16/10/08 19:20

Sidoarjo (ANTARA News) - Warga korban luapan lumpur Lapindo Brantas Inc. baik yang mendukung program pembayaran ganti rugi dengan cash and carry maupun ,i>cash and resettlement kini makin resah, karena hingga kini belum mendapat transfer pencairan dana 20 persen uang muka.Sebelumnya, warga korban lumpur yang mengungsi di Pasar Porong Baru (PPB) juga resah, karena pasca Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB) uang muka ganti rugi 20 persen, seharusnya 14 hari kemudian ditransfer, namun hingga kini tak kunjung masuk.

Informasi yang dihimpun ANTARA News, Kamis menyebutkan, kini korban lumpur yang pro cash and resetlement pasca Pengikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB) akhir tahun 2007 sampai penandatangan uang kembalian tahun 2008, juga mengaku belum dapat transfer uang kembalian dari PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ).

Warga sudah mengkonfirmasi ke PT MLJ, namun hanya dijawab PT MLJ kini sedang terimbas dampak krisis global.

Amir Suhadak, salah seorang warga yang mendukung cash and resettelement mengatakan, sebetulnya jawaban PT MLJ itu menambah keresahan warga, karena warga khawatir tidak dibayar.

“Berdasarkan ketentuan yang tertulis, maksimal pembayaran dua bulan, setelah tanda tangan. Tapi, hingga kini uang kembalian belum masuk ke rekening kami,” katanya.

Menurut dia, sebelum Lebaran 2008, dirinya pernah menanyakan masalah ini ke kantor PT MLJ di Surabaya, dan dijanjikan setelah Lebaran. Namun, ternyata hingga kini belum cair.

Sementara itu, Vice President Relation PT Lapindo Brantas Inc (LBI) Yuniwati Teryana mengakui krisis global membawa dampak pada perusahaannya. Namun, PT LBI tetap akan mengutamakan tanggung jawab kepada warga.

“Lapindo akan tetap melunasi ganti rugi korban lumpur. Tanggungjawab kepada korban lumpur akan tetap menjadi prioritas,” katanya berjanji. (*)

COPYRIGHT © 2008

Pengungsi Lumpur Lapindo PBP Kesulitan Kontrak Rumah

Sidoarjo (ANTARA News) - Pengungsi korban luapan lumpur Lapindo di Pasar Baru Porong (PBP) Sidoarjo kini kebingungan tidak bisa mengontrak rumah, karena uang kontrak rumah dari PT Minarak Lapindo Jaya sudah habis untuk kebutuhan lebaran 2008 lalu.

Informasi yang dihimpun ANTARA, Sabtu menyebutkan, mereka berharap uang muka ganti rugi 20 persen segera dicairkan agar bisa segera keluar dari PBP dan mengontrak rumah.

Basuki Ahmad (45), salah satu pengungsi korban lumpur yang mengungsi di PBP mengatakan, uang Rp 2,5 juta yang diberikan PT MLJ, sudah habis untuk kebutuhan Lebaran 2008.

Menurut dia, kebanyakan warga kini tidak memiliki uang untuk mengontrak rumah. Selain itu, uang sejumlah Rp2,5 juta, tidak cukup untuk mengontrak rumah layak huni.

“Harga rumah kontrakan saat ini sudah mahal. Apalagi untuk kontrakan di sekitar Sidoarjo, sudah sulit didapat. Jadi, kami sangat membutuhkan realisasi uang ganti rugi sebesar 20 persen agar kami bisa segera pindah untuk mengontrak rumah,” katanya.

Sementara itu Ketua Panitia Khusus (Pansus) lumpur Lapindo DPRD Sidoarjo, Maimun Siradj mengharapkan agar pencairan ganti rugi sebesar 20 persen itu secepatnya direalisasikan.

“Pengungsi saat ini amat membutuhkan uang tersebut untuk mengontrak rumah. Jika uang itu belum mereka terima, kemungkinan besar mereka belum bisa keluar dari PBP, karena mereka tidak memiliki uang untuk mengontrak rumah,” katanya.

Menurut rencana sebanyak 565 Kepala Keluarga (KK) yang masih mengungsi di PBP berencana meninggalkan PBP usai Lebaran dan akan ditempati oleh pedagang, sekitar awal tahun 2009, setelah PBP direnovasi.

Sementara itu, Staf Sosial Support PT MLJ, Suliyono mengatakan hingga saat ini realisasi ganti rugi sebesar 20 persen bagi pengungsi di PBP masih terus berlangsung.

Ia menjelaskan, sebanyak 344 berkas dari 565 berkas sudah dilakukan penandatanganan akta jual beli, Selasa (7/10) dan Kamis (9/10) lalu dan uang bisa dicairkan paling cepat setelah 14 hari kerja sejak penandatanganan akta tersebut.

“Proses realisasi uang muka 20 persen ganti rugi masih terus berlangsung. Kami sudah menyediakan dana sekitar Rp37 miliar untuk uang muka ganti rugi 20 persen bagi seluruh pengungsi korban lumpur yang berada di Pasar Baru Porong,” tambahnya.(*)

COPYRIGHT © 2008

Tanggul Lumpur Ring Reno-Glagaharum Dibangun

Sidoarjo, (ANTARA News) - Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) mulai Senin (6/10) akan membangun tanggul ring luar penahan luapan lumpur Lapindo Brantas Inc. di area perbatasan Renokenongo-Glagaharum, Porong Sidoarjo.

Staf Humas BPLS Ahmad Kusairi di Sidoarjo, Minggu mengatakan, pembangunan tanggul ring itu sekaligus penahan pond (kolam penampungan lumpur) yang akan dijadikan cadangan tempat pembuangan lumpur saat menormalisasi Kali Porong yang akan juga mulai dikerjakan pasca Lebaran ini.

“Ketika normalisasi Kali Porong dikerjakan, pembuangan lumpur akan dilakukan ke pond-pond, termasuk pond Renokenongo yang dikuatkan dengan tanggul sisi luar yang sedang akan kami kerjakan pasca lebaran ini. Kalau tanggul luar bisa terealisasi, pembuangan lumpur ke pond akan aman,” katanya.

Menyinggung masih adanya enam rumah yang bertahan (tidak mau dibebaskan) di area itu, Kusairi mengatakan pihaknya sudah melakukan pendekatan agar mereka mencapai kesepahaman dan siap meninggalkan rumah, pasca menerima realisasi uang muka ganti rugi 20 persen.

Ia juga mengaku BPLS sudah meminta kepada PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) untuk segera merealisasikan pembayaran uang muka ganti rugi 20 persen kepada tiga rumah milik warga Renokenongo dan tiga rumah lainnya milik warga Glagaharum tersebut.

“MLJ sudah berjanji akan komitmen membayar uang muka ganti rugi keenam aset itu pasca lebaran ini,” katanya menegaskan.

Ia menambahkan bahwa dibangunnya tanggul ring luar Renokenonego-Glagaharum itu sangat penting agar lumpur tidak meluber ke kawasan di luar area peta terdampak. (*)

COPYRIGHT © 2008

29/08/08 16:27

Bandung (ANTARA News) - Para ahli geologi menyatakan bahwa potensi gunung lumpur (mud vulcano) membentang luas di daratan Pulau Jawa, sehingga di wilayah itu rentan terjadi semburan lumpur seperti yang terjadi di Sidoarjo, Jatim.

Staf Ahli geologi BP Migas Awang Harun Satyana mengatakan, terdapat jalur rentetan gunung lumpur yang terbentang luas dari Bogor hingga Sidoarjo.

“Masyarakat mungkin tidak akan pernah lupa terhadap kejadian fenomenal semburan lumpur yang terjadi di wilayah Jawa Timur itu, bahkan setelah dua tahun, lumpur Sidoarjo terus menyembur tanpa henti,” ujarnya.

Bagi ahli geologi, kata dia, kejadian tersebut merupakan salah satu contoh tidak tepatnya perlakuan manusia terhadap alam karena kurangnya pengetahuan terhadap kegeologian.

“Kejadian ini sebenarnya sangat alami, bahkan beberapa pakar telah memetakan Indonesia sebagai wilayah yang rentan terhadap gangguan alam seperti itu,” urainya.

Awang menjelaskan, beberapa juta tahun lalu, tepatnya di wilayah Kubah Sangiran terjadi hal serupa. Berdasarkan penelitian, Sangiran merupakan tempat hidup manusia purba pertama di Pulau Jawa dua juta tahun lalu.

“Kubah Sangiran kemudian tererosi pada bagian puncaknya, sehingga membentuk sebuah depresi. Pada depresi itulah, tersingkap lapisan-lapisan tanah secara alamiah,” ujarnya.

Bahkan, kata dia, gunung lumpur ini telah menenggelamkan sebuah kerajaan di Jawa Timur sekitar 400 tahun silam.

