Claudio Calderón, Clarence Acuña, José Salcedo, Sebastián Miranda, Luis Marín y Felipe Flores. En la vereda contraria, dejó partir a Jaime Bravo, Mauricio Navarrete, Manuel Ibarra, Alejandro Acosta, Adán Vergara, Alexis Norambuena, Gerson Acevedo, Cristóbal Jorquera, Roberto Kettlun, Ignacio Parra, Sergio Gioino, Héctor Suazo, David Córdova y Ronald Gamboa. La racha de tres victorias al comenzar el torneo prendió las esperanzas del público, quien si bien siempre se demostró disconforme con el fútbol mostrado, igual festejó los triunfos frente a Audax Italiano y Universidad Católica. Luego de eso, su desempeño nuevamente fue mediocre, con vergonzosas derrotas como la goleada por 1:5 frente a Colo-Colo.

Estadísticas
Partidos jugados: 36.
Partidos ganados: 10.
Partidos empatados: 7.
Partidos perdidos: 19.

Goles a favor: 43.
Goles en contra: 61.

Conclusión

No hay que ser genio para darse cuenta que Espina no debía seguir bajo ningún motivo a cargo del equipo. Su rendimiento, su relación con la hinchada y público, sumado a su carente autocrítica bastaron para gatillar la salida de uno de los peores entrenadores en la historia del club.

La cantidad de goles en contra no son entera responsabilidad de Cristián Limenza, sino del mal planteamiento táctico del argentino, plantando a los menos indicados en la defensa y ubicando a jugadores específicos en posiciones ilógicas. La poca cantidad de goles a favor radica en un juego con carente volumen ofensivo.

+ Fuente: Registro Fútbol, Wikipedia.

URIBE Y LA MASACRE DEL ARO

El Nuevo Herald publicó la semana transcurrida un artículo con la declaración de un ex