oleh Rusdi Mathari

KHOFIFAH Indar Parawansa memberikan sumbangan Rp 1 miliar kepada Pengurus Wilayah NU dan Pengurus Cabang NU se-Jawa Timur, Rabu kemarin. Di luar uang tunai calon gubernur Jawa Timur itu juga menyumbangkan 50 unit mobil Suzuki APV. Jika satu mobil harganya Rp 100 juta, maka Khofifah total mengeluarkan Rp 6 miliar untuk kepentingan “sosial” itu. Meskipun orang lain bisa saja berdebat soal nilai sumbangan itu, sumbangan Khofifah sungguhlah besar. Untuk mendapatkan uang sebesar itu, seorang manajer bergaji Rp 50 juta membutuhkan waktu 10 tahun kerja, mungkin lebih.

Dari semua calon gubernur Jawa Timur dan wakilnya, harta Khofifah sebetulnya termasuk yang paling sedikit. Kekayaan Khofifah menempati urutan kesembilan dari 10 orang calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. Kandidat terkaya adalah Ridwan Hisjam calon wakil gubernur yang diusung PDI Perjuangan yang berpasangan dengan Sutjipto. Kekayaan Hisjam mencapai Rp 15,1 miliar sementara kekayaan Sutjipto Rp 7,9 miliar. Di bawah mereka berdua ada Soenaryo dengan harta Rp 10,9 miliar, Soekarwo Rp 9,2 miliar, Mudjiono Rp 7,7 miliar, Saifullah Yusuf Rp 6 miliar 7 Ali Maschan Moesa Rp 5,6 miliar dan Achmady Rp 4,2 miliar. Sementara Khofifah “hanya” memiliki kekayaan sebesar Rp 3,6 miliar.

Jika penghasilan Khofifah selama menjadi anggota parlemen (1999-2004) adalah Rp 40 juta maka dalam lima tahun Khofifah mengantongi Rp 2,4 miliar. Itu pun jika tidak dipotong oleh PKB, partai tempat Khofifah dulu bernaung sebagai anggota dewan. Dalam catatan KPUD Jawa Timur, harta Khofifah meliputi tanah dan bangunan seharga Rp 2,8 miliar. Tanah Khofifah antara lain berada di Gowa, Sulawesi Selatan seluas 19.970 meter persegi.

Sungguh merendahkan Khofifah jika sumbangan kepada pengurus NU Jawa Timur itu disebut tak punya maksud. Khofifah pantas memiliki maksud dengan memberikan sumbangan itu, selain niat karena Allah. Mungkin dia bermaksud mengambil hati warga NU di Jawa Timur untuk mendongkrak perolehan suara pasangan Khofifah- Mudjiono pada Pilkada Jatim 23 Juli mendatang. Khofifah sangat mungkin pula hanya bermaksud memakmurkan NU.

Namun apa pun maksud dari sumbangan Khofifah, sebetulnya sudah tidak lagi menjadi penting ketika dihadapkan kepada pertanyaan, dari mana Khofifah mendapatkan uang sebanyak itu dan kemudian disumbangkan secara sukarela kepada NU Jawa Timur? Atau jika benar sumbangan Khofifah berasal dari harta pribadi maka hartanya yang sebesar Rp 3,6 miliar logikanya sudah harus berkurang atau bahkan sudah habis karena sumbangannya mencapai Rp 6 miliar.

Pertanyaan tadi bisa tidak penting untuk dijawab namun sumbangan Khofifah telah membukakan mata banyak orang bahwa para calon kepala daerah memang mewakili kelas masyarakat yang kaya, yang hartanya melebihi kebanyakan kelaikan hidup warga Indonesia. Dalam dua pemilu gubernur di Jawa (Jawa Barat dan Jawa Timur), kemudian bisa disaksikan bahwa para kandidat memang mengantongi harta yang sangat banyak.

Kekayaan Para Calon

KPUD Jawa Barat mencatat, kekayaan Gubernur Jawa Barat terpilih Ahmad Heryawan mencapai Rp 1,8 miliar dan US$ 72 ribu. Dede Yusuf yang menjadi wakilnya, dengan kekayaan Rp 13,3 miliar dan uang US$ 10 ribu. Kekayaan mereka masih jauh di bawah Agum Gumelar yang pernah menjadi pesaing dalam pemilu gubernur Jawa Barat. Mantan Menteri Perhubungan itu memiliki harta kekayaan senilai Rp 27,073 miliar dan uang tunai lebih dari US$ 510 ribu. Agum

Dari Jawa Tengah, gubernur terpilih pensiunan jenderal Bibit Waluyo mencatatkan harta kekayaan hingga Rp 2,6 miliar meliputi tanah dan bangunan yang total nilainya mencapai Rp 721 juta. Tanah dan bangunan itu berada di sejumlah tempat, antara lain di Magelang, dua tempat di Kabupaten Sleman, dan dua tempat di Kabupaten Karanganyar. Purnawirawan TNI yang juga mantan Pangdam IV/Diponegoro dan mantan Pangdam Jaya ini juga memiliki sejumlah lahan pertanian yang diakui senilai Rp 182 juta. Sedangkan rekening giro Bibit diakui senilai Rp 973 juta. Nilai ini tidak banyak ’’bergeser’’ dari laporan rekening giro Bibit pada 2001 yakni sebesar Rp 902 juta.

Bibit juga memiliki sederet alat transportasi, baik mobil maupun motor gede merk Harley Davidson. Satu jenis mobil yang tergolong mewah dimiliki Bibit yakni Mercedez Benz tahun 2004 senilai Rp 400 juta. Selebihnya, sebagian data alat transportasi yang dimiliki Bibit pada 2001 dihapus karena dijual.

Dalam daftar alat transportasi yang dimiliki Bibit, tidak dicantumkan Toyota Alphard yang sering dia pergunakan di berbagai kesempatan. Mobil berwarna hitam dengan plat nomor B 131 T itu tidak ada dalam daftar alat transportasi yang dimiliki Bibit. Total kekayaan yang dimiliki Bibit berdasarkan laporan 2008, sebesar Rp 2,6 miliar. Nilai ini tidak jauh dari laporan harta kekayaan Bibit di tahun 2001 yang bernilai sekitar Rp 2 miliar.

Dari Bali, Cok Budi Suryawan calon Gubernur Bali dari Partai Golongan Karya tercatat memiliki kekayaan senilai Rp 18,1 miliar. Kekayaan Cok merupakan yang terbesar dari semua calon gubernur Bali. Harta Cok meliputi harta bergerak (mobil, tanah pertanian, peternakan) yang diakui berasal dari warisan senilai Rp 8, 3 milyar. Harta tak bergerak (tanah dan bangunan) sebanyak 10 bidang senilai Rp 8, 4 miliar dan logam mulia Rp 110 juta.

Di bawah Cok, ada Gede Winasa dengan kekayaan Rp 14, 3 miliar. Harta Winasa sebagian besar berupa tanah yang tersebar di Jembrana, Banyuwangi, Malang, Surabaya dan Denpasar senilai Rp 12, 3 miliar. Lalu Calon gubernur dari PDI Perjuangan, Made Mangku Pastika memiliki kekayaan Rp 6, 2 miliar. Kekayaan Patika berupa tanah dan bangunan 20 bidang tersebar di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Bogor, Tangerang, Bangli dan Buleleng senilai Rp 5, 7 miliar. Pastika itu juga punya tiga buah mobil senilai Rp 70 juta, memiliki perkebunan dan pertanian seharga Rp 201 juta dan surat berharga Rp 87 juta serta giro US$ 10 ribu.

Audit oleh Publik

Para kepala daerah dan para calon kepala daerah adalah pemimpin daerah yang seharusnya memiliki kapabilitas, integritas, kejujuran hidup, etika, dana moral yang tinggi. Langkah KPUD yang menggandeng KPK dalam pengumuman harta kekayaan para calon karena itu menjadi langkah awal yang harus terus diikuti dan diamati. Dengan kata lain, pengungkapan harta kekayaan itu tidak berhenti hanya pada pengumuman melainkan harus ditindaklanjuti, terutama untuk mengetahui asal-usul harta kekayaan mereka.

Harta atau kekayaan itu, tentu saja adalah wilayah privat. Namun seperti halnya presiden dan wakil presiden, jabatan kepala daerah dan juga wakilnya adalah jabatan publik. Dengan demikian, harus ada kejujuran dari mereka atas pencatatan harta kekayaan itu sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik. Mereka antara lain harus bersedia, kekayaan mereka dilacak bahkan diaudit untuk memenuhi amanat tanggung jawab publik yang menghendaki pemimpin yang terbebas dari KKN. Transparansi, begitulah bahasa sederhananya.

Jika tidak, maka kita memang patut bertanya, dari mana asal muasal harta para kepala daerah dan para calon kepala daerah itu, sehingga mereka memiliki harta dengan jumlah 0 sembilan buah, selain dari warisan nenek moyang mereka? Apalagi kemudian, bisa menyumbang melebihi jumlah harta pribadinya.

KEBETULAN atau tidak, Danny Setiawan - Nu'man Abdul Hakim, dan Ahmad Heryawan - Dede Yusuf, dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur pada hari dan tanggal yang sama, di tempat yang sama, pada jam yang juga hampir sama.

Jumat 13 Juni 2003, Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno, melantik Danny-Nu'man di Gedung Merdeka Jalan Asia Afrika Bandung, sekitar pukul 09.00. Lima tahun kemudian, Jumat 13 Juni 2008 Ahmad-Dede dilantik Mendagri Mardiyanto, pada pukul 09.13, juga di Gedung Merdeka.

Saya masih ingat betul, saat melantik Danny-Nu'man, Mendagri sempat berkelakar dalam pidatonya. Kala itu ia menyampaikan terima kasih kepada tiga wakil gubernur (boleh jadi cuma Jabar yang wagubnya sampai tiga!) yang habis masa jabatannya dan digantikan oleh satu wakil gubernur satu paket dengan gubernrur pilihan rakyat, eh pilihan DPRD setempat.

Kepada wagub yang berasal dari sipil, ia sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Khusus kepada wagub yang berasal dari angkatan darat, katanya, dia ucapkan terima kasih yang seluas-luasnya.

Lho, kok?

"Ya, angkatan darat kan semangatanya teritorial. Jadi, seluas-luasnya. Kalau kepada angkatan udara, saya akan ucapkan terima kasih setinggi-tingginya. Kalau untuk angkatan laut, terima kasih sedalam-dalamnya," kata dia.

Kalau polisi? "Ya, terima kasih sebesar-besarnya. Kalau nggak ada, ya... seadanya saja deh," katanya sambil terkekeh, disambut tawa hadirin.

Betul, mungkin ia cuma bercanda. Tapi canda politik itu sangat boleh jadi menyiratkan realitas yang diam-diam terjadi, atau setidaknya menggejala, di dalam pelaksanaan politik kekuasaan di negara kita.

Di balik candanya itu, tersirat pembenaran, pengakuan, sekaligus mungkin megingatkan bahwa semangat keterkotak-kotakan seperti itulah yang selama ini terjadi. Saking perseginya kotak itu, bahkan ucapan terima kasih pun harus berbeda.

Dan, sangat boleh jadi, sebagai wakil dari pemerintah pusat, hari-hari itu Hari Sabarno menyampaikan ucapan terima kasih kepada banyak orang yang telah menjabat --setidaknya dalam lima tahun terakhir-- sebagai kepala daerah.

Maklum, saat itu adalah 'musim' pergantian kepala daerah, tingkat satu, maupun tingkat dua. Mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara (Barat dan Timur).

Iklim politik di berbagai daerah kini sedang panas-panasnya oleh aneka manuver dan taktik para politisi mulai pencalonan sampai pengegolannya pada pemilihan. Bersamaan dengan itu publik bisa pula menilai dengan cermat, partai mana sajakah yang tampak siap dan canggih bermain politik.

Mencuatnya isu-isu politik duit di beberapa tempat, tampaknya boleh dikelompokkan ke dalam salah satu dari aneka macam taktik politik itu. Penyelesaiannya pun, kadang merupakan jurus lain yang dipraktekkan para pendekar politik, entah di daerah entah di pusat. Nyaris sama.