Sedangkan Edi Sunardi, Ketua Pengembangan Ilmu IAGI, yang juga dosen Geologi Unpad, berpendapat, secara geografis, daerah Jatim memiliki peta geologi yang spektakuler karena memiliki kandungan minyak, gas, serta gunung lumpur.

Bahkan, terdapat satu jalur dari arah Barat ke Timur sampai dengan Selat Madura yang dipenuhi dengan gunung lumpur.

Hal senada dikatakan Prof Sukendar Asikin, ahli tektonik dan geologi struktur dari Institut Teknologi Bandung (ITB), bahwa tidak menutup kemungkinan fenomena Kubah Sangiran terulang kembali di beberapa wilayah di Pulau Jawa.

Menurut dia, erupsi Kubah Sangiran terjadi akibat beratnya beban gunung api yang menjulang di wilayah itu, yang mengakibatkan keluarnya cairan dari dalam perut bumi.

“Artinya, kejadian itu bisa terulang kembali jika beban di atas permukaan tanah di beberapa wilayah di Pulau Jawa terlalu berat, misalnya oleh kepadatan kota,” ujarnya.

Dia mengatakan, pesatnya pembangunan tanpa diimbagi dengan kajian geologi, berpotensi membuat kejadian seperti lumpur Sidoarjo terulang kembali.

Kekhawatiran ini, lanjutnya, memang beralasan karena saat ini terlihat pesatnya pembangunan kota, dan bahkan terjadinya eksploitasi tanah secara besar-besaran untuk menghasilkan batu bara dan timah.

Di sisi lain, kata Asikin, kesadaran akan penghijauan lingkungan semakin berkurang, akibat tidak pahamnya masyarakat mengenai musibah yang mengancam.

“Kurangnya pengetahuan pemerintah dan masyarakat mengenai geologi diduga sebagai penyebab awal terjadinya bencana. Pemerintah memberikan izin eksplorasi, dan masyarakat melaksanakannya tanpa berbekal pengetahunan geologi,” ujarnya.

Namun, kata dia, hal itu mungkin tidak menjadi masalah jika setiap lapisan tanah yang mengandung kekayaan alam tidak berpotensi menimbulkan bencana.

Pada kenyataannya, kekayaan bumi itu kerap berdampingan letaknya dengan potensi bencana, seperti kejadian lumpur Sidoarjo.

“Ini memang unik, di wilayah yang termasuk jalur gunung lumpur itu ternyata terkandung minyak yang cukup besar, kondisi ini mirip dengan kejadian pengeboran minyak di wilayah Azerbaijan dan Iran,” jelasnya.

Menurut dia, pengeboran minyak di wilayah itu menghasilkan sedikitnya 1,5 juta barel per hari, namun juga menyemburkan lumpur dari perut bumi mirip dengan kejadian di Sidoarjo.

Pihaknya melihat, atas beberapa peristiwa alam yang terjadi, sudah selayaknya perhitungan geologi menjadi pertimbangan sebelum melakukan eksplorasi.

“Pada dasarnya pengebor itu tidak salah, karena wilayah itu mengandung minyak. Permasalahan utamanya ialah, masih rendahnya kesadaran terhadap kelestarian lingkungan sebagai basis pembangunan,” ujarnya.

Saat ini, kata dia, setelah terjadi bencana lumpur Sidoarjo, pengetahuan mengenai kegeologian menjadi penting, khususnya berkaitan dengan penemuan sedikitnya 20 cekungan baru di Indonesia.
(*)

29/07/08 20:1

Sidoarjo (ANTARA News) - Panitia Khusus (Pansus) penanganan bencana lumpur meminta agar Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) segera membentuk tim verifikasi terkait ganti rugi untuk tiga desa, yakni Desa Besuki, Kedungcangkring dan Pejarakan, Kecamatan Porong, Sidoarjo.

Pengarah Pansus Bencana Lumpur, DPRD Sidoarjo, Jalaluddin Alham di Sidoarjo, Selasa, mengatakan, tim verifikasi itu harus segera dibentuk agar pencairan dana ganti rugi untuk tiga desa yang berasal dari APBN-P 2008 senilai Rp1,2 triliun itu selesai akhir tahun ini.

“Jika dana ini tidak segera dicairkan hingga akhir Desember 2008, maka harus dikembalikan ke kas negara dan BPLS harus mengulang kembali penganggaran untuk tiga desa dari awal,” katanya.

Selain itu, menurut dia, Pansus juga meminta BPLS membentuk tim pengukur lahan milik warga tiga desa, karena tim ini akan bekerja lebih dulu selanjutnya langsung diverifikasi oleh tim verifikator BPLS.

Ia mengatakan, banyak faktor mengapa hal itu harus segera dilakukan. Selain karena jumlah warga korban lumpur di tiga desa ribuan, juga karena anggaran ganti rugi yang bersumber dari APBN-P 2008 itu, akhir tahun harus tutup buku.

“Ini menyangkut sistem administrasi negara, jadi tim pengukur dan tim verifikator bisa bekerja secara bersamaan dengan cepat dan tepat,” katanya.

Dalam Perpres No.48/2008 yang merupakan revisi dari Perpres No.14/2007 tentang BPLS, skema pencairan dana ganti ruginya sama. Namun, menurut Alham, jangka waktu pencairannya tidak sama.

Untuk korban lumpur versi Perpres No.14/2007 ganti ruginya dari Lapindo Brantas Inc, dengan skema pencairan dana 20 persen dan harus menunggu dua tahun untuk menerima pelunasan 80 persennya.

Berbeda dengan pencairan ganti rugi korban lumpur di tiga desa atau versi Perpres No.48/2008. Skemanya pencairan sama yakni 20 persen, dan selanjutnya pelunasan 80 persen.

“Untuk pelunasan 80 persen warga tidak harus menunggu lama. Maksimal akhir Desember 2008 sudah selesai semua,” katanya.(*)

COPYRIGHT © 2008

JAKARTA, SENIN - Pihak Kejaksaan Agung perlu mendalami kotak hitam pengeboran PT Lapindo Brantas. Keterangan dalam kotak hitam itu dapat memberi petunjuk atas dugaan kesalahan teknis atau kesalahan manusia (human error)  dalam kasus semburan lumpur Lapindo.

Hal itu dikatakan ahli pengeboran sumur minyak dan gas bumi Robin Lubron dan Mustika Saleh saat bertemu Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Abdul Hakim Ritonga di Jakarta, Senin (14/7). Hadir juga perwakilan korban semburan lumpur Lapindo yang antara lain didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat.

Menurut Robin, pendapat yang dilontarkan para pakar terhadap kasus semburan lumpur Lapindo selama ini berbeda-beda. Namun, salah satu petunjuk yang dapat menjadi acuan dan digunakan  kejaksaan  menangani dugaan pidana kasus  semburan lumpur Lapindo itu adalah kotak hitam pengeboran.

Mustika yang juga mantan Wakil Direktur Utama Pertamina menambahkan, kotak hitam pengeboran berisi keterangan atau parameter pengeboran, seperti tekanan pengeboran. Ia menambahkan, dalam pembahasan para pakar internasional, juga diungkap bahwa semburan lumpur Lapindo lebih disebabkan oleh kesalahan teknis.

Sementara itu, Taufik Basdri dari LBH Masyarakat mengungkapkan, berkas kasus dugaan tindak pidana semburan lumpur Lapindo saat ini ditangani Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Namun, berkas itu belum dilimpahkan ke pengadilan dan beberapa kali  dikembalikan ke Kepolisian Daerah (Polda) Jatim untuk dilengkapi.

Abdul Hakim mengatakan, pihak kejaksaan baru dapat memajukan berkas kasus pidana jika pembuktian benar-benar mendukung. Persoalannya, para ahli pun saat ini berbeda pendapat soal penyebab semburan lumpur Lapindo.

Petunjuk berupa kotak hitam, lanjut  Abdul Hakim, sangat penting bagi pihak kejaksaan. Selain itu, keterangan para ahli juga  penting untuk menjelaskan penyebab kasus semburan lumpur Lapindo. ”Kasus semburan lumpur itu berada di bawah tanah. Jaksa tidak tahu. Yang tahu kan para ahli,” katanya.

Mustika menambahkan, pihaknya sebenarnya telah memberikan penjelasan mengenai pentingnya keterangan dalam kotak hitam pengeboran kepada Polda Jatim. Kotak hitam itu juga sekarang sudah berada di Polda Jatim.

http://www.kompas.com/read/xml/2008/07/14/20522946/kejagung.perlu.dalami.kotak.hitam.pengeboran.lapindo

*Investor AS Bangun Pembangkit Listrik
Tenaga Panas Lumpur Lapindo
Indopos-JAKARTA - Semburan lumpur panas Lapindo di Sidoarjo selama dua tahun tanpa henti ternyata mengandung potensi bisnis besar. Buktinya, perusahaan energi asal Houston, Amerika Serikat, Vlocity Holding Inc berniat memanfaatkan panas tersebut untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP).

Untuk menunjukkan keseriusannya, CEO Vlociti Dr Taswin Tarib membeberkan kelayakan rencana proyeknya di hadapan staf khusus Sekretariat Wapres Alwi Hamu di gedung II Istana Wapres, Jakarta, kemarin (8/7).

Taswin yang kemarin tampil berbaju necis mengatakan telah bernegosiasi dengan pemilik teknologi geotermal untuk melaksanakan proyek yang rencananya menghasilkan 2.000 MW. Dana USD 5,2 miliar (sekitar Rp 47 triliun) siap diguyurkan ke kawasan lumpur Lapindo. “Panas bumi yang merupakan bencana di
Sidoarjo akan kami manfaatkan menjadi energi listrik untuk seluruh masyarakat,” tegas Taswin, yang mengaku bisa berbahasa Inggris, Jerman, Indonesia, dan dialek lokal itu.

Mengenai gambaran proyeknya, Tasrib memaparkan, listrik dari panas lumpur Lapindo akan dihasilkan dengan empat pembangkit lorong vertikal (vertical tunnels). Vlociti bakal memindahkan manufaktur Sirex Vertical Construction Machine dari Amerika Serikat. “Teknologi energi ini sudah diterapkan di Arizona (AS) dan Jerman dengan daya yang dihasilkan 200-500 mw,” jelasnya.
Terkait soal pendanaan, Taswin mengungkapkan bahwa pihaknya akan melibatkan Sirex PHS asal AS dan Turbo Jacks asal Jerman. Selain itu, ada dana sendiri dan sebagian kecil dari perbankan asing. Karena akan memakai dana grup sendiri, collateral (jaminan) yang digunakan ialah milik grup dan tidak memerlukan collateral dari PLN atau pemerintah.

Dia menambahkan, untuk mendukung rencana pembangunan proyek tersebut, pemilik teknologi dari Xirex dan Turbo Jacks akan datang ke Jakarta untuk menandatangani nota kesepahaman dengan pihak Vlocity pada 15 Agustus. Untuk dalam negeri, proyek itu rencananya diwakili PT Jatayu Sarana Investasi. Selain bebas polusi, pembangkit yang akan memanen panas bumi 500 derajat Fahrenheit pada kedalaman 20 kilometer tersebut bakal menghasilkan listrik murah pada kisaran harga 2-3 sen Euro (Rp 289-Rp 433,7 per kwh) per kilowatt hour (kwh). Harga itu jauh lebih murah daripada tarif PLN untuk kelas rumah tangga yang besar Rp 621 per kwh. “Dengan demikian, PLN diuntungkan dari sisi pasokan listrik murah dan berkurangnya subsidi bahan bakar minyak akibat penggunaan pembangkit diesel,” kata pria kelahiran Sumatera Barat 57
tahun lalu itu.

Berbeda dengan pembangkit listrik batu bara 10.000 mw, Vlocity tidak meminta penjaminan kredit dari pemerintah. Vlocity hanya meminta bantuan kepada Bank Indonesia dan Departemen Keuangan untuk mempermudah masuknya dana tersebut ke Indonesia. Dana Rp 47 triliun itu akan masuk secara bertahap selama 3-4 tahun.

Pembangunan energi panas bumi, lanjut Taswin, diperkirakan bakal memakan waktu 36 bulan sebelum masuk ke jaringan distribusi PLN. Setelah itu, manfaat besar akan dinikmati lantaran cost yang dikeluarkan jauh lebih murah dibandingkan dengan menggunakan teknologi konvensional yang selama ini digunakan Pertamina dan PLN. “Tidak hanya itu, capacity factor dipertahankan pada kisaran 70-80 persen,” janjinya.

Bagaimana proses sederhana PLTP dari lumpur Lapindo itu, mantan Kepala Unit PLN PJB I Harijono Hirdjosumaryo yang menyertai Taswin memberikan penjelasan. “Kita memasukkan air ke panas bumi, air menjadi uap. Uap naik ke atas sehingga menjalankan turbin,” jelasnya. Pada tahap awal, tanah digali sedalam 10 mil untuk mengambil panas alami bumi dengan diameter lubang 12 kaki. Kemudian, dinding dilapisi dengan lapisan tahan panas.

(Note: sepertinya perlu dikoreksi : kedalaman 10 000 feet diameter 12 inci)

Mengutip dari situsnya, Vlociti Holdings Inc merupakan sebuah lembaga bermisi sosial untuk membantu anak-anak, keluarga, dan lingkungan di negara berkembang, seperti Vietnam dan Indonesia, melalui sejumlah program, antara lain, pendidikan, teknologi, dan kesehatan.

Koordinator Staf Khusus Wakil Presiden Alwi Hamu yang menerima presentasi mengungkapkan dukungan pemerintah terhadap proyek tersebut. Wapres Jusuf Kalla telah meminta Ditjen Migas Departemen ESDM dan Kementerian Negara Ristek dan Teknologi untuk mengkaji teknologi tersebut. “Pada prinsipnya, karena tujuannya baik dan negara diuntungkan, Wapres meminta proposal tersebut dikaji kelayakannya,” terangnya. (noe/kim)

03/07/08 20:02
Mensos Serahkan Kunci Rumah Kepada 100 Korban Lumpur Lapindo
Sidoarjo (ANTARA News) - Menteri Sosial RI Bachtiar Chamsyah SE, Kamis menyerahkan kunci rumah secara simbolis kepada 100 warga korban lumpur Lapindo Brantas di Perumahan Kahuripan Nirwana Village (KNV) di Sidoarjo.

“Saya bahagia dan insya Allah warga tak rugi bertempat tinggal di perumahan ini,” kata Mensos saat memberikan sambutan pada acara “Penyerahan Kunci Rumah Korban Lumpur Porong Tahap II” di Perumahan KNV, Kamis (3/7).

Kegiatan ini dihadiri sejumlah pejabat penting, antara lain Ketua FPDIP DPR RI Tjahjo Kumolo, Gubernur Jatim Imam Utomo, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Bambang Suranto, Kapolda Jatim Irjen Pol Herman Sumawiredja, Bupati Sidoarjo Win Hendrarso, para petinggi Kelompok Usaha Bakrie, dan lainnya.

Mensos menyatakan, setelah pembangunan dan penyerahan kunci rumah kepada korban lumpur panas di Perumahan KNV, diharapkan ke depan dilewati dengan kegembiraan bagi warga korban lumpur.

“Setelah lebih dua tahun melewati hari-hari duka dan pahit, sekarang sudah memasuki babak baru yang lebih baik,” katanya menegaskan.

Dalam kesempatan itu, Mensos menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada PT Minarak Lapindo Jaya, Lapindo Brantas Inc, dan pihak lain yang membantu menyelesaikan masalah sosial luapan lumpur ini.

“Ini bukti bahwa MLJ tak sekadar berjanji membangunkan rumah untuk korban lumpur. MLJ memberikan bukti nyata. Namun demikian, saya ingatkan bahwa kita tak bisa menyelesaikan masalah ini dengan kehendak sendiri. Ada aturan hukum dan prosedur yang mesti dilalui. apalagi, sejak awal pemerintah menyadari masalah lumpur itu merupakan masalah berat,” katanya.

Sementara itu Vice President MLJ, Andi Darussalam Tabussala menyatakan, di lahan Perumahan KNV sekarang telah dibangun 1.072 unit rumah berbagai tipe untuk korban lumpur panas.

“Selain itu, masih ada 500 tanah kavling eks desa di KNV,” katanya.

Ia menegaskan, pembangunan rumah KNV untuk korban lumpur panas adalah wujud nyata komitmen keluarga besar Bakrie yang tak ingin menyia-nyiakan korban lumpur panas Porong.

Bahkan, hingga sekarang, MLJ telah membayar uang muka 20 persen sebanyak 12.054 berkas lahan dan bangunan terdampak lumpur panas, dengan nilai total sebesar Rp653,7 miliar lebih.

Untuk pelunasan sisanya sebesar 80 persen, lanjut Andi, manajemen MLJ akan membayar tunai untuk berkas yang bersertifikat hak milik dan hak guna bangunan sesuai jadwal.

Jumlah berkas yang telah dilunasi secara “cash and carry” sebanyak 337 berkas. Sedangkan, yang non akte jual beli (AJB) diselesaikan dengan cara resettlement plus.

Andi Darussalam juga meminta kebijakan pemerintah untuk menentukan batas akhir pembayaran berkas lahan dan bangunan yang berhak mendapat uang muka 20 persen.