Akibatnya, ada ketua DPRD yang dijebolskan ke penjara. Ada gubernrur terpilih yang dicokok dan diadili. Ada juga yang ramai- ramai dilengeserkan oleh DPRD-nya, namun ternyata para wakil rakyat itu kalah awu, dan sang gubernur tetap pada singgasananya.

Di Jawa Barat, irama politik lokal sempat gonjang-ganjing -belum sampai tahap ngebor, heh!-- oleh meledaknya skandal pembagian dana kavling bagi 100 anggota dewan.

Orang jadi ribut karena DPRD sudah punya 100 lebih rumah dinas bagi para anggotanya. Belakangan ujug-ujug ada lagi dana kavling masing-masing 250 juta rupiah per kepala. Yang lebih parah lagi, duit itu digelontorkan dari pos anggaran dana APBD yang dicadangkan untuk bencana alam, kegiatan sosial, dan sejenisnya.

Nah, saat itu calon gubernur yang kemudian terpilih --dan akhirnya dilantik juga oleh Mendagri--  disebut-sebut ikut berperan dalam pencairan dana tersebut. Maklum, saat itu yang bersangkutan masih menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda).

Ada atau tidak keterkaitan antara terpilihnya yang bersangkutan dengan proses pencairan dana --yang mulai dikucurkan sejak tahun 2000-- itu? Entahlah. Yang jelas, urusannya kemudian ditangani Kejaksaan Tinggi. Yang pasti, gubernur dan wakilnya sudah terpilih dan sudah dilantik dan sudah pula menyelesaikan masa baktinya. Ia sempat mencalonkan lagi sebagai gubernur pada Pilkada 2008, tapi kalah.

Kini, kasus itu sudah berlalu. Tak begitu jelas, apakah memang dianggap sudah berlalu dan tidak ada masalah lagi, atau tergilas oleh isu-isu lain yang lebih panas dan lebih menyita perhatian publik.

Yang jelas, sejak 13 Juni 2008, Jawa Barat dipimpin dua tokoh muda yang dipilih langsung pada 13 April 2008. Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf. Keduanya baru saja melewati usia 40.  (*)

SELANG sehari menjelang pelantikan Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf sebagai Gubernur Jawa Barat, Tribun Jabar merilis berita mengenai kasak-kusuk orang-orang di lingkaran Dede Yusuf tentang fasilitas rumah dinas yang "layak" bagi wakil gubernur baru ini:

SEBUAH rumah besar di kawasan Rancabentang dikabarkan tengah disiapkan untuk rumah jabatan (rujab) wakil gubernur Jabar terpilih, Dede Yusuf. Rumah itu aset Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar, yang selama ini ditempati para kepala Disdik.

Dari penelusuran Tribun, Kepala Disdik Jabar Dadang Dally pekan lalu sudah boyongan dari bangunan berarsitektur modern itu ke rumah jabatan baru di kawasan Cilaki. Dadang tak membantah atau mengiyakan jika rumah di Rancabentang akan didiami wagub.

"Itu kan milik pemprov, jadi terserah pemerintah, dan mungkin saja akan ditempati beliau (Dede Yusuf, Red)," kata Dadang saat dihubungi via telepon, Rabu (11/6). Dia pun enggan membicarakan lebih jauh tentang status rumah itu setelah dia tinggalkan.

"Coba tanyakan ke biro umum, jangan ke saya. Karena saya hanya pindah saja," tegas Dadang. Kepala Biro Umum Setda Jabar Daud Ahmad, Senin (9/6) mengaku belum menerima perintah menyiapkan rumah dinas wagub, selain di Dago 148 yang selama ini disediakan untuk Nu'man Abdul Hakim.

Ihwal rumah dinas Kadisdik di Rancabentang yang telah dikosongkan dan disiapkan untuk Dede Yusuf, Daud pun mengaku tak tahu menahu. "Justru saya juga ingin menanyakan siapa yang mengatakan Pak Dede tidak bersedia ditempatkan di Dago," imbuhnya.

Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Lex Laksamana kemarin juga mengaku belum tahu rencana itu. "Nggak bener itu. Masih pakai yang di Dago," kata Lex sambil berlalu.

Kakak kandung Dede Yusuf, Bob Sulaiman yang ikut berperan di balik layar ketika adiknya bertempur merebut kursi wagub dalam pilgub Jabar menyebutkan rumah jabatan di Rancabentang merupakan opsi pemerintah (provinsi). Tribun Jabar 12 Juni 2008.

HADE demi jabar. Tapi jabar disini maksudnya bukan Jabatan Baru lho. :D

Hari ini HADE dilantik menjadi Gubernur Jawa Barat. Belum dilantik sudah disodori “menu spesial” dari para demonstran. Peringatan akan janji semasa kampanye serta kontrak politik sudah dipersiapkan. Tujuannya mungkin baik, yaitu sebagai penyegar ingatan agar setelah menduduki jabatan, selalu terkenang kepada janji-janjinya. Janji adalah hutang !

Memang masyarakat sekarang-sekarang ini, pada era reformasi, hobinya demonstrasi melulu. Skala besar yang dilakukan oleh ratusan orang maupun dalam kelompok segelintir orang, hampir setiap kali kita jumpai dengan tujuan untuk demo dengan tujuan tertentu. Habis jaman dulu dilarang sih. Ibarat anak kecil yang dilarang keluar rumah sekian lama, begitu diperbolehkan maka dia bermain jauh seharian di luar rumah.

Kembali ke HADE, mereka berdua dilantik hari ini hari Jum’at. Semoga pertanda kebaikan bagi kita semua. Hari ini adalah tanggal 13, sehingga kalau digabung menjadi Jum’at tanggal 13, Friday the 13^th. Jangan percaya bahwa itu adalah hari yang tidak baik, tahayul. Kalaupun ada film atau serial dengan judul itu, maka itu hanya sekedar cerita saja layaknya film-film layar lebar yang membanjiri pasaran sekarang-sekarang ini dengan jalan cerita sekitar per-hantu-an.

Bagaimanapun HADE memulai babak baru dalam sejarah Jawa Barat dan sejarah hidup mereka. Semoga jalan yang ditempuh adalah jalan yang lurus meskipun penuh onak dan kerikil tajam.

Selamat HADE, Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf, saya mendoakan semoga tetap istiqomah dalam kebaikan.

AKHIRNYA saling berpelukan. Air mata haru pun menitik menghiasi kebahagiaan anggota dan staf Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat menyusul selesainya penghitungan hasil pemilihan gubernur secara manual.

Padahal di luar gedung KPU Jabar di Jalan Garut Bandung, suasananya penuh gejolak. Massa pendukung Agum Gumelar-Nu’man Abdul Hakim (Aman) berdemo memprotes hasil pemilihan yang dimenangkan pasangan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf (Hade).

Terhitung mulai Selasa (22/4), duet Hade bukan lagi sekadar gubernur dan wakil gubernur quick count. Jago Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) ini dinyatakan resmi memenangi pemilihan gubernur yang digelar 13 April lalu.

Dalam pengumuman yang disampaikan Ketua KPU Jabar, Setia Permana, pasangan Hade meraup 7.287.647 suara. Sementara dua pesaingnya, Aman meraih 6.217.557 suara, dan pasangan Danny Setiawan dan Iwan Sulandjana (Dai) hanya mendapat 4.490.901 suara.

Total suara pesaing tak bisa mengalahkan Hade. Namun Hade harus mengakui keunggulan jumlah pemilih yang tak menggunakan hak pilihnya, biasa disebut golput. Golongan ini mencapai 9.130.594 dari total jumlah pemilih hampir 28 juta orang.

Ketua KPU Jabar Setia Permana mengaku bangga atas kinerja anggota dan stafnya. "Saya tahu betul bagaimana mereka bekerja. Tidak sedikit mereka yang harus tidur di kantor kelurahan. Ini tidak pantas kalau diganti dengan materi. Ini sangat membuat saya terharu, dan saya senang akhirnya penghitungan suara selesai," tutur Setia.

Menanggapi adanya pasangan calon yang tidak mau menandatangani berita acara penghitungan suara, Setia mengatakan hal ini menjadi koreksi bagi pihaknya agar ke depannya tidak lagi terjadi.

"Yang jelas, kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bekerja. Memang dalam setiap pilkada, kalau ada yang salah, pasti KPU yang dijadikan sasaran. Kalau mau protes silakan lapor ke panwas, dan mengenai suara, silakan melapor ke Mahkamah Agung," ujar Setia, sembari mengatakan hasil penghitungan selanjutnya akan disampaikan ke DPRD Jawa Barat.

Di luar gedung, ratusan pendukung Aman mendesak agar KPU Jabar menetapkan jago koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai pemenang.

Koordinator demonstran, Setyowekti dari Forum Penyelamat Lingkungan Hidup Jawa Barat menyatakan menolak hasil rapat pleno terbuka KPU tersebut.

Para demonstran tetap bersikukuh bahwa pasangan Aman sebagai pemenang. Perwakilan ormas diikuti massa pendukung Aman lainnya dengan tangan mengepal mengacungkan tangan sambil mendeklarasikan bahwa gubernur dan wakil gubernur Jabar adalah Agum Gumelar dan Nu’man Abdul Hakim.

"Kami tidak akan pernah menganggap Hade sebagai gubernur dan wakil gubernur, kami tetap akan patuh pada Agum dan Nu’man sebagai gubernur dan wakil gubernur," seru Setyo.

Dalam orasinya Setyo pun menyerukan akan membawa pasangan Aman ke Gedung Sate. "Mari kita bawa Agum dan Nu’man ke Gedung Sate sekarang," tegas Setyo.

http://www.banjarmasinpost.co.id

Ketua umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla mengklaim kinerja partainya dalam pilkada tidak terlalu buruk. Menurutnya Partai Golkar telah memenangkan 41 persen di antara 340 pilkada propinsi, kabupaten/kota selama tiga tahun terakhir. Dia membuat rincian, dari 21 pilkada propinsi, Partai Golkar (PG) menang di 7 daerah. Dan dari 320 pilkada kabupaten/kota, 120 pilkada dimenangkan Partai Golkar.

Bagi publik, kesimpulan Jusuf Kalla (JK) itu terlalu berlebihan. Pasalnya angka 41 persen itu jelas masih dibawah standar ideal untuk prestasi parpol pemenang pemilu legislatif 2004. Apalagi angka 41 persen yang diklaim JK itu berupa perolehan kemenangan campuran. JK mencampuradukkan antara jago PG dan non jago PG dalam pilkada.

Seharusnya, PG dapat membedakan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi empat jenis. Pertama, pasangan calon dari kader Golkar yang diusung PG sendirian (tanpa koalisi dengan parpol lain. Kedua, pasangan calon dari Golkar yang diusung PG berkoalisi dengan parpol lain. Ketiga, pasangan calon bukan kader Golkar yang didukung PG berkoalisi dengan parpol lain. Keempat, kader Golkar yang menyempal menjadi calon dari parpol lain, sementara PG sudah punya calon dari kadernya sendiri.

Tentunya, paling ideal bila disebut PG menang dalam pilkada adalah jenis yang pertama. Bila pasangan calon dari kader Golkar yang diusung PG sendirian ternyata menang dalam pilkada, maka kemenangannya sangat mantap. Tapi bila yang menang dalam pilkada adalah pasangan dari Golkar yang diusung PG berkoalisi dengan parpol lain, maka kemenangan ini boleh dibilang tidak mantap.

Bila yang menang dalam pilkada adalah pasangan calon bukan kader Golkar yang tapi didukung PG berkoalisi dengan parpol lain, maka maka seharusnya dianggap sebagai kemenangan semu PG. Juga termasuk dalam kategori ini bila yang menang pilkada adalah kader Golkar yang menyeberang menjadi calon parpol lain. Contoh terakhir ini bisa disebut Syamsul Arifin yang menang pilkada Sumut dicalonkan koalisi PPP-PKS-PBB, dan Syahrul Yasin Limpo yang menang pilkada Sulsel dicalonkan koalisi parpol selain PG.

Kalau JK mau jujur, sebenarnya harus diungkapkan secara gamblang tentang definisi kemenangan “murni” PG ditinjau dari segi yuridis dan filosofi hukum tentang pilkada. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 6 Tahun 2005 yang selama ini dipakai sebagai dasar hukum pelaksanaan pilkada hanya mengenal dua model pasangan calon. Yakni pasangan calon dalam pilkada adalah yang diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol yang memiliki 15 persen kursi di DPRD atau memperoleh suara kumulatif 15 persen dalam pemilu legislatif.

Maka seharusnya yang diklaim sebagai kemenangan PG dalam pilkada adalah pasangan calon dari kader Golkar yang memang secara mantap diusung PG sendirian tanpa koalisi dengan parpol lain. Dari konteks tersebut, realitas hasil pilkada selama tiga tahun terakhir telah menunjukkan bukti bahwa PG bukan jagoan dalam pilkada.

Hasil pilkada Sumut 16 April 2008, PG mencalonkan Ali Umri (kader Golkar) berpasangan dengan Maratua Simanjutak ternyata hanya menduduki rangking ketiga. Padahal jumlah kursi PG di DPRD Sumut hasil pemilu 2004 mayoritas yakni 19 kursi. Justru yang tampil jadi pemenang cagub Syamsul Arifin - Gatot Pujo Nugroho. Padahal Syamsul menjabat ketua Dewan Penasehat DPD PG Sumut.

Kekalahan jago PG dalam pilkada Sumut itu melengkapi anjloknya prestasi PG setelah mengalami nasib yang sama dalam pilkada Jabar. Kemenangan pasangan Ahmad Heryawan - Dede Yusuf (HADE) dalam pilkada Jabar 13 April 2008 membuat Partai Golkar (PG) waswas. Pasangan cagub yang diusung PKS - PAN itu berhasil mengalahkan dominasi dua pasangan unggulan Danny Setiawan - Iwan Sulandjaja (PG - PD), dan Agum Gumelar - Nu’man Hakim (PDI - PPP). Hasil itu memang perhitungan sementara, namun definitifnya nanti tidak akan ada perubahan.

Kekalahan jago PG itu melengkapi statistik kekalahan jagonya yang juga kalah di pilkada Sulsel. Di pilkada dua propinsi tersebut PG mengusung jago calon gubernur incumbent. Danny Setiawan (gubernur lama) kalah di pilkada Jabar, dan Amin Syam (gubernur lama) kalah di pilkada Sulsel. Bedanya, di Sulsel pemenangnya juga kader PG yang diusung parpol lain. Sedangkan di Jabar pemenangnya bukan kader PG yang diusung parpol lain.

Jumlah peserta pilkada hanya tiga pasang, dan dua pasangan diantaranya terdapat calon incumbent. Pasangan gubernur lama (Danny Setiawan - Nu’man Hakim) pecah dan maju sendiri-sendiri. Sehingga, popularitas keduanya memiliki potensi perpecahan pula. Popularitas Danny-Nu’man yang mestinya diatas angin menjadi pudar akibat mereka tidak bersatu maju dalam satu paket pasangan calon.

Kondisi tersebut dengan mudah dapat dimanfaatkan pasangan cagub ketiga (HADE) meski pun pasangan terakhir ini mula-mula dianggap sebagai “kuda hitam”. Peluang “kuda hitam” makin menguat karena dibarengi popularitas cawagub Dede Yusuf sebagai artis kondang. Memang, sejak pemilu 2004 Dede punya aktifitas baru sebagai politisi PAN yang duduk menjadi anggota DPR wewakili salah satu daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat. Namun di mata publik Dede lebih populer karena aktifitasnya sebagai artis. Andaikata pilkada Jabar diikuti 4-5 pasangan calon, serta dua calon incumbent tidak pecah, tentu peluang HADE tidak sebesar seperti sekarang.

Kondisi pilkada kabupaten yang menyerupai pilkada Jabar itu adalah di Kabupaten Bojonegoro, Jatim. Pasangan incumbent di Kabupaten Bojonegoro pecah maju sendiri-sendiri. Jumlah peserta pilkada hanya tiga pasang. Maka pasangan calon ke-3 yakni Suyoto-Setyo Hartono (PAN-PPP) meskipun dianggap “kuda hitam” bisa menang.

Apakah kekalahan PG dalam pilkada merupakan kegagalan strategi tingkat daerah setempat? Tentu kegagalan itu harus menjadi tanggung jawab DPP Partai Golkar juga. Sebab, aturan internal di PG, lolosnya bakal calon dalam konvensi pilkada ternyata DPP PG punya andil suara dalam mengambil keputusan. DPP PG punya porsi 40 persen suara untuk memilih bakal calon dalam pilkada propinsi dan porsi 20 persen suara ketika memilih bakal calon dalam pilkada kabupaten/kota.

Sungguh tidak adil DPP mau “cuci tangan” dalam kegagalan PG dalam pilkada di propinsi dan kabupaten/kota. Sebagai ketua umum DPP PG, tentu JK tidak boleh “cuci tangan” begitu saja atas kegagalan partai dalam pilkada.

Tentang penulis:
H Slamet Hariyanto SPd SH, wartawan, peserta Program Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga, pengelola GagasanHukum.WordPress.Com dan SlametHariyanto.WordPress.Com. Kontak person: 081 134 3879. Email:cak_slamet@yahoo.co.id
 

Ketua umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla mengklaim kinerja partainya dalam pilkada tidak terlalu buruk. Menurutnya Partai Golkar telah memenangkan 41 persen di antara 340 pilkada propinsi, kabupaten/kota selama tiga tahun terakhir. Dia membuat rincian, dari 21 pilkada propinsi, Partai Golkar (PG) menang di 7 daerah. Dan dari 320 pilkada kabupaten/kota, 120 pilkada dimenangkan Partai Golkar.

Bagi publik, kesimpulan Jusuf Kalla (JK) itu terlalu berlebihan. Pasalnya angka 41 persen itu jelas masih dibawah standar ideal untuk prestasi parpol pemenang pemilu legislatif 2004. Apalagi angka 41 persen yang diklaim JK itu berupa perolehan kemenangan campuran. JK mencampuradukkan antara jago PG dan non jago PG dalam pilkada.

Seharusnya, PG dapat membedakan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi empat jenis. Pertama, pasangan calon dari kader Golkar yang diusung PG sendirian (tanpa koalisi dengan parpol lain. Kedua, pasangan calon dari Golkar yang diusung PG berkoalisi dengan parpol lain. Ketiga, pasangan calon bukan kader Golkar yang didukung PG berkoalisi dengan parpol lain. Keempat, kader Golkar yang menyempal menjadi calon dari parpol lain, sementara PG sudah punya calon dari kadernya sendiri.

Tentunya, paling ideal bila disebut PG menang dalam pilkada adalah jenis yang pertama. Bila pasangan calon dari kader Golkar yang diusung PG sendirian ternyata menang dalam pilkada, maka kemenangannya sangat mantap. Tapi bila yang menang dalam pilkada adalah pasangan dari Golkar yang diusung PG berkoalisi dengan parpol lain, maka kemenangan ini boleh dibilang tidak mantap.

Bila yang menang dalam pilkada adalah pasangan calon bukan kader Golkar yang tapi didukung PG berkoalisi dengan parpol lain, maka maka seharusnya dianggap sebagai kemenangan semu PG. Juga termasuk dalam kategori ini bila yang menang pilkada adalah kader Golkar yang menyeberang menjadi calon parpol lain. Contoh terakhir ini bisa disebut Syamsul Arifin yang menang pilkada Sumut dicalonkan koalisi PPP-PKS-PBB, dan Syahrul Yasin Limpo yang menang pilkada Sulsel dicalonkan koalisi parpol selain PG.

Kalau JK mau jujur, sebenarnya harus diungkapkan secara gamblang tentang definisi kemenangan “murni” PG ditinjau dari segi yuridis dan filosofi hukum tentang pilkada. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 6 Tahun 2005 yang selama ini dipakai sebagai dasar hukum pelaksanaan pilkada hanya mengenal dua model pasangan calon. Yakni pasangan calon dalam pilkada adalah yang diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol yang memiliki 15 persen kursi di DPRD atau memperoleh suara kumulatif 15 persen dalam pemilu legislatif.

Maka seharusnya yang diklaim sebagai kemenangan PG dalam pilkada adalah pasangan calon dari kader Golkar yang memang secara mantap diusung PG sendirian tanpa koalisi dengan parpol lain. Dari konteks tersebut, realitas hasil pilkada selama tiga tahun terakhir telah menunjukkan bukti bahwa PG bukan jagoan dalam pilkada.

Hasil pilkada Sumut 16 April 2008, PG mencalonkan Ali Umri (kader Golkar) berpasangan dengan Maratua Simanjutak ternyata hanya menduduki rangking ketiga. Padahal jumlah kursi PG di DPRD Sumut hasil pemilu 2004 mayoritas yakni 19 kursi. Justru yang tampil jadi pemenang cagub Syamsul Arifin - Gatot Pujo Nugroho. Padahal Syamsul menjabat ketua Dewan Penasehat DPD PG Sumut.

Kekalahan jago PG dalam pilkada Sumut itu melengkapi anjloknya prestasi PG setelah mengalami nasib yang sama dalam pilkada Jabar. Kemenangan pasangan Ahmad Heryawan - Dede Yusuf (HADE) dalam pilkada Jabar 13 April 2008 membuat Partai Golkar (PG) waswas. Pasangan cagub yang diusung PKS - PAN itu berhasil mengalahkan dominasi dua pasangan unggulan Danny Setiawan - Iwan Sulandjaja (PG - PD), dan Agum Gumelar - Nu’man Hakim (PDI - PPP). Hasil itu memang perhitungan sementara, namun definitifnya nanti tidak akan ada perubahan.

Kekalahan jago PG itu melengkapi statistik kekalahan jagonya yang juga kalah di pilkada Sulsel. Di pilkada dua propinsi tersebut PG mengusung jago calon gubernur incumbent. Danny Setiawan (gubernur lama) kalah di pilkada Jabar, dan Amin Syam (gubernur lama) kalah di pilkada Sulsel. Bedanya, di Sulsel pemenangnya juga kader PG yang diusung parpol lain. Sedangkan di Jabar pemenangnya bukan kader PG yang diusung parpol lain.

Jumlah peserta pilkada hanya tiga pasang, dan dua pasangan diantaranya terdapat calon incumbent. Pasangan gubernur lama (Danny Setiawan - Nu’man Hakim) pecah dan maju sendiri-sendiri. Sehingga, popularitas keduanya memiliki potensi perpecahan pula. Popularitas Danny-Nu’man yang mestinya diatas angin menjadi pudar akibat mereka tidak bersatu maju dalam satu paket pasangan calon.

Kondisi tersebut dengan mudah dapat dimanfaatkan pasangan cagub ketiga (HADE) meski pun pasangan terakhir ini mula-mula dianggap sebagai “kuda hitam”. Peluang “kuda hitam” makin menguat karena dibarengi popularitas cawagub Dede Yusuf sebagai artis kondang. Memang, sejak pemilu 2004 Dede punya aktifitas baru sebagai politisi PAN yang duduk menjadi anggota DPR wewakili salah satu daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat. Namun di mata publik Dede lebih populer karena aktifitasnya sebagai artis. Andaikata pilkada Jabar diikuti 4-5 pasangan calon, serta dua calon incumbent tidak pecah, tentu peluang HADE tidak sebesar seperti sekarang.

Kondisi pilkada kabupaten yang menyerupai pilkada Jabar itu adalah di Kabupaten Bojonegoro, Jatim. Pasangan incumbent di Kabupaten Bojonegoro pecah maju sendiri-sendiri. Jumlah peserta pilkada hanya tiga pasang. Maka pasangan calon ke-3 yakni Suyoto-Setyo Hartono (PAN-PPP) meskipun dianggap “kuda hitam” bisa menang.

Apakah kekalahan PG dalam pilkada merupakan kegagalan strategi tingkat daerah setempat? Tentu kegagalan itu harus menjadi tanggung jawab DPP Partai Golkar juga. Sebab, aturan internal di PG, lolosnya bakal calon dalam konvensi pilkada ternyata DPP PG punya andil suara dalam mengambil keputusan. DPP PG punya porsi 40 persen suara untuk memilih bakal calon dalam pilkada propinsi dan porsi 20 persen suara ketika memilih bakal calon dalam pilkada kabupaten/kota.