Bupati Sidoarjo Win Hendrarso mengatakan pola penyelesaian cash and resettlement yang ditempuh MLJ dengan 2.000 korban lumpur yang tergabung dalam Gabungan Korban Lumpur Lapindo (GKLL), adalah solusi terbaik mengatasi ekses semburan lumpur Porong.

“Saya menyadari masalah sosial lumpur ini tak bisa dituntaskan secara cepat dan memuaskan semua pihak. Ada banyak pendekatan yang perlu diambil, termasuk pendekatan kultural,” katanya.

Dengan jumlah korban lumpur panas sebanyak 12 ribu kepala keluarga (KK) lebih, Gubernur Imam Utomo meminta MLJ dan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) segera menyelesaikan sisa pembayaran uang muka 20 persen bagi korban lumpur yang belum tuntas.

“Sebab, kalau uang muka 20 persen secara keseluruhan belum dibereskan, usaha penanggulan lumpur tak bisa dijalankan optimal. Saya terima kasih kepada MLJ yang berusaha menyelesaikan masalah ini secara tuntas,” kata Imam Utomo.

Pandangan positif mengenai pola penyelesaian cash and resettlement juga disampaikan Ketua FPDIP DPR RI Tjahjo Kumolo. “Ini jalan terbaik, agar warga tak konsumtif. Ada sisa uang untuk usaha. Atas langkah ini DPR setuju,” katanya.

Yang penting, tambahnya, MLJ dan pihak lainnya tak memaksa korban lumpur menempati permukiman di perumahan tersebut.

“Prinsipnya pemerintah dan MLJ tak memaksa kalau ada warga memilih opsi yang lain. Saya kira ini solusi terbaik. Kalau tidak, akan terus melebar masalahnya,” katanya.(*)

COPYRIGHT © 2008

RADAR SIDOARJO Jumat, 23 Mei 2008

Berkas Terlambat Diverifikasi
SIDOARJO - Malang benar nasib 45 warga Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera I ini. Saat warga lain telah menanti pelunasan ganti rugi 80 persen 28 Mei mendatang, mereka belum mendapatkan uang muka 20 persen. Berkas tersebut sempat tersendat karena masalah tanda tangan RT dan RW.

Puluhan warga korban lumpur panas yang dikoordinatori Sumitro itu mendatangi Kantor PT Minarak Lapindo Jaya di Juanda Bisnis Center, Jl Raya Juanda, pada Senin (19/5) siang. Menurut Sumitro, berkas warga sudah masuk ke Tim Verifikasi Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) pada 30 November 2007.

Penyerahan berkas tersebut melebihi batas waktu yang ditentukan, yakni 30 Agustus 2008, menurut Peraturan Presiden No 40 Tahun 2007. Berkas terlambat karena tidak ada tanda tangan ketua RT dan ketua RW. “Tapi, semua sudah dilengkapi dan masuk ke tim verifikasi,” ujar dia.

Namun, hingga kemarin (20/5), belum ada tanda-tanda kepastian pembayaran uang muka 20 persen. “Itu artinya, berkas kami tidak dikerjakan. Kami panik dan khawatir,” terangnya.

Sumitro dan kawan-kawan kemudian mendatangi Kantor PT Minarak dan menemui Vice President PT Minarak Lapindo Jaya Andi Darussalam Tabusalla. Mereka menyanggong di tempat tersebut sambil berharap ada kepastian. “Sejak sore kami sudah di sini,” jelas Sumitro Senin malam. Andi yang tiba dari Jakarta Senin pukul 22.00 langsung menemui Sumitro dan kawan-kawan.

Mereka berunding sekitar dua jam. Setelah itu, Andi dan Sumitro memberikan penjelasan kepada puluhan warga yang menunggu-nunggu. Dikatakan Sumitro, sudah ada kepastian dari PT Minarak untuk menyelesaikan 45 berkas warga.

Dia menirukan perkataan Andi yang berjanji melaksanakan realisasi 20 persen bagi warga Perum TAS 1 sambil menyelesaikan 80 persen. “Hak kami akan dipenuhi,” kata Sumitro. Warga lega.

Andi menegaskan tetap berkomitmen menyelesaikan semua ganti rugi. Hanya, semua butuh waktu. “Jadi, tunggu giliran, katanya. Saat ini, PT Minarak menyiapkan penyelesaian 80 persen. Namun, itu tidak berarti berkas ganti rugi 20 persen yang belum realisasi tidak dianggap. “Kami masih perhitungkan, tunggu saja waktunya,” jelas Andi.

Sementara itu, seiring datangnya kemarau, kondisi Kali Porong mengkhawatirkan lagi. Sebab, sedimentasi mulai muncul dari endapan lumpur yang dibuang melalui spill way. BPLS belum mengambil antisipasi terkait sedimentasi tersebut.

Arus air terhenti 100 meter di sebelah barat pipa. Sebab, kawasan itu telah dipenuhi hamparan lumpur yang mulai mengering. Air hanya bisa mengalir melalui celah di bagian selatan selebar 10 meter. Dua pipa pembuangan masih mengalirkan lumpur dengan deras.

Staf Humas BPLS Ahmad Kusairi mengatakan sedimentasi disebabkan debit air dari hulu mengecil. Lumpur yang dibuang ke kali tidak hanyut ke laut. Saat ini pengendapannya masih relatif cair. Sehingga masih mudah di antispasi. “Bisa diaduk dengan ekskaponton,” katanya. (riq/roz)

Kamis, 17 April 2008 | 17:55 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan, anak-anak pengungsi korban semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo mengalami fase kejenuhan dan terabaikan haknya.

Selama dua tahun bencana ini, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sidoarjo tidak ada penanganan khusus bagi anak-anak pengungsi. “Data pengungsi anak tidak ditemukan di instansi mana pun yang terlibat,” kata Sekretaris KPAI Hadi Supeno kepada Tempo, Kamis.

Kondisi Pengungsian di Pasar Porong, ia melanjutkan, secara tidak langsung mempercepat internalisasi nilai-nilai orang dewasa ke anak. Mereka terpaksa melihat konflik rumah tangga, kosakata kosor dan yang terburuk hubungan intim suami istri. Anak pengungsi tinggal bersama dengan orang dewasa di tempat tanpa sekat. “Itu jelas nggak normal,” ujar Hadi.

Kondisi anak-anak di Desa Besuki pun tidak memperoleh ransum makanan dari Lapindo. Mereka tinggal di atas jalan tol yang terputus dan sekolah di rumah penduduk.

KPAI meminta Presiden untuk segera menyelesaikan masalah pengungsi di Lapindo. “Anak-anak harus dilindungi dari aspek pemukiman layak, kesehatan dan pendidikan,” kata Hadi. Retnoe Dianing Sari

Jumat, 02 Mei 2008 20:39:00 Sidoarjo-RoL– Ratusan warga korban lumpur yang tergabung dalam Paguyuban Warga Renokenongo Menolak Kontrak (Pagar Rekontrak), Jumat melakukan aksi mengemis di sepanjang jalan Raya Porong, Sidoarjo, tepatnya di depan pintu masuk lokasi pengungsian Pasar Baru Porong (PBP).

Aksi warga yang bertahan di Pasar Baru Porong (PBP) ini dilakukan menyikapi dihentikannya jatah makan mereka oleh Lapindo Brantas Inc. terhitung per 1 Mei kemarin.

Sulasmi, salah satu warga Pagar Rekontrak yang ikut mengemis mengatakan, aksi warga yang diikuti para bapak, ibu dan anak ini dilakukan sebagai upaya untuk mengetuk perhatian pihak LBI dan pemerintah untuk bertanggung jawab atas nasib mereka.

“Kami ingin pihak terkait dalam hal ini Lapindo maupun Pemerintah untuk memperhatikan nasib kami yang sekarang ini tidak bisa makan, setelah jatah makan yang sebelumnya di berikan Lapindo mulai kemarin di stop,” kata Sulasmi.

Menurut dia, jika tidak mengemis warga yang berjumlah 600 KK atau sekitar 2000 jiwa bisa kesulitan mempertahankan hidupnya.

“Kalau tidak dengan mengemis, mana mungkin warga bisa makan dalam kesehariannya, apalagi sekarang ini banyak warga yang menganggur pasca melubernya lumpur dan menghilangkan mata pencaharian pekerjaan mereka,” katanya.

Menyinggung hingga kapan aksi ini dilakukan, ia mengatakan, akan dilakukannya sampai batas waktu yang tidak ditentukan.
“Kami akan berhenti aksi mengemis ini sampai ada pihak yang sanggup memberi makan kepada warga pengungsi ini,” katanya.

Pantauan di lapangan, warga yang melakukan aksi meminta-meminta ini memabawa kardus yang bertuliskan keprihatinannya, diantaranya: “Anakku butuh makan, Lapindo mana tanggungjawabmu?.