Sungguh tidak adil DPP mau “cuci tangan” dalam kegagalan PG dalam pilkada di propinsi dan kabupaten/kota. Sebagai ketua umum DPP PG, tentu JK tidak boleh “cuci tangan” begitu saja atas kegagalan partai dalam pilkada.

Dalam pengumuman yang disampaikan Ketua KPU Jawa Barat Setia Permana menyebutkan, pasangan yang diusung Partai Keadilan Sejahteran (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) itu meraup 7.287.647 suara.

Pengumuman disampaikan Setia di kantor KPU Jawa Barat, Jalan Garut, Bandung, Selasa (22/4/2008). Sementara pasangan Agum Gumelar-Nu'man Abdul Hakim (Aman) mendapat urutan kedua dengan meraih 6.217.557 suara, dan pasangan Danny Setiawan dan Iwan Sulandjana (Dai) dengan 4.490.901 suara.

Dikatakan Setia, total suara sah dalam pemilihan tersebut adalah 17.986.105 pemilih, sedangkan suara tidak sah sebanyak 806.560 suara. Adapun total warga yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sekira 27 juta orang.

Hasil tersebut merupakan rekapitulasi penghitungan dari KPU di tingkat kabupaten dan kota. Penghitungan dilakukan sejak pukul 09.30 WIB.

Turut hadir tim sukses dari tiga pasangan gubernur, Kapolda Jawa Barat, anggota Panwaslu, serta jajaran Muspida Jawa Barat.

Sempat terjadi interupsi yang banyak dilakukan oleh tim Aman. Tim Aman menilai hasil rekapitulasi dari kabupaten dan kota tidak sama dengan penghitungan yang dilakukan pihaknya.

Ketua dan Anggota KPUD Jabar Menangis

Selesainya proses pemilihan gubernur membuat para anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat (Jabar) senang. Mereka meluapkan kegembiraan dengan saling berpelukan satu sama lain. Air mata pun mengalir di pipi mereka.

Di kantor KPU Jabar yang berlokasi di Jalan Garut, Bandung, Jawa Barat itu, sesama anggota dan staf di KPU saling bersalaman dan berpelukan satu sama lain, Selasa (22/4/2008). Panitia penyelenggara pun mendapatkan ucapan selamat dari tim sukses calon maupun jajaran muspida.

Suasana haru semakin terasa saat Ketua KPU Jabar Setia Permana berpelukan dengan anggota KPU Feri Kurnia Rizkiansyah. Keduanya menangis selama beberapa menit. Setia mengatakan dirinya terharu, gembira, dan bangga dengan kinerja anggotanya.

"Saya tahu betul bagaimana mereka bekerja. Tidak sedikit mereka yang harus tidur di kantor kelurahan. Ini tidak pantas kalau diganti dengan materi. Ini sangat membuat saya terharu, dan saya senang akhirnya penghitungan suara selesai," tutur dia.

Menanggapi adanya pasangan calon yang tidak mau menandatangani berita acara penghitungan suara, Setia mengatakan hal ini menjadi koreksi bagi pihaknya agar ke depannya tidak lagi terjadi.

"Yang jelas, kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bekerja. Memang dalam setiap pilkada, kalau ada yang salah, pasti KPU yang dijadikan sasaran. Kalau mau protes silakan lapor ke panwas, dan mengenai suara, silakan melapor ke Mahkamah Agung," pungkas Setia, sembari mengatakan hasil penghitungan selanjutnya akan disampaikan ke DPRD Jawa Barat.

Sumber: Okezone

Ini adalah langkah awal, kerja besar dan berat menanti kedepan. Mudah-mudahan tetap istiqomah dalam kebaikan.

http://bandung.detik.com/index.php/detik.read/tahun/2008/bulan/04/tgl/22/time/124239/idnews/927396/idkanal/486

22/04/2008 12:42 WIB

Selisih 1 Juta dengan Aman, Hade Keluar jadi Pemenang

Andrian Fauzi – detikBandung

Bandung - Meski diwarnai aksi demo selama dua hari berturut-turut, sidang pleno rekapitulasi Pilkada Jabar akhirnya selesai. Seperti sudah diprediksi sebelumnya, pasangan nomor tiga yaitu Ahmad Heryawan-Dede Yusuf akhirnya keluar sebagai pemenang dengan mengantongi suara 7.287.647.

Selisih sekitar 1 juta suara, pasangan Agum Gumelar-Nu'man Abdul Hakim menduduki posisi kedua dengan perolehan suara 6.217.557. Sementara pasangan Danny Setiawan-Iwan Sulandjana mengantongi suara 4.490.901.

Total suara yang masuk adalah 17.996.105 dengan suara tidak sah 806.560. Artinya pemilih Jawa Barat yang menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Jabar 2008 sekitar 64,5 persen dari total DPT 27,9 juta. Atau yang golput sekitar 35,5 persen.

"Sengaja kami tidak melakukan persentase, karena dalam undang-undang tidak diatur," ujarnya saat membacakan hasil rapat pleno di Aula KPU Jabar, Selasa (22/4/2008).

Berdasarkan penghitungan detikbandung, dengan perolehan suara di atas Hade mendapatkan 40,49 persen, Aman 34,54 persen, dan Dai hanya 24,9 persen.

Saat dilontarkan kepada para saksi apakah mereka keberatan semuanya mengaku tidak keberatan. Meski sebelumnya saksi pasangan Aman sempat protes, mereka tidak keberatan.

( ern / ern )

http://bandung.detik.com/index.php/detik.read/tahun/2008/bulan/04/tgl/22/time/131757/idnews/927439/idkanal/486

22/04/2008 13:17 WIB

Saksi Aman Tolak Tandatangani Hasil Penghitungan Pilkada Jabar

Andrian Fauzi – detikBandung

Bandung - Saksi dari tim Agum-Nu'man menolak menandatangani hasil sidang pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara, Selasa (22/4/2008), yang memenangkan pasangan Hade sebagai gubernur dan wakil gubernur Jabar periode 2008-2013. Dengan alasan yuridis, tim Aman tidak setuju dengan hasil rekapitulasi suara.

Menurut Koordinator saksi Tim Aman, Rahadi Zakaria, ada dua alasan timnya menolak menandatangani hasil rekapitulasi suara tersebut.? tutur Rahadi saat ditemui seusai rapat pleno terbuka di aula KPU, Jl Garut, Selasa (22/4/2008).

Alasan pertama, ungkap Rahadi banyak saksi-saksi dari tim Aman yang tidak menandatangani hasil berita acara di tingkat kabupaten dan kota. "Kami harus melakukan kroscek ke daerah karena sepanjang pengetahuan kami ada beberapa daerah kabupaten dan kota yang memiliki perbedaan hasil suara," ujarnya seusai sidang pleno terbuka di Aula KPU, Jl Garut, Selasa (22/4/2008).

Alasan lain yaitu masalah Daftar Pemilih Tetap. "DPT memang wilayah kewenangan KPU, tapi kami ikut menandatangani DPT saat penetapan DPT," jelas Rahadi. Sebab dari 40 juta penduduk yang berhak memilih versi mereka, hanya 27,9 juta penduduk yang ditetapkan sebagai DPT Pilkada Jabar 13 April lalu.

Karena dua permasalahan tersebut, ungkap Rahadi, pihaknya tidak menandatangani hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi suara. "Secara yuridis kami keberatan dan tidak setuju," tandas Rahadi.

Hal itu tertuang dalam PP No 6 tahun 2005 pasal 28 yang menyatakan jika saksi tidak menandatangani dan tidak keberatan maka dinyatakan sah. "Logikanya, karena kami keberatan dan tidak menandatangani, itu tidak sah," jelasnya.

Menurut Rahadi, penolakan penandatangann ini merupakan bentuk partisipasi politik. "Partisipasi politik bukan hanya menyatakan iya tapi juga mengatakan tidak merupakan salah satu bentuk partisipasi politik.

Sementara dua saksi pasangan lainnya, menandatangani berita acara penetapan hasil penghitungan suara Pilkada Jabar 2008.

( ema / ern )

Oleh : Robert Manurung

MARI kita lihat secara holistik peristiwa demokrasi yang sangat penting--mulai dari pilkada tingkat propinsi sampai pemilihan umum tingkat nasional; yang berlangsung hampir bersamaan di berbagai negara. Kendati tidak berhubungan satu sama lain, namun pada hakekatnya pemilu di berbagai benua itu adalah momentum kemanusiaan yang penting; saat harapan rakyat dipertaruhkan lewat sistem perwakilan yang rentan manipulasi dan politik uang.

Pernahkah Anda terpikir bahwa rakyat kecil di Zimbabwe, Cikande dan Balige; tidak ada bedanya dengan wong cilik di Italia dan Nepal ? Parameter kemakmuran tentu saja berbeda-beda; misalnya rakyat miskin di Palermo (Italia) tentu hidup lebih baik ketimbang rakyat kere di Harare (Zimbabwe) dan keluarga pemulung di Bandung. Namun secara struktural nasib mereka sama saja; berada di pinggiran dan dieksploitir oleh elit politik.

Melihat nasib rakyat miskin di empat negara itu, otomatis kita akan bertanya mengenai manfaat demokrasi untuk peningkatan kesejahteraan. Di sisi lain, tak bisa dihindarkan munculnya gugatan terhadap konsep negara bangsa. Adilkah memaksa penduduk yang lebih miskin di wilayah selatan Italia untuk terus bersatu dengan wilayah utara yang makmur; seandainya pemisahan lebih menjanjikan kemakmuran ? Pertanyaan ini pasti dianggap subversif oleh Silvio Berlusconi yang diperkirakan akan kembali menjabat PM Italia, karena saingannya Walter Veltroni kurang populer.

Untuk sementara bisa kita simpulkan, demokrasi tidak mengubah sama sekali nasib kalangan miskin di Indonesia, Zimbabwe, Nepal dan Italia. Dan satu lagi yang jarang dibahas orang, biar pun Italia sudah tergolong negara maju; namun sebenarnya di balik sistem demokrasinya yang tampak moderen masih hidup sistem sosial lama yang dikendalikan orang-orang kuat. Hal yang sama juga terjadi di Zimbabwe, Nepal, Jabar dan Sumut.

Perangkap kemiskinan

SATU ironi yang menyedihkan dalam pesta demokrasi yang telah dilangsungkan di Jabar, Sumut, Zimbabwe, Nepal; dan segera menyusul di Italia; kemiskinan justru menjadi bumerang bagi harapan kalangan marjinal untuk meraih kesejahteraan. Bukan rahasia lagi, praktek money politic masih sangat dominan di Indonesia, Zimbabwe, Nepal dan Italia.

Ironi tersebut bekerja dengan cara yang sama : rakyat menerima uang suap untuk memilih para politisi busuk, yang kelak pasti akan mengambil kembali uangnya dalam jumlah berlipat-lipat; dengan merampok hak-hak orang miskin, misalnya lewat korupsi, tindakan penggusuran, perusakan lingkungan hidup dan melambungnya harga-harga kebutuhan pokok akibat kolusi penguasa dengan pengusaha.

Perangkap kemiskinan dan manipulasi oleh politisi, seperti disinggung di atas , telah melumpuhkan fungsi demokrasi sebagai alat bagi rakyat untuk mengontrol jalannya pemerintahan dan menentukan haluan negara. Demokrasi sudah seperti golok berbalik gagang, sehingga ketika para politisi membentuk oligarki dan membajak negara—seperti yang terjadi di Indonesia, Zimbwabwe dan Nepal; rakyat hanya bisa pasrah dan paling-paling cuma mengeluh.

Pilkada Jabar dan Sumut

TANPA bermaksud mendiskreditkan para kandidat gubernur di dua provinsi itu, dan tanpa harus mengetahui pemenang pilkada Jabar yang digelar Minggu (13/4) dan Sumut (14/4); sudah bisa kita pastikan nasib rakyat di dua propinsi itu tidak akan berubah. Tidak bakal ada peningkatan pelayanan dan pembangunan infrastruktur vital seperti jalan raya, listrik dan irigasi. Dan mengenai nasib para penganggur, lupakan sajalah.

Kenapa aku nekad memastikan begitu, sedangkan gubernur terpilih belum diumumkan secara resmi ? Money politic! Dengan bermainnya politik uang, bisa dipastikan semua kebijakan gubernur baru akan memprioritaskan pengembalian uang tersebut. Sang gubernur baru juga akan mengutamakan kepentingan bisnis kelompok-kelompok dan perorangan yang mendukungnya memenangkan pilkada.

Jadi, tidak ada bedanya bagi rakyat Jabar apakah pasangan Agum Gumelar-Nu’man Abdul Hakim, Danny Setiawan-Iwan Sulandjana atau Ahmad Heryawan-Dede Yusuf yang menang dalam pilkada. Begitu pula di Sumut, siapa pun yang tampil sebagai gubernur baru, tidak ada bedanya bagi rakyat.

Inilah konsekuensi logis dari cara kita membangun partai politik. Biar pun Soeharto sudah tidada, namun sistem massa mengambang masih dominan di dunia politik kita. Akibatnya, parpol tidak mendapat dukungan dana dari masyarakat; dan sebaliknya masyarakat tidak punya akses untuk mengontrol parpol. Dalam kondisi seperti itu, para politisi dan kandidat pejabat publik-- seperti para calon gubernur dalam pilkada Jabar dan Sumut--adalah sapi perah buat parpol.

Di Amerika Serikat, sumber keuangan parpol adalah iuran anggota dan sumbangan masyarakat. Jabatan ketua parpol di sana bersifat kehormatan atau king maker. Dan belum ada sejarahnya ketua umum Partai Demokrat atau Partai Republik menjadi kandidat presiden di AS.

Harapan perubahan di Nepal dan Zimbabwe

ANGIN perubahan politik kini bertiup kencang di Nepal, akibat kemenangan kubu Maois dalam pemilu yang digelar Kamis (10/4) lalu. Menurut laporan kantor berita AP dari Kathmandu, kubu Maois diperkirakan akan tampil sebagai partai terbesar.

Pemilu Nepal memperebutkan 601 anggota majelis yang akan membuat konstitusi baru negara di lereng Himalaya itu. Pembuatan konstitusi menandai berakhirnya sistem kerajaan yang telah berjalan 240 tahun.

“Ini kejutan besar. Boleh jadi mereka akan memenangkan mayoritas,”kata Lok Raj Baral dari Nepal Centre for Strategic Studies.

Kemenangan kelompok Maois memang mengejutkan banyak pengamat politik. Baru dua tahun lalu, Maois menghentikan pemberontakan di negara yang terletak di “atap dunia” itu. Partai Komunis UML dan Partai Komunis Nepal diperkirakan akan menempati urutan kedua dan ketiga.

Sementara itu di Zimbabwe, kubu oposisi MDC belum bisa merayakan kemenangan atas partai berkuasa ZANU-PF, pendukung Presiden Mugabe. MDC yang dipimpin Morgan Tsvangirai keluar sebagai pemenang dengan perolehan 109 kursi, sedangkan ZANU-PF yang sudah 28 tahun berkuasa mendapat 97 kursi. Namun pihak berkuasa berusaha menganulir kemenangan oposisi dengan usulan melakukan penghitungan ulang di 23 daerah pemilihan.

Tsvangirai telah mengklaim sebagai pemenang dan mendesak hasil pemilu segera disahkan. Tuntutan Tsavangirai mendapat dukungan dari Persatuan Pembangunan Negara Afrika Bagian Selatan (SADC).

Pesan rakyat Nepal dan Zimbabwe melalui pemilu baru-baru ini sangatlah jelas, yaitu perubahan politik. Tampaknya harapan tersebut akan terwujud, dan biasanya rakyat akan merayakannya dengan euforia kemenangan. Tapi apakah perubahan politik akan otomatis mengubah nasib rakyat miskin ? Rakyat Indonesia bisa bercerita panjang lebar pada rakyat Nepal dan Zimbabwe, bahwa perubahan politik hanya menguntungkan para politisi.

www.ayomerdeka.wordpress.com

RIAK mulai muncul. Seseorang hendak membakar Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Katapang Kabupaten Bandung, Senin lalu. Bersama Partai Amanat Nasional. partai ini mengusung Ahmad Heryawan dengan Dede Yusuf ke arena pemilihan gubernur.

Hari Selasa, sekelompok orang menurunkan dan membakar spanduk-spanduk pro-Hade. Spanduk itu berisi ucapan selamat atas hasil sementara penghitungan suara atas Pemilihan Gubernur Jawa Barat, 13 April lalu.

Hingga Selasa malam, perolehan suara untuk pasangan Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf (Hade) --yang hari-hari ini masih dalam penghitungan-- lebih unggul dibanding dua pasang pesaingnya, yakni Agum Gumelar - Nu'man Abdul Hakim, dan Danny Setiawan - Iwan Sulanjana.

Pemberian suara kepada para calon gubernur dan wakil gubernur itu dilakukan di bilik-bilik tempat pemungutan suara (TPS). Caranya, pemilih tinggal menusuk satu di antara gambar tiga pasangan.
Kalau dua gambar atau ketiga-tiganya yang ditusuk, tidak sah. Tidak menggunakan paku yang tersedia di bilik itu untuk menusuk, juga dianggap tidak sah.

Ya, paku. Cuma sebatang pula (di tiap bilik). Bagi para kontraktor dan tukang bangunan, benda ini biasanya digunakan untuk menguatkan sesuatu, menyambungkan tiang, dan sebagainya. Di tangan narapidana, paku bisa ditempa dan jadi sebilah pisau yang bisa digunakannya untuk macam-macam hal. Di TPS, benda ini bisa mengubah sejarah.

Hasil secara keseluruhan tusukan itu, di samping menentukan pasangan calon mana yang diamanati untuk memimpin, juga menunjukkan perilaku dan partisipasi politik masyarakat daerah ini.

Boleh jadi, para pemilih puas karena sudah menggunakan suaranya. Atau malah bangga karena melepaskan haknya, tapi satu suara terbuang sudah. Padahal, suara itu turut memberi warna dan ikut menentukan sejarah warga ini dalam berdemokrasi. Sejuta suara tak akan genap jika kekurangan satu coblosan paku pada kertas suara.

Ternyata, paku --apa sih arti sebatang paku-- jadi alat pengubah jalannya pemerintahan. Di pusat maupun di daerah. Dengan sebatang paku, empat tahun lalu, rakyat memilih wakil-wakilnya. Dengan tusukan paku pula, presiden dan wakil presiden, gubernur, bupati, dan wali kota dipilih langsung oleh rakyat.

Sangat boleh jadi, hanya sedikit orang yang pernah membayangkan bahwa sebatang paku mampu melemparkan calon-calon presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubenur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, ke luar arena pemilihan meski sebelumnya mereka merupakan tokoh-tokoh yang dianggap --atau menganggap diri-- mampu memimpin.

Kini suara yang dinyatakan melalui tusukan paku itu masih terus dihitung. Para pemilih sudah kembali menjalani agenda kehidupannya seperti sedia kala sambil --ada yang berharap-harap cemas-- menanti dan mengikuti hasil akhir penghitungan.

Untuk ukuran warga yang baru pertama pertama kali melaksanakan pemilihan gubernur secara langsung, bolehlah kita bangga karena ternyata bisa melakukannya dengan baik tanpa ada gejolak berarti.

Bahwa ada sedikit riak, tentu saja harus dilihat sebagai ungkapan ketakpuasan yang seseorang atau sekelompok orang, sepanjang ia masih dalam koridor kepatutan. secara umum sudah tampak bahwa rakyat sudah cukup dewasa dan menunjukkan kedewasaannya dengan melaksanakan pemilihan secara aman serta damai.

Hasilnya? Perhitungan sementara menunjukkan Pasangan Ahmad Heryawan - Dede Yusuf masih unggul. Jika tak ada aral melintang, Juni nanti warga Jawa Barat akan mencatat sejarah, yakni untuk pertama kali ini punya gubernur hasil pilihan sendiri.

Dan, warga memilihnya dengan sebatang paku! ***

yusran pare

Hmmm emang si... untuk saya sendiri....ada saatnya.. saya akan begitu "bersikeras" untuk mencapai sesuatu.. tapi... ada masanya... saya harus.. belajar "diam" dan "legawa"... Apalagi bila ini adalah kesepakatan yang diambil bersama..

Dirumah saja... yang isinya cuma 3 anak dan saya seorang... saya suka.. "repot" bila masing-masing sudah gak mau kompromi.. Ya.. kadang kala masih bisa dicarikan jalan tengah... misalnya ni... Aini, mau makan Ayam goreng Tepung.., putraku mintanya pizza.. dan si sulung bosan dengan makanan fast food pengennya... gado-gado... Ya.. kadang kala.. bisa juga dengan minta yang 2 beli dulu makanan yang diinginkannya di counter masing-masing, setelah itu makanan tersebut dibawa ke counter ayam goreng tepung.

Tapi... ada kalanya... gak bisa... karena ada tulisan...."tidak diperkenankan membawa makanan atau dan minuman dari luar restoran" heh... ya udah.. memang.. harus ada saling ngalah...(ha ha ha... sambil dengan "muka ditekuk"...) kami makan juga di salah satu conter. gitu de... belajar demokrasi... kecil-kecilan.

Begitulah... siapapun yang (akhirnya) akan menjadi pemimpin, itu karena ada dalam skenario Allah... Allah Maha Penentu, Allah Maha Tahu...
Lalu... apakah kita akan merasa "marah" jika Allah memberi kita sesuatu yang tidak baik? Apakah Allah merencanakan kita akan mendapat keburukan????

Hmmm sekali lagi...saya banyak belajar... menjadi ibu dari putri bungsuku Ainiyah Khairunnisa (he he.. saya beri nama itu, karena saya ingin anak ini akan menjadi wanita utama.. yang akan melindungi setiap orang yang ada disekelilingnya seperti halnya... pohon yang rimbun... Amin Amin)

Bahwa... Allah ingin kita jadi hambaNYA yang ridho.. Ridho pada setiap apa yang diberikanNYA. Tidak peduli itu baik atau buruk dimata kita.

"Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadapNYA"
QS Al Maidah (5) : 119

Keridhaan menghasilkan banyak buah yang diberkahi, lebih dari apapun. Dengan bersikan ridha atas segala sesuatu yang telah diputuskan, seseorang mampu mencapai tingkat keimanan dan kebenaran yang paling tinggi. Amin...
Insya Allah kita semua pasti akan mencoba...

Kata orang ... ada orang yang hanya berharap kebaikaaaan saja yang menimpa mereka dan hanya keseeeennnaaangan yang terjadi dalam hidup mereka. Tapi kenyataannya... tidak demikian ya... ada masanya... kita jadi sangat kecewa, sangat marah, sangat nelangsa, sangat sedih,...sangat hopeleesss.... dsb

(He he ada cerita dari ibu-ibu yang nungguin terapi... bagaimana ketika saat hopeless itu..mereka (termasuk saya) suka melakukan hal-hal yang "gak masuk akal" seperti... menggaruk lidah menggunakan "cincin emas" dihari jum'at tepat setelah orang pulang jum'atan, supaya bisa ngomong... dan... (ini nyata looo) "nyabet kaki anak dengan belut" supaya bisa jalan... Aini sampai di gigit belut kakinya... heh... untuk cuman luka kecil dan gak infeksi, ada lagi... makan brutu ayam + lubang keluar kotorannya, biar cepet ngomong.... Yah, insya Allah sekarang kami...udah gak lagi... he he he "mata gelap" dalam mengobati anak-anak kami )

Jadi... saya berharap... siapapun itu... yang jadi pemimpin... terimalah dengan lapang dada... Nanti tetap akan terbukti... siapa yang benar (bila memang ada kecurangan).. siapa yang benar-benar "tulus" dan bagaimana kwalitas kepemimpinannya...