Aksi ini dilakukan secara bergantian, bagi warga yang lelah, bisa istirahat di emperan toko sepanjang jalan Raya Porong dan yang lama mengantri bisa menggantikan posisinya untuk turun ke jalan raya.

Aksi warga ini juga mendapatkan penjagaan ketat dari aparat Kepolisian untuk mengantisipasi adanya aksi yang merembet pemblokiran jalan Raya Porong. antara/abi

Jumat, 2 Mei 2008 | 19:57 WIB

INDRAMAYU, JUMAT - Semburan gas yang terjadi di lahan persawahan di Blok Bendungan Desa Dukuh Jeruk, Kecamatan Karangampel, Indramayu sejak sebulan lalu, belum selesai dikaji penyebab serta dampaknya yang mungkin dapat terjadi. Namun, dari hasil penelitian sementara menyatakan, kandungan gas yang disemburkan itu tidak membahayakan.

Menurut Muntaha (60-an), salah seorang petani yang lahan sawahnya menyemburkan gas, warga sudah tidak panik seperti dulu lagi. Sebab, sejak dilaporkan kepada aparat desa, PT Pertamina Eksplorasi dan Produksi (EP) Region Jawa telah berkali-kali datang memeriksa ratusan titik semburan tersebut.

Warga dan para petani pemilik lahan sawah yang menyemburkan gas menjadi lebih tenang, karena pihak Pertamina maupun aparat desa menginformasikan bahwa semburan gas tidak berbahaya. Oleh sebab itu, mereka tetap menggarap sawahnya, meski jumlah titik semburan semakin banyak dan membesar. Bahkan, aktivitas pertanian, seperti membajak dan menyemai berjalan seperti biasa.

Akan tetapi, hingga hari ini, kata Humas PT Pertamina EP Bambang Budi, Pertamina belum memiliki hasil kajian terhadap semburan gas yang terjadi di lahan persawahan itu. “Hasil kajian masih belum selesai. Kajian yang dilakukan adalah meneliti kadar gas dan unsur-unsur lainnya,” ujar Bambang.

Di lokasi semburan, tampak beberapa peneliti dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menguji kadar, jenis, serta tekanan gas yang ditimbulkan dari setiap titik semburan. Penyelidik Bumi Madya PVMBG Akhmad Zaenuddin menjelaskan, mereka mengkaji titik-titik semburan tersebut menggunakan alat sensor multiwarm, yang mendeteksi empat jenis gas, yiatu CH4, CO2, CO, dan H2S.

Alat sensor tersebut akan memperlihatkan tekanan gas yang mudah terbakar atau tidak dengan indikator low explosive limit atau LEL. “Hasil sementara yang kita peroleh di lapangan, jenis gas yang menyembur hanya satu, yaitu CH4 atau metana. Rata-rata tekanannya di tiap titik semburan masih di bawah batas ambang. Jadi, sampai saat ini belum berbahaya,” ujar Zaenuddin.

Namun, ada satu titik semburan yang tekanan gas metananya melewati batas ambang, dan punya risiko membakar apabila disulut api tepat di atas titik semburan. Selebihnya, relatif tidak berbahaya, dan tekanan semburan gasnya lemah. Bahkan, tidak ada perubahan suhu dan bau yang terlalu menyengat.

Ganti rugi

Muntaha menambahkan, Pertamina EP Region Jawa berencana memberi ganti rugi kepada petani yang lahannya menyemburkan gas. Nilai ganti ruginya seharga satu ton gabah kering panen (GKP) per 100 bata dalam satu kali masa tanam. Apabila mengacu pada harga pembelian pemerintah (HPP), yaitu Rp 2.200, berarti per 100 bata nilai ganti ruginya sebesar Rp 2.200.000. “Katanya, ganti rugi yang akan dibayarkan Pertamina adalah per musim tanam. Kalau masih terus menyembur, ganti rugi akan terus dibayarkan. Tetapi soal ganti rugi itu masih belum pasti rumusannya,” kata Muntah.

Kompensasi ganti rugi itu diakui Bambang sebagai bentuk kepedulian Pertamina terhadap masyarakat. Bentuknya adalah sewa lahan selama satu musim tanam dengan tujuan mempermudah Pertamina melakukan penelitian dan mengambil tindakan selanjutnya.

THT
Sumber : KOMPAS

28/04/08 16:03 Surabaya (ANTARA News) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak penyidik Kepolisian Daerah (Polda) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur untuk mempercepat proses hukum kasus lumpur Lapindo Brantas Inc di Porong, Sidoarjo yang terjadi sejak 29 Mei 2006.Desakan itu dikemukakan tiga komisioner Komnas HAM bersama lima anggota tim investigasi Komnas HAM untuk kasus lumpur ketika menemui Kajati Jatim Purwosudiro SH dan staf penyidik, Wakapolda Jatim Brigjen Pol Sugiono dan staf penyidik, serta Gubernur Jatim H Imam Utomo dalam kesempatan terpisah di Surabaya, Senin.

“Kami datang untuk mendorong Kejati dan Polda Jatim agar mempercepat proses hukum kasus lumpur Lapindo. Kami senang karena mereka menyambut baik tawaran kami dengan sungguh-sungguh,” kata komisioner Komnas HAM Syafruddin Ngulma Simeulue di sela-sela kunjungan di Mapolda Jatim.

Didampingi dua komisioner Komnas HAM yakni Kabul Supriyadhie dan Nurkholis, mantan direktur eksekutif WALHI Jatim itu mengatakan dorongan kepada Polda Jatim antara lain memberikan saran agar beberapa petunjuk Kejati Jatim dipenuhi saja, karena masyarakat ingin mengetahui proses hukum kasus lumpur dengan cepat.

“Kami juga menyarankan para petinggi Polda dan Kejati Jatim ada komunikasi politik yang progresif dan proaktif untuk mempercepat proses hukum kasus itu. Caranya, mereka sebaiknya memenuhi atau melengkapi kekurangan secara bersamaan dan tanpa saling menunggu,” katanya.

Hingga kini, katanya, Komnas HAM masih meyakini kesungguhan penyidik Polda dan Kejati Jatim, bahkan Komnas HAM sempat ditemui 20 perwira Polda Jatim yang menyampaikan presentasi terkait perkembangan terkini dalam penanganan kasus lumpur itu.

“Jadi, kami sudah diberi penjelasan yang lengkap dan tampaknya mereka sungguh-sungguh. Cuma kendala yang ada memang banyak, tapi hal itu kami harapkan diatasi secara bersama-sama, diantaranya memeriksa saksi ahli yang mendukung proses hukum untuk ke sekian kalinya. Waktunya memang perlu diatur, tapi hal itu wajar,” katanya.

Senada dengan itu, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Pudji Astuti MM mengatakan pihaknya akan mempercepat proses hukum dengan melengkapi petunjuk jaksa sesegera mungkin.

“Kami akan mempercepat proses hukum kasus lumpur, tapi waktunya nggak bisa ditentukan. Yang penting, semua petunjuk jaksa akan kami penuhi. Apa saja petunjuknya, tanyakan jaksa saja,” katanya.

BAP kasus lumpur Lapindo ada tujuh BAP dengan 13 tersangka yakni BAP Rahenold, Subie, dan Slamet BK (drilling supervisor PT Medici Citra Nusa); BAP Williem Hunila (company man Lapindo Brantas Inc); serta BAP Edi Sutriono (supervisor drilling), dan Nur Rahmat Sawolo (Vice President drilling PT Energi Mega Persada yang dikaryakan di Lapindo).

Selain itu; BAP Yenny Nawawi (Dirut PT Medici Citra Nusa), dan Slamet Rianto (Manajer Drilling PT Medici Citra Nusa); serta BAP Suleman bin Ali (Rig Manajer), Lilik Marsudi (juru bor), dan Sardianto (mandor). Ketiga nama terakhir dari PT Tiga Musim Mas Jaya (TMMJ).

Dua BAP terakhir adalah BAP Imam P Agustino (GM Lapindo Brantas Inc); dan BAP Aswan P Siregar (mantan GM Lapindo Brantas Inc sebelum Imam). Para tersangka dijerat pasal 187 dan pasal 188 KUHP dengan juncto UU 23/1997 tentang Lingkungan Hidup.(*)

COPYRIGHT © 2008

Surabaya (ANTARA News) - Satu tim dari Universitas Arizona (Arizona State University) “School of Earth and Space Explorations” akan meneliti fenomena semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo.

Mereka akan tiba di Surabaya, Selasa (29/4) dan dipimpin oleh Dr Amanda Clark, seorang pakar vulkanologi Amerika.

Public Relations dan Media Executive Moores Rowland Indonesia (Konsultan bisnis), Susi Herawati dalam siaran persnya, Senin, mengatakan, Dr Clark akan didampingi tim pakar gunung berapi lumpur, termasuk Dannie Hidayat dari Penn State University.