Mungkin Allah ingin kita semua "melek mata" dan "belajar" untuk bisa memilih pemimpin yang tepat.. dari semua rangkaian panjang pemilihan-pemilihan ini.
Hmmmmmm..

Kita semua tahu Ahmad Heryawan adalah kader PKS, dan PKS juga telah merebut hati masyarakat DKI saat pilkada yang lalu (walaupun kalah....tapi kalah tipis/terhormat).  Apakah kemenangan ini merupakan indikasi PKS makin menarik simpati publik terdidik di negeri ini ? Ataukah hanya ekspresi sesaat atas kebosanan pada wajah pemimpin dan partai lama ? mari kita saksikan terus drama baru panggung politik kita menjelang pemilu 2009

Saya bukanlah pengamat politik..apalagi politikus.... tapi saya termasuk golongan yang menginginkan adanya pembaharuan di negeri ini.  Boleh kan .... orang awam bicara politik hehehe

Tentu saja saya (dan mungkin anda juga) masih harap-harap cemas .....

Penuh harap karena dengan munculnya/bangkitnya partai yang relatif agak jauh dari ORBA ini, diharapkan perbaikan yang lebih nyata dan jelas tanpa harus kikuk pada dosa-dosa masa lalu. 

Cemas karena hal ini belum pernah terjadi... yang sudah-sudah ... yang diharapkan pada akhirnya kikuk lagi dan bahkan terseret hingga menjadi bagian dari dosa masa lalu ....

Semoga saja harapan akan adanya semangat pembaharuan ini akan jadi kenyataan....

Namun saat saya menonton ulasan hasil sementara Pilkada jabar di TV one minggu sore kemarin..... dimana pasangan HADE ini diwawancara langsung....

HADE sepertinya tidak atau belum siap akan menang ! Keduanya kelihatannya tidak pernah menyangka akan memenangkan pemilihan ini ... at least ini persepsi saya saat menonton tayangan tsb.  Kenapa ?

Saat ditanya apa yang akan dilakukan, hal apa yang akan menjadi perhatian saat memimpin jabar ? mereka tidak punya jawaban yang lugas .... hanya jawaban-jawaban yang terkesan normatif .... Jawabannya yang saya ingat pada intinya sbb : (ingat, pertanyaannya sangat jelas... program apa yang akan dilakukan segera setelah memimpin jabar), begini jawabannya :

1.  Saya akan bersyukur atas kemenangan ini..... (lho kok kurang nyambung sama pertanyaan)

2.  Mengumpulkan dan mengajak seluruh stakeholder memberi inputan....(kok baru sekarang ???)

Waduh..waduh... jadi mereka belum ada program yang jelas.  Dede Yusuf malah menjawab dengan resep keberhasilan kampanyenya yang lebih down to earth ... tidak menjawab pertanyaan sesungguhnya !

Tapi, saya tetap berharap ... saat ini mereka dan partai pendukungnya segera bekerja keras untuk menyusun program.  Jangan buang waktu ... jangan mabuk pesta pora kemenangan.... ini ibadah .... ini tanggung jawab ... ini amanah (sesuai sama nama partai amanat yang diusung Dede Yusuf).....

Saya belum menyaksikan kembali wawancara-wawancara berikutnya ...semoga jawabannya dalam wawancara berikut tidak segugup saat pertamakali TVone mewawancara atas hasil quick count yang sangat mengejutkan semua pihak.

Ayo HADE ... buktikan bahwa anda memang HADE (Huebat buanget) .... Amanah yang diterima manfaatkan sebaik-baiknya..... menurut kabar kan biaya kampanye anda yang paling kecil ... jadi nggak usah sibuk bayar hutang kampanye ..... mudah-mudahan....

catatan : judul ini sudah berubah 3 kali... karena banyaknya postingan mirip dan rada sensitif

Minggu 13 April 2008 untuk pertama kalinya warga Jawa Barat memilih langsung gubernurnya. Perhitungan cepat menunjukkan pasangan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf mengungguli dua pasang pesaingnya. Sehari kemudian, Senin, Heryawan bersama timnya tiba-tiba singgah ke kator kami, Tribun Jabar, di Jalan Malabar Bandung.

“Kami ingin ada perubahan di berbagai hal, khususnya konsep Jawa Barat 25 tahun ke depan,” ujar Ahmad Heryawan.

Hari itu, Kamis 24 Januari 2008. Heryawan datang ke Tribun Jabar sebagai calon gubernur Jawa Barat (yang berpasangan dengan Dede Yusuf, aktor yang kini jadi anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional - PAN)

Ahmad Heryawan mengaku sudah siap berkompetisi dengan para kandidat lain yang lebih senior usianya. Kurang dari tiga bulan kemudian, ia datang lagi persis sehari setelah pemilihan gubernur, dan hasil penghitungan cepat (sementara) menempatkannya sebagai calon yang paling banyak dipilih.

Senin, 14 April 2008 Heryawan dan istri bersama jajaran pengurus PKS datang lagi ke Tribun Jabar dengan suka cita. Demikian pula beberapa orang anggota rim suksesnya. Ia datang untuk memenuhi agendanya bersilaturahmi kepada jajaran media massa di Bandung sambil mengucapkan terima kasih atas pemberitaan selama Pilgub-wagub Jabar 2008.

Ahmad Heryawan mendatangi Tribun sekitar pukul 13.30, diterima Pemimpin Redaksi Yusran Pare, dan jajaran kerabat kerja Tribun. Ahmad pun terlibat perbincangan hangat terkait kesan-kesannya selama menjalani proses pemilihan ini.

"Saat kampanye, saya terus dihantui kebingungan. Karena saat saya turun ke masyarakat di beberapa lokasi pasar, sambutannya sangat baik. Tapi hasil semua survei dari lembaga survei menempatkan saya pada posisi terakhir. Saya dan Dede mendapat posisi nomor satu hanya berdasarkan hasil survei internal partai PAN dan PKS. Jadi saya terus bertanya-tanya, yang benar yang mana. Kebingungan itu baru terjawab setelah hari pencoblosan pada siang harinya," tutur Heryawan.

Heryawan juga mengakui dari gambar ketiga pasangan dalam surat suara hanya pasangan nomor tiga yang tidak memakai peci. Soal tidak pakai peci, diakui Heryawan banyak mendapat protes dari kalangan ulama. Bahkan ia pernah disindir, masa calon gubernur tidak bisa beli peci.

Namun Ahmad saat itu tetap yakin akan membawa pengaruh dalam menarik calon pemilih, karena keputusan itu dilakukan berdasarkan hasil survei timnya yang menyebutkan masyarakat Indonesia itu yang suka pakai peci hanya 10 persen.

"Jadi acuan itu, tetap kami coba dan dijalankan. Selain itu kami juga melihat dengan tidak berpeci tambah kelihatan sebagai tokoh mudanya," ungkap Heryawan sambil senyum. (*)

BANYAK pihak terkejut melihat hasil (sementara) penghitungan cepat (quick count) empat lembaga survei terhadap hasil Pemilihan Gubernur Jabar 2008, Minggu (13/4), membukukan kemenangan untuk pasangan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf yang diusung PKS-PAN.

Keempat lembaga itu adalah Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang dipimpin Dr Denny JA, Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dipimpin Dr Saiful Mujani, Litbang Kompas, dan Pusat Studi Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis).

Pilgub Jabar 2008 diikuti lebih kurang 27,9 juta pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap dari sekitar 42 juta penduduk Jabar. Penghitungan resmi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jabar dimulai kemarin, dan diperkirakan tuntas sepekan ke depan.

Yang menarik dari perhitungan cepat ke-4 lembaga itu, akhir perhitungan dengan metode berbeda, jumlah sampel TPS yang tidak sama, margin perbedaan hasilnya tidak terpaut jauh. LSI-nya Denny JA, misalnya, mencatat pasangan Hade meraup 39,97 persen.

LSI-nya Saiful Mujani mencatat 39,46 persen. Litbang Kompas menyatakan pasangan Hade membukukan 40,37 persen. Adapun Puskaptis melansir angka kemenangan 41,74 persen untuk pasangan yang uniknya kemarin tidak ikut mencoblos karena tak punya hak pilih di Jabar.

Da'i Center tadi malam sekitar pukul 21.00 merilis penghitungan versi mereka dengan hasil kemenangan tipis untuk Danny-Iwan atas Agum-Nu'man. Pasangan Da'i meraih 36,66 persen, Aman 36,40 persen, dan pasangan Hade jeblok di angka 27,20 persen.

KPU Jabar pada pukul 20.45 merilis hasil sementara rekapitulasi suara dari daerah-daerah dengan keunggulan untuk pasangan Hade. Dari 358.201 suara yang masuk, Hade mengumpulkan 140.435 (39,21 persen) suara. Disusul pasangan Agum-Nu'man dengan raihan 112.033 (31,28 persen) suara. Danny-Iwan meraup 105.735 (29,52 persen) suara. Jumlah ini akan terus berubah sesuai dengan pertambahan suara yang masuk dari daerah-daerah.

Para kandidat gubernur pascapengumuman hasil perhitungan cepat kemarin memberikan komentar beragam. Ada yang pesimistis dan sinis dengan hasil penghitungan cepat, ada yang datar-datar saja, dan ada yang optimistis hasil penghitungan cepat takkan berubah.

Pengamat politik dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan melihatnya sebagai hal yang fenomenal. Menurutnya, kemenangan Hade dipengaruhi kecenderungan pemilih tidak melihat pada esensi visi misi yang disampaikan para kandidat pada saat kampanye.

Visi misi terlalu abstrak bagi para konstituen untuk melakukan penilaiannya. Bahkan mungkin juga publik tidak begitu paham akan visi misi calon. Kemenangan Hade juga dipengaruhi pilihan segmentasi politik dari generasi muda, ibu-ibu, kalangan kampus, kaum intelektual, pendidik, dan masyarakat menengah perkotaan.

Selain itu, bola liar sekitar 9 jutaan pemilih pemula (usia 17 sd 25 tahun) banyak menjatuhkan pilihan pada Hade. Dede Yusuf, yang memiliki ketampanan dan popularitas, menjadi faktor penentu pilihan kaum muda. Meski diakui bahwa Hade hanya didukung oleh dua partai (PAN dan PKS), infrastuktur politik PKS dan juga popularitas Dede Yusuf cukup menjadi daya tawar politik.

Seperti yang dialami oleh Rano Karno, popularitas Dede Yusuf yang muncul dari kalangan selebriti ternyata mampu membius para konstituen khususnya pemilih pemula dan kaum perempuan (muda). Jika di California, AS, seorang aktor Arnold Schwarzenegger menjadi gubernurnya, maka Jabar sebentar lagi memiliki wagub yang juga aktor, Dede Yusuf.

Becermin dari kemenangan Hade, pilgub Jawa Barat telah mengindikasikan bahwa rakyat adalah sentral bagi kedaulatan. Rakyat merupakan bagian penting dalam proses berdemokrasi. Dengan demikian, setidaknya kesadaran berdemokrasi masyarakat Jabar pada umumnya telah sedang memasuki tahap kemandirian (kematangan).

Setidaknya, dengan bermodalkan dana yang tidak begitu besar, pasangan ini bisa meyakinkan publik bahwa tanpa iming-iming, amang-amang, dan omong-omong, Hade telah meluluhkan hati sebagian besar rakyat Jabar untuk memilihnya.

Sesuai dengan jargon politiknya "Harapan Baru Masyarakat Jabar", semoga Hade menjadi figur-figur yang tumbuh dan besar dari dan bersama rakyat. Mereka mesti tahu dan paham kebutuhan, keinginan, kegalauan, dan berbagai masalah rakyat Jawa Barat. (*)

JAKARTA - Jawa Barat bakal mempunyai gubernur baru. Hasil pemilihan gubernur yang berlangsung kemarin menempatkan pasangan Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf (Hade) unggul. Semua lembaga yang melakukan quick count (penghitungan cepat) menunjukkan pasangan yang diusung duet PKS-PAN itu sebagai pemenang.

Hasil (lihat grafis) tersebut sangat mengejutkan. Sebab, sebelum pencoblosan, berbagai polling menyatakan bahwa pasangan paling populer adalah Agum Gumelar-Nu’man (Aman) yang diusung PDIP dan PPP. Tapi, perolehan suara pasangan itu sementara tertinggal dari Hade.

Di lihat dari basis politik, keunggulan Hade itu di luar "matematika" politik. Jawa Barat adalah basis Golkar di Pulau Jawa. Tapi, dalam pencoblosan kemarin, suara yang diraih pasangan Danny Setiawan-Iwan Sulandjana (Da’i) justru tertinggal jauh. Padahal, Danny adalah incumbent gubernur.

Walaupun kalah di basisnya, Golkar sudah legawa menerima hasil itu. Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla sudah melempar handuk dengan mengucapkan selamat kepada pasangan Hade. Menurut Ketua DPP PKS Bidang Humas Ahmad Mabruri, Kalla sudah memberikan ucapan selamat kepada Presiden PKS Tifatul Sembiring lewat SMS.

"Sdr Tifatul, Ass ww. Selamat atas kemenangan Hade di Jabar. Wass JK," kata Mabruri menirukan isi pesan singkat itu kemarin malam. Menurut dia, ucapan selamat tersebut bisa diartikan sebagai pengakuan Kalla atas kekalahan kadernya dalam pilgub Jabar, yakni Danny Setiawan.

Kemenangan Hade itu benar-benar di luar perhitungan. Mereka hanya dianggap sebagai underdog. Buktinya, Heryawan maupun Dede pernah ditolak Danny Setiawan saat melamar posisi calon gubernur. Mereka juga ditolak Agum Gumelar.

Saat berkampanye pasangan Hade selalu memunculkan isu pemimpin muda dan perubahan. Maklum, keduanya sama-sama berusia 41 tahun. Jauh lebih muda daripada saingannya. Danny menapak usia 58 tahun, sedangkan pasangannya, Iwan, 55 tahun. Sedangkan Agum berusia 63 tahun, sedangkan pasangannya, Nu’man, 53 tahun.

Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari menilai, kekalahan Danny Setiawan lebih dipengaruhi faktor kekecewaan masyarakat terhadap calon incumbent itu. Sosok Agum Gumelar juga dianggap sebagai bagian dari wajah lama. "Siapa pun calon di luar mereka berdua (Danny dan Agum, Red) memang bisa menang asalkan populer dan mesin politiknya bisa mengakselerasi," katanya.

Apalagi, jelas dia, Hade benar-benar terlihat sebagai figur muda. "Jadi, pemilih pemuda mungkin ngeblok ke mereka," ujarnya.

Di luar itu, mesin politik Golkar dan PDIP tidak begitu berjalan. Padahal, kata Qodari, perolehan suara Partai Golkar di Jawa Barat mencapai 29,4 persen dan PDIP 16,7 persen pada Pemilu 2004. Sementara itu, PKS berada di posisi ketiga dengan perolehan suara 11,4 persen. Kemudian, PPP memperoleh 9,9 persen dan Partai Demokrat meraup 8,3 persen suara.

"Seperti biasa, saya dengar PKS memang lebih aktif," ungkapnya. Karena itu, mereka bisa mengangkat popularitas Hade yang awalnya jauh di bawah popularitas dua pasangan lainnya.

Sekjen PDIP Pramono Anung juga melihat fenomena kaum muda yang mendongkrak pasangan Heryawan-Dede. "Masyarakat memang menaruh harapan pada orang muda," tegas Pram, panggilan Pramono.

PDIP, kata dia, akan melakukan evaluasi menyeluruh atas kekalahan jagonya, Agum-Nu’man. Sebab, setelah Jabar, masih akan berjalan pilgub lain di sejumlah daerah, seperti Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, dan Bali.

Di tempat terpisah, Presiden PKS Tifatul Sembiring menuturkan, sejak awal, partainya memang fokus menyosialisasikan Hade di sejumlah kabupaten-kota yang terbukti menjadi kantong massa PKS. Misalnya, Bekasi, Cianjur, Kota Bandung, Sukabumi, Depok, dan Bogor. "Di situ, pilkada bupati atau wali kota juga dimenangkan PKS," katanya.

Dia membantah bahwa dalam masa kampanye, sosok Dede Yusuf dianggap lebih ditonjolkan daripada Ahmad Heryawan. "Keduanya sama-sama kami tonjolkan," tegasnya.

Tifatul menyebutkan, sosok Ahmad Heryawan cukup dikenal di Bandung sebagai Ketum Persatuan Umat Islam (PUI) yang model politiknya mirip Masyumi. Namun, PUI tidak menganut politik aliran. Sebab, anggotanya berasal dari berbagai golongan. "Popularitas PUI di Jabar itu mirip NU di Jatim," ungkapnya.

Sementara itu, kata dia, Dede Yusuf cukup familier di kalangan anak muda. "Jadi, keduanya merupakan kombinasi yang cukup menarik," ujarnya.

Pengamat politik dari The Habibie Center Andrinof A. Chaniago berpandangan, kemenangan Hade mengindikasikan besarnya kerinduan masyarakat kepada tokoh-tokoh baru dan menguatnya rasa jenuh terhadap status quo. Padahal, Hade tidak mempunyai pengalaman sama sekali dalam pemerintahan. "Masyarakat hanya ingin suasana baru, walaupun tidak ada jaminan suasana baru itu akan terwujud dengan terpilihnya sosok baru," ungkapnya.

Menurut dia, politisi harus memetik pelajaran berharga dari pilgub Jabar. "Posisi incumbent atau besarnya pengikut partai terbukti tidak bisa diandalkan," tegasnya.

Sementara itu, mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung menilai kekalahan calon Golkar di Jawa Barat merupakan bukti buruknya konsolidasi para elite di tingkat pusat. Hal tersebut, menurut dia, sangat berpengaruh pada kinerja kader Partai Golkar di tataran akar rumput.

Padahal, tambah mantan menteri perumahan rakyat itu, dari komposisi pemilihan cagub dan cawagub, pasangan Danny Setiawan-Iwan Sulanjana sangat ideal. "Yang satu incumbent dan pasangannya dari latar belakang TNI cukup bagus," jelasnya. Karena itu, Akbar menyimpulkan kekalahan tersebut sebagai kegagalan pimpinan Partai Golkar memotivasi kader di daerah untuk bekerja keras. (pri/cak/jpnn/mk/tof)

Sumber: Jawapos

Thursday, 01 January 2004
Pagi-pagi ba’da shubuh dan bebenah, seperti biasa acara rutin sebagian ibu-ibu adalah belanja. Demikian pula aku. Udara masih dingin kala itu. Kuturuni tangga kontrakanku. Kujumpai sebagian ibu-ibu berjalan menuju titik yang sama, tempat belanja! Tanah kapling di bawah kontrakanku masih banyak yang belum dibangun. Aku berjalan tepat di samping rumah ustadz Hidayat Nurwahid, Presiden Partai Keadilan. Di Belakang rumah beliau, rumput masih banyak tumbuh dan tanah sedikit berair menyisakan tanda-tanda rawa yang masih belum sepenuhnya teruruk. Aku terus berjalan. Naik beberapa tangga, melalui pintu gerbang SDIT Iqro’ Pondok Gede yang sudah terkuak. Rumah ustadz Rahmad Abdullah yang asri dan sederhana kulewati. Rumah yang tiap dua hari sepekan kusambangi sebab disitulah aku belajar tahsin pada istri beliau. Aku terus berjalan melalui beberapa rumah para aktivis da’wah hingga akhirnya sampailah ke tempat belanjaan.

Belum selesai aku memilih-milih, tiba-tiba muncul laki-laki yang di lingkungan kami sangat dikenal dan tidak asing. Beliau bersama putranya. Kemunculannya tentu sangat tidak diduga. Kami para ibupun mempersilakan beliau untuk mendapat pelayanan terlebih dahulu. Beliaulah satu-satunya laki-laki saat itu. Aku memperhatikannya. Subhanallah, tak ada kecanggungan.

Sesampai di rumah kuceritakan apa yang kulihat pada suamiku, dengan penuh kekaguman.

“Ya, begitulah yang terjadi dalam keluarga beliau. Saling taawun antara suami istri tanpa harus dibatasi oleh pemisahan pekerjaan yang kaku, “komentar suamiku yang berinteraksi cukup intensif.

Esoknya aku menjalani rutinitas yang sama, belanja. Di jalan aku berpapasan dengan laki-laki itu kembali, bersama putranya.

“Belanja ustadz?” Aku sengaja menyapa.

“Iya, istri lagi sakit perut dan khodimah (Pembantu) pulang, Jawab beliau sambil tersenyum.

Aku mengangguk-angguk. Subhanallah, aku jadi teringat Ammar bin Yasir ketika menjabat sebagai gubernur. Beliau kadang belanja di pasar dan mengikat serta memanggul sayuran sendirian. Inilah profil yang perlu di jadikan teladan.

Laki-laki yang saya jumpai itu yang belanja di tukang sayur itu adalah ustadz Ahmad Heriawan, Lc. Beliau adalah ketua Partai Keadilan DKI Jakarta dan anggota DPRD DKI Jakarta. Saya tidak akan terheran-heran jika beliau belanja bersama istri dan anak-anaknya di Supermarket, yang bagi keluarga muda atau keluarga jaman sekarang hal yang biasa dan sangat tidak tabu. Tetapi ini harus berbelanja dan ikut antri dengan para ibu rumah tangga, walau pada akhirnya beliau dipersilahkan untuk dilayani lebih dahulu.

Lagi-lagi dengan takjub saya menceritakan apa yang saya lihat kepada suami saya. Sebagai orang yang intensif bertemu dengan beliau bahkan banyak menimba ilmu kepada beliau, suami saya berkata,

“Ustadz Heriawan memang subhanalloh Dik. Sebagai muridnya, saya merasakan kedekatan. Ketika sholat jama’ah di masjid misalnya, beliau kadang-kadang secara tiba-tiba merangkul saya dari belakang. Saya juga beruntung mempunyai jadwal ronda dengan beliau.”

Ya, suami saya memang beruntung, beliau mendapat jadwal ronda bersama ustadz Ahmad Heriawan dan Ustadz Satori Ismail, sehingga pembicaraan kala ronda adalah pembicaraan-pembicaraan yang bermutu.

Ah… saya jadi menghayal, seandainya negeri ini dipimpin oleh orang-orang yang berakhlaq mulia, yang mempunyai keharmonisan keluarga, yang dekat dengan anak istrinya, yang mempunyai hubungan baik dengan para tetangga, yang memuliakan wanita dan kaum papa, betapa indahnya dunia. Saya jadi teringat cerita sederhana dari istri beliau.

“Ayahnya Khobab (ustadz Ahmad Heriawan) sangat suka sayur lodeh nangka. Suatu saat beliau meminta saya untuk memasaknya. Begitu tahu bahwa ternyata membuat sayur lodeh nangka itu membutuhkan proses yang begitu lama, beliau pun berkata, “Sudah Bu, Sekali ini saja. Kalau tahu bahwa prosesnya begini lama, ayah tak akan meminta dibikinkan. Dari pada waktu demikian panjang hanya habis untuk bikin sayur, mending buat baca atau untuk mengerjakan yang lain.”

Nampaknya sangat sederhana, namun saya melihat ada satu hal yang luar biasa, tersirat dalam ungkapan itu, pemberian peluang yang luas bagi berkembangnya istri.

Saya memang harus banyak belajar dari keluarga pimpinan saya yang sempat menjadi tetangga saya itu. Yang jika orang-orang terkenal memberikan tariff dalam ceramah-ceramahnya, beliau malah pernah menolak ceramah dengan bayaran cukup lumayan karena harus terikat dengan pola yang diterapkan penyelenggara. Maka jangan heran, jika kita mengundang beliau dan memberikan “amplop” dengan mengatakan uang transport, maka seluruh uang yang ada di dalam amplop itu akan beliau gunakan untuk membayar jasa transportasi, dan tak menyisakan untuk kantong beliau sendiri.