“Mereka merupakan pakar geologi Indonesia dan pakar geo-kimia Hillary Hartnet. Ikut pula Ramon Arrowsmith, seorang pakar tektonik dan pergerakan bumi dari ASU,” katanya.

Gunung berapi lumpur selama ini memang telah memuntahkan ribuan meter kubik lumpur setiap harinya, sejak 29 Mei 2006. Bahkan telah menggenangi beberapa desa di sekitarnya, sehingga ribuan penduduk kehilangan tempat tinggal mereka.

Sebelumnya, Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) bersama sejumlah lembaga peneliti dari BPPT, Badan Geologi, dan LIPI, serta peneliti asing dari Jepang, Norwegia, dan Rusia, juga meneliti tentang terjadinya semburan lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur.

Peneliti Norwegia, Adriano Mazzini, seorang ahli mud vulcano Norwegia itu tertarik meneliti, karena kondisi semburan lumpur di Porong yang tak kunjung berhenti, sekaligus untuk mengetahui penyebab semburan.

Ia melakukan penelitian dengan mengambil sampel gas di pusat semburan lumpur Lapindo. Selanjutnya, mengambil sampel gas dengan semacam cerobong yang dimasukkan ke pipa yang ujungnya tertutup rapat. Kemudian, ia melakukan penelitian dengan gas helium, yang dilakukan di laboratorium luar negeri.

Susi menambahkan bahwa semburan ini akibat adanya patahan yang terjadi di Arjuna-Penanggungan-Welirang (gunung)-Porong-Kalanganyar-Madura.(*)

COPYRIGHT © 2008

Jum’at, 02 Mei 2008 | 15:16 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Sebanyak tiga desa di sekitar semburan lumpur di Porong dinyatakan berbahaya, tidak layak huni dan sewaktu-waktu kawsan ini bisa meledak. Tiga desa itu antara lain Desa Mindi, Jatirejo Barat dan Siring Barat. Laporan Tim Kajian Kelayakan Hunian Warga Sekitar Lumpur Sidoarjo menyebutkan, air, udara dan tanah di tiga desa tersebut gawat dan berbahaya.

Ketua Tim Kajian Kelayakan Hunian Warga Sekitar Lumpur Sidoarjo Nyoman Sutandra mengatakan, semua RT (Rukun Tetangga) di RW (Rukun Warga) Siring Barat dinyatakan berbahaya, yakni RT 01, 02, 03 dan RT 12. Sedangkan di RW 01 Jatirejo Barat ada dua RT yang gawat yakni RT 01 dan RT 02. Di Mindi yang dinyatakan berbahaya di RW 02, yang terdiri RT 10, RT 13 dan RT 15.

Nyoman menjelaskan tiga desa di Porong itu sangat berbahaya bagi manusia dan sudah tidak layak huni. Ia menyebutkan kandungan metana di beberapa titik di wilayah itu ada yang sudah mencapai 2100-50.000 ppm di satu titik tertentu. Padahal batasnya hanya 0,24 ppm.

Kondisi tersebut kata dosen ITS sudah berbahaya. Gas mitana merebut oksigen manusia, sehingga bila paru-parunya tidak kuat orang yang menghirup bisa sesak nafas. “Kondisi ini sudah sangat gawat. Jika kandungan mitana di udara di atas 50.000 ppm akan mudah meledak dan terbakar,” ungkapnya seusai bertemu gubernur di kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan, Surabaya, Jumat (02/5).

Dalam laporannya, tim meminta kepada pemerintah untuk mengendalikan gas yang keluar dari tanah di daerah itu, diantara NO2, Metana dan H2S. Kalau gas tersebut tak bisa dikendalikan harus dipindahkan. “Mengendalikan gas itu sangat sulit karena sifat gas tak terlihat,” terangnya.

Mulai saat ini kata Nyoman, gas liar di tiga desa itu harus dijawa dan diwaspadai.
Itu harus dijaga dan gas harus dipindahkan. Mengendalikan gas tak mudah, seperti pertamina di bakar dan dibuang. Kecuali kalau bisa dikendalikan. Krisis energi kita buang-buuang energi.

Gubernur Jatim Imam Utomo, mengatakan akan melaporkan laporan Tim Kajian Kelayakan Hunian Warga Sekitar Lumpur Sidoarjo kepada dewan pengarah lumpur Lapindo, Menteri PU Bina Marga, Joko Kirmanto. “Tapi kita akan menunggu laporan ketiga tim independen dua minggu lagi. Kalau kesimpulan sudah terakhir akan kita sampaikan ke dewan pengarah,” kata Imam.

Saat ini, gubernur masih menyusun laporan tentang kondisi tiga desa berbahaya di Porong tersebut. Dalam laporan itu, gubernur meminta agar warga di tiga desa itu direlokasi karena sudah tak layak huni. “Saya akan minta ke dewan pengarah dulu, tiga desa itu perlu direlokasi dan harus disediakan lahan,” ujarnya sambil menambahkan dewan pengarah yang akan meneruskan rekomendasi itu ke pemerintah pusat.

Kepala Dinas Enegri dan Sumber Daya Minireal (ESDM) Tutut Herawati, menambahkan berdasarkan pengamatannya warga di tiga daerah itu harus segera direlokasi. Semalam rumah Ustman, warga Jatirejo Barat, keluar semburan air setinggi 30 cm dengan diameter 50 cm. “Baunya menyengat. Sekaranag diameternya sudah 50 centimeter. Siang ini kita kasih garis line,” ungkapnya.

Tutut diperintah gubernur untuk memberi cerebong ditiap titik semburan. Gubernur juga minta agar merelokasi gas. Masalahnya kata Tutut semburan gas itu ada di mana-mana, di rumah, di ruang tamu, dapur dan kamar mandi. Air yang keluar bercampur lumpur, dingin tawar, tapi bau gasnya menyengat. Kawasan lainnya ada di sumur pabrik es, airnya menyembur keluar.

Upaya darurat sementara yang bisa dilakukan adalah menghimbau warga segera meninggalkan tempat tinggalnya. Sebagian warga sudah meninggalkan rumah. Namun ada juga warga yang kebal.

Selain udaranya sudah tak sehat, air di tiga desa itu sudah tak bisa dipakai termasuk tak bisa di pakai MCK karena berubah warna dan bau. Ada penurunan permukaan tanah di Desa Mindi 0,3 m, Jatirejo Barat 0,32 m, sedangkan di desa Siring Barat terjadi penurunan 0,65 dan 1,03 m. “Lingkungan udara sudah di atas ambang batas, permukaan tanahnya turun,” terangnya. adi mawardi

Jum’at, 02 Mei 2008 | 15:13 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Jatah makan untuk pengungsi korban luapan lumpur Lapindo, tidak dihentikan. Kepastian itu disampaikan Nirwana Bakrie pemilik PT Lapindo Berantas kepada Gubernur Jatim Imam Utomo. “(saya) sudah minta jangan,” kata Gubernur, Jumat (2/4).

Menurutnya, dirinya sudah meminta ke Nirwana agar jatah makan pengungsi itu tidak dihentikan sampai warga mendapat pencairan uang muka ganti rugi 20 persen. “Itu kesepakatan sampai selesai bayar. Saya sudah telpon Pak Nirwana,” paparnya.

Sebelumnya Gubernur Jatim Imam Utomo meminta kepada Nirwana Bakrie, tidak menghentikan jatah makan bagi pengungsi lumpur Lapindo sampai seluruh pengungsi mendapat uang muka ganti rugi 20 persen. Permintaan gubernur itu disampaikan ketika menerima rombongan Komnas HAM di ruang kerjanya, Senin (28/4).

Komnas HAM juga meminta agar jatah makan pengungsi tidak dihentikan. Penghentian jatah makan pengungsi lumpur Lapindo di Pasar Baru Porong yang direncanakan per 1 Mei 2008 dinilai sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM). adi mawardi

30/04/08 19:37
Sidoarjo (ANTARA News) - Kendati diprotes Komnas HAM, Lapindo Brantas benar-benar menghentikan bantuan makanan bagi pengungsi korban luapan lumpur yang tergabung dalam Paguyuban Warga Renokenongo Menolak Kontrak (Pagar Rekontrak) yang masih bertahan di Pasar Baru Porong (PBP) Sidoarjo, terhitung per 1 Mei.

Vice President Relations Lapindo, Yuniwati Teryana dalam rilisnya, Rabu mengatakan keputusan menghentikan jatah makan itu sudah dipertimbangkan secara seksama, setelah melalui proses panjang negosiasi dan pertemuan dengan wakil pengungsi PBP.

“Pertemuan dengan perwakilan 602 KK yang bertahan di sana (PBP) untuk membahas penghentian bantuan makan. Namun, kemudian keputusan yang sudah disepakati dimentahkan sendiri. Kami berharap pengungsi segera mengikuti ketentuan Perpres No 14 Tahun 2007,” katanya.