Ah, itukah sibghoh Allah? Sebuah generasi yang dijanjikan oleh Allah dalam surat Al-Maidah : 54 itu semoga kian dekat di sekitar kita, dan semoga memang sidah ada di sekitar kita.

dikutip Dari buku “Bukan di Negeri Dongeng”

Apa yang tersaji dari hasil Quick Count adalah gambaran yang sangat nyata dan indah. Jawa Barat patut berbangga. Inilah hasil sebuah pesta demokrasi yang memberi kejutan kepada semua orang, bahkan juga kepada tim sukses pemenang.

Saya termasuk yang pesimis dan memandang sebelah mata kehadiran HaDe dikancah Pilgub Jabar. Dengan figur baru dan dana terbatas mereka seperti hadir dengan semangat untung-untungan. Satu hal yang saya lupa dan luput dari pengamatan (hampir semua orang), masyarakat sudah demikian cerdas, dewasa dan merasa jenuh dengan kehadiran tokoh-tokoh lama. Mereka benar-benar menginginkan perubahan dan penyegaran. Saya benar-benar dibuat malu, memandang masyarakat (rakyat) Jawa Barat selama ini terlalu rendah. Sebelumnya, saya beranggapan suara masyarakat dapat dibeli dengan uang atau ditukar sembako alakadarnya. Namun ternyata era itu sudah berlalu. Setidaknya Jawa Barat sudah memberikan contoh dan bukti kepada dunia, uang dan popularitas bukan segala-galanya.

Inilah hasil yang membalik logika. Sebelum hasil Quick Count (QC) dipublikasikan ke masyarakat luas, tidak ada seorang pun yang berani memberikan prediksi (logis) kemenangan kepada pasangan HaDe. Tidak berlebihan rasanya jika saya membandingkannya dengan kemenangan Ahmadinejad di Iran. Sama-sama berangkat dari bukan siapa-siapa. From zero to hero.

Inilah kemenangan rakyat. Suara nyaring sempurna untuk para birokrat yang ke geeran merasa sudah berbuat banyak. Inilah tamparan paling nyata untuk politisi yang kebanyakan bicara. Kemenganan ini ibarat kain lap yang menyumpal mulut mereka yang sering mengaku-ngaku membawa aspirasi dan suara masyarakat.

Ini juga bisa menjadi semacam peringatan kepada siapapun yang akan maju di Pilpres 2009, berhati-hatilah, anda akan dipilih oleh masyarakat yang sudah cerdas dan jenuh dengan muka-muka dan tabi’at lama.

Terakhir, Selamat untuk Tim Sukses HaDe yang telah bekerja keras. Selamat berjuang!

Hari ini, saya bangga menjadi warga Jawa Barat.

Yang Muda

Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf sama-sama berumur 41 tahun. Bagi perpolitikan Indonesia kontemporer umur ini masih dianggap anak bawang. Padahal dulu Syahrir jadi perdana menteri dan memimpin delegasi Indonesia di perundingan dengan Belanda pada umur sekitar 33 tahun.

Dipilihnya orang muda oleh pemilih di Jabar menunjukkan suatu indikasi bahwa mereka tidak percaya lagi dengan kaum tua. Dengan kata lain, mereka ingin perubahan, betapapun perubahan itu masih gelap.

Jika mereka memilih orang lama maka perubahan tidak dapat diharapkan. Tetapi di tangan orang baru, setidaknya ada secercah harapan atau sinar di balik gelapnya terowongan.

Kontribusi Dede Yusuf sebagai artis memang dicibir oleh lawan politiknya sebagai faktor utama. Tetapi jangan lupa, Marissa Haque yang mantan artis ternyata gagal di Pilkada Banten.

Soliditas PKS & PAN?

Jika di Pilkada DKI dan Banten ada dua calon, di Pilkada Jabar ada tiga calon. Di Jabar, lawan politik PKS over pede sehingga mereka tidak mau berkoalisi.

Di DKI, PKS yang berhasil mendominasi kursi DPRD dijadikan musuh bersama oleh partai lain sehingga mereka menurunkan ego masing-masing untuk berkoalisi. Di Banten begitu juga. Akhirnya calon PKS gagal di sini.

Dari sini dapat diperoleh kesimpulan awal bahwa jika lawan politik PKS memunculkan lebih dari satu calon, maka peluang PKS untuk memenangkan Pilkada cukup besar. Masa sih?

Pemanasan Pilpres 2009

Kemenangan Hade di Jabar bisa menjadi pelajaran bagi partai politik untuk memilih calon presiden yang tepat di 2009. Apakah kecenderungan untuk memilih figur baru dapat diterapkan untuk level nasional?

Dari tokoh yang sering disebut dalam survei dan media tampaknya belum ada tokoh muda. Nama-nama yang disebut masih seputar SBY, Mega, JK, Sultan HB, Sutiyoso, Wiranto, Akbar Tanjung, Gus Dur, Amien Rais. Mungkin yang agak mudaan ada Yusril dan Hidayat NW. Yang lebih muda dari itu belum ada.

Karena itu, mari kita lihat keberanian partai peserta Pilpres 2009 untuk memunculkan orang muda. Apakah partai-partai tadi masih berada di zona nyaman ataukah mereka berani keluar dari zona tersebut.

Yang muda juga harus menunjukkan juga kemampuannya. Jangan berharap diberikan begitu saja oleh orangtua. Berikan bukti, bukan janji.

Jika presidennya orang muda, minimal nanti bisa mengimbangi Barack Obama. Kalau presiden kita ketuaan, kan berabe. Nanti bisa dipanggil "om" sama Obama. Bisa tengsin kan. Halah... Bagaimana menurut Anda?

Dalam bahasa Sunda hade artinya besar, hebat, asyik, oke. Makanya ada celotehan-celotehan di masyarakat terhadap ketiga pasangan calon Gubernur Jabar seperti ini : “DAI mah atos biasa, atos seeur, matakna supados AMAN pilih bae anu HADE”. Aya deui permainan angka, satu ditambah dua pasti tiga.

Hasil perhitungan cepat, quick count, pasangan Hade Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf leading. Kompas, LSI menghitung sekitar 40 % untuk Hade. Meskipun 37 % pemilih di Jabar adalah golput alias tidak memilih, namun hasil tersebut mengukuhkan fenomena yang terjadi di masyarakat :

• Masyarakat tidak lagi “menerima” muka-muka lama yang dinilai gagal
• Masyarakat menginginkan pembaharuan dan perubahan
• Masyarakat berharap akan pembaharuan melalui muka-muka gress
• Dan masyarakat (terutama kaum ibu) pengin melihat sosok dan wajah yang enak untuk dilihat alias “hoyong ningali anu kasep" :-)

Terus terang saya adalah salah satu dari masyarakat yang seperti itu, menginginkan perubahan dan pengin melihat muka baru disana. Disamping latar belakang sosok dan partai di belakang calon adalah penguat pilihan.

Dulu sewaktu pemilihan presiden, saya memilih Amin Rais karena saya melihat sosok seorang Amin dan karena dia orang adalah orang Muhammadiyah. Latar belakang saya di kampung dan sekolah saya dulu adalah Muhammadiyah sehingga yang saya perjuangkan adalah Muhammadiyah.

Untuk Hade, PKS dan PAN adalah pasangan yang menjanjikan. Kiprah PKS-pun selama ini cukup baik dan bersih dibanding dengan partai-partai lain sehingga masa depannya cukup cerah. Mudah-mudahan penilaian dan harapan saya tidak salah. Kalau melihat keteduhan wajah dan kalemnya sikap Ahmad Heryawan serta optimisme yang diusung Dede Yusuf, Jawa Barat benar-benar menuju jalan cerah. Tentu saja masih ada faktor-faktor lain yang mendukungnya, namun setidaknya langkah dapat diawali dengan memiliki pemimpin yang baik, terpuji dan siap menjadi teladan.

Memang masih hasil quick count tapi biasanya hasil akhir tidak jauh dari perhitungan cepat. Dan bila benar Hade kemudian memimpin Jabar, maka jalan terjal langsung menghadang. Sebagai propinsi terkorup di Indonesia, masalah ekonomi dan sosial yang parah, infrastuktur yang morat-marit, kepercayaan masyarakat yang menurun terhadap penguasa, PAN dan PKS di DPRD yang bukan mayoritas sehingga berpeluang untuk dihadang terus oleh partai-partai penguasa, dan seabrek masalah-masalah lain.

Namun tidak ada salahnya mengawalinya dengan mengucapkan selamat kepada HADE.

HADE euy … diluar perkiraan dan itulah people power.

Sebenarnya kita tidak membicarakan masalah kalah dan menang. Tetapi kita membicarakan konsep Al Haq. Dan bagaimana mengelola negara atas apa yang Islam kehendaki! Kita tidak hanya membatasi berbicara masalah Islam hanya pada perkumpulan kita saja. Tetapi kita berbicara atas Islam dari segala macam unsur yang terkait didalamnya. Biarkan masyarakat yang menilai, bagaimana seorang yang sudah bertarbiyah dalam Al Islam. Menjadi rijal-rijal yang memang telah dipersiapkan oleh Allah. Menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah, yang berdedikasi dalam mengemban amanah yang Adil dan dapat mensejahterakan umat. Kita tidak lagi berbicara konsep hanya pada slogan-slogan kita! Tetapi kita berbicara konsep dalam Islam sesuai dengan aplikasi yang nyata! Kita tidak hanya mengobral janji, tapi kita memberikan makna yang kuat atas apa yang dinamakan prinsip keadilan yang mensejahterakan!

Kita lihat bagaimana dua orang yang hanya ditempatkan sebagai “underdog” oleh para partai yang lain. Tetapi telah menjadi sebuah kekuatan yang menggema. Ketika Dede Yusuf, hanya didukung oleh ketua umum PAN (Soetrisno Bachir) dan tidak begitu didukung oleh anggota-anggota PAN yang lain. Bahkan Amien Rais pun menganggap Dede Yusuf bukan seorang yang pantas untuk memimpin Jawa Barat. Bahkan para pengurus PAN menganggap Dede Yusuf hanya ingin cari sensasi dalam pencalonan tersebut. Sampai-sampai Dede Yusuf mendapat SMS "Saya dari DPC Ciamis, kalau nggak punya uang tak usah nyalon. Kami kapok". (red. Jawa Pos)

Inilah konsep jamaah yang sangat dibenci oleh Rasulullah. Karena jelas-jelas mereka orang-orang yang membuat aturan sendiri setelah ditetapkan oleh pemimpin mereka. Padahal mereka sendiri yang memilih pemimpin tersebut. Apalagi perjuangan dalam mengemban dakwah di parlemen hanya dimaknai materi oleh bawahannya. Sungguh, setiap kader PKS lebih diandalkan oleh hasil dari uang sendiri-sendiri. Sampai ada beberapa guyonan yang menyatakan “Kita ini PKS, yaitu Partai Kantong Sendiri” karena setiap kegiatan, kader-kader PKS lebih banyak yang berkurang tabungan ataupun gaji mereka untuk membiayai setiap kegiatan yang mereka lakukan. Jadi sebagian besar malah, uang dari setiap kegiatan itu didapatkan dari para kader PKS sendiri. Jadi makna “punya atau tidak punya duit, pokoknya ikhlas. Biar Allah yang memutuskan” tertanam pada setiap kader PKS yang tsiqoh (percaya) dalam perjuangan dakwah ini.

Ini bukan masalah mengunggul-unggulkan PKS. Tetapi lebih untuk memberitahukan kepada setiap orang. Bahwa perjuangan yang benar, tidak akan surut dari berbagai rintangan. Meskipun rintangan itu berupa kekurangan uang! Jika seandainya semua orang seperti apa yang tertanam kepada jiwa-jiwa yang tisqoh dalam dakwah. Maka sungguh indah negara ini, karena kita akan berlomba-lomba menuju perbaikan yang baik!
Namun, semakin besar tangga yang akan kita naiki. Maka akan semakin keras angin yang bertiup menerpa. Isu-isu penggembosan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk menjelek-jelekkan PKS begitu besar. Mulai dari survey yang begitu menyudutkan PKS, sampai dengan stutment-stutment miring yang ditujukan untuk menghancurkan PKS. Karena itu, diwajibkan atas kita untuk berpegang teguh dari tali Agama Allah, agar tidak termakan berita-berita dusta para penganut paham fitnahisme!