Menurut dia, sebenarnya Lapindo tidak akan menghentikan bantuan makan begitu saja, bila pihaknya tidak menyediakan paket lain yakni uang kontrak rumah, biaya evakuasi dan jatah hidup untuk pengungsi, setelah mereka memproses jual beli uang muka 20 persen dan 80 persen.

Berkaitan dengan itu, diharapkan warga yang belum mendapat uang kontrak untuk segera mendaftar.

PT MLJ akan mengundang warga untuk menyelesaikan masalah pengungsi, ini sesuai Perpres No 14 tahun 2007.

Terkait tuntutan relokasi oleh Pagar Rekontrak, Yuniwati mengatakan Lapindo tidak bisa memenuhi, selain di lahan yang difasilitasi PT Minarak Lapindo Jaya.

“Minarak hanya memfasilitasinya dan solusi bagi warga. Selain itu, Minarak juga membantu warga yang memang memilih resettlement daripada pembayaran tunai sebagai pelunasan 80 persen. Dan opsi resettlement itu amanah dari Presiden dan Tim Pengawas Lumpur DPR RI,” katanya.

Secara terpisah, anggota Komnas HAM Nur Kholis, Rabu mendatangi pengungsi di PBP untuk pemantauan terkait masalah lumpur, termasuk penghentian jatah makan untuk pengungsi di PBP.

“Pemerintah harus bertanggung jawab atas jatah makan pengungsi dengan cara mendesak Lapindo agar tidak menghentikan jatah untuk pengungsian,” katanya.(*)

RADAR SIDOARJO Jumat, 02 Mei 2008

SIDOARJO - Pengungsi korban lumpur di Pasar Porong Baru (PPB) memasuki masa-masa sulit. Sejak kemarin (1/5), PT Minarak Lapindo Jaya memutuskan menghentikan jatah makan untuk pengungsi. Koordinator pengungsi, Sunarto, menyatakan bahwa warga siap mengemis untuk bertahan.

Kemarin, dapur umum yang biasa dipakai memasak untuk pengungsi tampak sepi. Petugas dan perkakas masak pun tidak ada. Tidak ditemukan persediaan bahan pangan di tempat tersebut. Koordinator Paguyuban Warga Renokenongo Menolak Kontrak (Pagar Rekontrak) itu mengatakan prihatin. Menurut dia, penghentian jatah makan tersebut tidak seharusnya dilakukan. Sebab, itu adalah tanggung jawab PT Minarak. “Hendaknya, urusan ganti rugi kepada warga diselesaikan dulu,” katanya kemarin.

Saat ini, warga hanya bergantung pada bantuan. Warga bertahan dengan makanan apa adanya. Bahkan, ada yang memasak nasi aking. “Kami tidak memiliki apa-apa lagi,” ucap Sunarto.

Sunarto berencana mengemis masal bersama warga. Hal itu terpaksa dilakukan karena tidak ada langkah lain. Namun, dia belum bisa memastikan kapan aksi tersebut dimulai. “Yang jelas, minggu depan,” ujar dia.

Seperti diberitakan, Kepala Divisi Humas PT Lapindo Yuniwati menyatakan bahwa jatah makan untuk pengungsi di PPB tetap dihentikan. Penghentian itu bertujuan mengajak warga menuju kehidupan yang lebih baik. “Mereka tidak seharusnya hidup di tempat tersebut selamanya,” tuturnya. Mereka harus pindah dan hidup seperti warga lain yang telah menerima uang kontrak dan uang muka ganti rugi sebesar 20 persen. “Kami tidak ingin hal itu terjadi,” tambahnya.

Menurut Yuniwati, PT Lapindo sedang mempersiapkan pelunasan ganti rugi 80 persen. Jika tidak segera diselesaikan, persoalan PPB akan jadi hambatan. Untuk itu, dia meminta warga segera menyerahkan berkas, menerima uang kontrak, dan pindah dari tempat tersebut. “Sehingga, semuanya tuntas dan tidak ada yang ketinggalan,” imbuhnya. (riq/roz)

RADAR SIDOARJO Kamis, 01 Mei 2008

SIDOARJO - Hari ini, benar-benar distop, jatah makan untuk pengungsi korban lumpur di Pasar Porong Baru (PPB). Penghuni PPB diminta segera menerima uang kontrak dan uang muka ganti rugi 20 persen. Koordinator pengungsi Sunarto menyatakan pasti bersikap tegas atas keputusan tersebut.

Kepala Divisi Humas PT Lapindo Brantas Inc. Yuniwati Teryana mengatakan, keputusan menghentikan jatah makan tidak bisa diubah. Langkah itu bertujuan mengajak warga menuju kehidupan yang lebih baik. “Mereka tidak seharusnya hidup di tempat tersebut selamanya,” ujarnya.

Pengungsi, kata Yuniwati, harus pindah dan hidup seperti warga lain yang sudah menerima uang kontrak dan uang muka ganti rugi 20 persen. Jika terus bertahan di PPB, mereka akan tertinggal. “Kami tidak ingin hal tersebut terjadi,” tambah dia.

Yuniwati menambahkan, PT Lapindo sedang mempersiapkan pelunasan ganti rugi 80 persen. Jika itu tidak segera diselesaikan, persoalan di PPB akan jadi hambatan. Dia meminta warga segera menyerahkan berkas, menerima uang kontrak, dan pindah dari PPB. “Biar semuanya tuntas, tidak ada yang ketinggalan,” tegasnya.

Tuntutan warga PPB tidak mungkin dituruti. Yaitu, meminta pelunasan 80 persen dirupakan perumahan di kawasan Kecamatan Krembung. Sebab, PT Minarak Lapindo Jaya sudah punya dua lokasi yang ditawarkan kepada korban lumpur. Yaitu, lahan di Desa Jemundo, Kecamatan Taman, dan Desa Jati, Kecamatan Kota Sidoarjo. “Tidak mungkin membangun di lahan lain ” ucapnya.

Sementara itu, koordinator warga korban lumpur di PPB menyatakan, warga menunggu realisasi sikap PT Lapindo tersebut. Jika hari ini jatah makan benar-benar dihentikan, Sunarto menyatakan akan mengambil sikap. “Langkah apa belum tahu. Lihat saja besok (hari ini, Red),” tandasnya.(riq/roz)

RADAR SIDOARJO  Senin, 28 Apr 2008

SIDOARJO - Pengungsi korban lumpur di Pasar Porong Baru (PPB) terus memprotes rencana penghentian bantuan makan dari PT Minarak Lapindo Jaya mulai 1 Mei mendatang. Hari ini, mereka berunjuk rasa di Jl Raya Porong.

Menurut Sunarto, koordinator warga, warga berencana menutup Jl Raya Porong dan berunjuk rasa di sana. Mereka turun ke jalan agar rencana penghentian bantuan makan itu dibatalkan. Sebab, ganti rugi lahan warga belum selesai.

Selama urusan ganti rugi belum selesai, kata dia, warga masih berhak menempati PPB. “Kebutuhan makan sehari-hari adalah tanggung jawab PT Lapindo,” ujarnya.

Sementara itu, Kabagops Polres Sidoarjo AKP Leonardus Simarmata mempersilakan warga melakukan aksi. Namun, dia melarang penutupan Jl Raya Porong. “Jika dilakukan, itu berarti mengganggu kepentingan umum,” tegasnya.

Leo mengatakan, sekitar 700 personel gabungan Polres Sidoarjo dengan Polwiltabes Surabaya akan dikerahkan. Tugas mereka adalah mengawal aksi supaya tidak ditumpangi. “Kami siagakan sejak pagi sampai aksi selesai,” ungkapnya.

Bila blokade terjadi, Kasatlantas Polres Sidoarjo AKP Andi Yudianto mengatakan bakal memberlakukan rekayasa lalu lintas. Pengguna jalan yang hendak ke Malang atau Pasuruan bisa melewati jalur alternatif atau jalur barat, yakni Krian-Mojosari. “Hindari Raya Porong,” ucapnya. (riq/roz)

RADAR SIDOARJO  Sabtu, 26 Apr 2008

SIDOARJO - Konsul Jenderal Amerika Serikat (AS) di Surabaya Caryn McClelland jadi tamu istimewa pengungsi korban lumpur panas. Caryn kemarin mengunjungi dan mendengarkan keluhan pengungsi perempuan di tenda-tenda bekas jalan tol Desa Besuki, Kecamatan Jabon.

Caryn berkunjung bersama aktivis-aktivis Forum Peduli Perempuan yang mengadakan berbagai kegiatan peringatan Hari Bumi dan Kartini. Di antaranya, Emy Susanti Hendrarso, Cahyani Wilis Arif Affandi, dan Sirikit Syah. Mereka juga menghadiri sarasehan, bakti sosial, dan gelar karya perempuan korban lumpur di Pendapa Delta Wibawa.

Dengan menumpang bus dan melalui jalur alternatif, para aktivis perempuan itu tiba sekitar pukul 08.30 dan mengunjungi tenda-tenda pengungsian. Caryn sempat berdialog dengan ibu-ibu dan remaja putri. Anak-anak pun sempat cium tangan.

Saat itulah pengungsi mengeluhkan nasib mereka selama menempati tenda di bekas jalan tol. Sekolah jauh. Kebutuhan sehari-hari dan kebersihan sangat kurang. Selimut dan pakaian pun tidak memadai. “Kami ingin segera ada kejelasan bagaimana selanjutnya,” kata salah seorang ibu.

Caryn yang saat itu mengenakan selendang batik khas Sidoarjo tersebut mengatakan, perempuan korban lumpur memiliki kekuatan. Kekuatan mereka bisa menghasilkan potensi jika dikembangkan secara optimal. Dia merasa memperoleh pengalaman berharga ketika bertemu anak-anak dan perempuan yang bertahan dengan keterbatasan dan cuaca yang tidak mendukung. “Saya bisa memahami situasi perempuan di sini sehingga bisa membuat langkah ke depan,” katanya.

Caryn berharap, isi dialog dengan warga di pengungsian bisa dipertimbangkan dan ditindaklanjuti Pemkab Sidoarjo. Bentuk tindak lanjut itu, antara lain, pemberian bantuan penyuluhan serta program penguatan dan pengembangan ekonomi lokal.

Emy Susanti mengatakan, kunjungan kemarin (25/4) sengaja dilakukan untuk melihat langsung kondisi pengungsi perempuan. Mereka mendapatkan bantuan, baik sembako maupun kebutuhan lain. Keluhan pengungsi Emy tanggapi. Dia berjanji mencarikan solusi. Emy berharap agar pengungsi kuat dan tidak selalu bergantung kepada suami. (nuq/roz)

RADAR SIDOARJO Kamis, 24 Apr 2008

SIDOARJO - Empat pria melumuri diri dengan lumpur. Mereka lantas berkeliling kolam sambil bernyanyi dan mengumandangkan doa untuk bumi. Itulah bagian ekspresi seni dalam festival budaya untuk memperingati Hari Bumi yang jatuh pada 22 April.

Festival budaya di Sanggar Pecantingan, Sekardangan, Sidoarjo, kemarin (24/4) itu juga dihadiri oleh seniman asal Australia Jan Cornell dan seniman dari Semarang Suwandi Widianto. Mereka menampilkan seni pertunjukan dengan tema Partitur di Atas Lumpur.

Suwandi dan kawan-kawan menyajikan penampilan teater yang apik. Mereka memainkan peran kontroversi antara penguasa dan rakyat. Salah satunya, adegan melumeri sekujur tubuh dengan lumpur, lalu berjalan mengelilingi kolam.

Dia pun menyanyi di atas kolam. Menggunakan alat sederhana, seperti seruling, batang pohon bambu, dan selang panjang. Saat mereka mainkan, keluarlah alunan nada. “Seni itu juga memiliki makna kekuatan doa,” ujar Suwandi.

Jan Cornell berpartisipasi dengan menyanyikan lagu kritik lingkungan. Dia mengimbau semua makhluk hidup saling menghormati. Setelah menyanyikan lagu tersebut, dia masuk sumur sedalam 5 meter. Di sana, Jan berekspresi dengan suara yang menggaung.

Jan melakukannya sebagai simbol untuk kondisi alam yang rusak. Dinding-dinging sumur hitam legam. Di dalam sumur dia menangis. “Get me out,” teriaknya lantang.(nuq/roz)

RADAR SIDOARJO Rabu, 16 Apr 2008 SIDOARJO - Semangat PT Kereta Api merelokasi jalur rel KA tersendat. Relokasi rel yang telah mencapai 4,5 kilometer di lahan PT KA akhirnya berhenti karena terhambat lahan. PT KA menunggu aksi pemerintah pusat untuk membebaskan lahan untuk jalur baru.

Humas PT KA DAOP VIII Sudarsono mengatakan, PT KAI sudah membangun jalur baru untuk merelokasi rel. Menurut rencana, pembangunan jalur baru sepanjang sekitar 15 kilometer. Namun, pembangunan berhenti pada kilometer 4,5 dari Stasiun Sidoarjo Kota. Sisanya, 10,5 kilometer, menunggu proses pembebasan lahan. “Kami menyerahkan pembebasan lahan itu ke pusat,” katanya.

Sudarsono menambahkan, yang bisa dilakukan PT KA saat ini ialah menghidupkan kembali jalur rel dari Sidoarjo Kota-Kecamatan Tarik. Upaya itu dilakukan dengan menguruk dan mengeraskan lahan agar lebih kuat. Jalur itu sudah siap. “Dalam waktu dekat PT KA mulai memasang bantalan rel,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Panitia Pembebasan Tanah (P2T) Pemkab Sidoarjo Djoko Saptono mengatakan belum ada perkembangan dalam negosiasi pembebasan lahan untuk kebutuhan relokasi infrastruktur. “Realisasi pembebasan lahan terhambat,” kata Djoko. Karena itu, pemkab pun akhirnya menyerahkan pembebasan lahan kepada pemerintah pusat. “Semua terserah yang punya proyek, ” katanya. (riq/roz)

RADAR SIDOARJO Senin, 07 Apr 2008

SIDOARJO - Waspadalah jika melintas di Jl Raya Porong. Gorong-gorong jalan tersebut ditemukan mengeluarkan gas yang mudah terbakar. BPLS berupaya agar gas tidak terkonsentrasi sehingga meminimalkan tingkat bahayanya.

Kandungan gas dalam gorong-gorong di sisi barat Jl Raya Porong itu sebenarnya sudah diketahui warga sekitar. Mereka pernah menyulutnya sehingga terbakar. Meski demikian, ada juga pedagang kaki lima (PKL) yang tetap berjualan di atas gorong-gorong sepanjang 400 meter itu.

Menurut Humas BPLS Achmad Zulkarnain, belum diketahui pasti apakah di gorong-gorong tersebut ada semburan (bubble) atau tidak. “Tapi, benar ada konsentrasi gas di dalam,” katanya.

BPLS menyimpulkan, gas dalam gorong-gorong itu dibawa air yang keluar dari bubble di sekitar rumah warga. Gas tersebut sebenarnya tidak tinggi. Tapi, karena terkonsentrasi dalam ruang tertutup, kadar gas terus meningkat. Fergaco menyatakan, kadar gas di atas 100 persen. “Karena itu, baunya tidak sedap dan mudah terbakar,” ujar dia.

Guna mencegah terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan, BPLS membuat ventilasi di atas gorong-gorong. Caranya, membuat lubang di atasnya agar gas keluar. “Jika dibuka, akan ada sirkulasi udara yang memecah konsentrasi itu,” ucapnya.

Zulkarnain juga mengimbau warga supaya waspada. Jangan sekali-kali membuang puntung rokok atau sisa api di tempat tersebut. “Sebisanya, jauhkan api dari tempat itu,” harapnya. (riq/roz)

11/03/08 19:10 Sidoarjo (ANTARA News) - Merasa terus menerus “dipingpong”, koordinator perwakilan warga korban korban lumpur Lapindo dari Perum Tanggulangin Anggun Sejahtera (TAS) I “nglurug” (mendatangi ramai-ramai) kantor tim verifikasi Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) di Jalan Diponegoro Sidoarjo, Jatim, Selasa.Kedatangan mereka yang dikoordinir Sumitro ini meminta kejelasan terkait berkas yang sudah dikumpulkannya beberapa minggu yang lalu, tetapi belum ada kejelasan mengenai pembayaran uang muka 20 persen.

Sumitro dkk datang ke BPLS didampingi Ario Wijanarko, salah seorang anggota DPR RI asal PKB. Mereka ditemui oleh staf verifikasi BPLS, M Basori Alwi.

“Kedatangan kami ini menanyakan kenapa sampai saat ini ratusan berkas korban lumpur yang sudah diserahkan belum juga dibayar uang muka 20 persennya, ada kendala apa sebenarnya,” kata Sumitro penasaran.

Menurut dia, sebanyak 353 berkas tidak jelas keberadaannya itu, diantaranya 305 berkas yang ditolak, karena dianggap belum lengkap masing-masing milik warga kelurahan Siring, Glagaharum, Renokenongo dan Perum TAS I Desa Kedungbendo, Tanggulangin.

“Begitu juga 48 berkas yang sudah dilakukan berita acara (BA), namun tak kunjung dibayar,” katanya.

Bahkan, lanjut dia, beberapa warga dan perwakilan yang bertemu dengan tim verifikasi BPLS maupun PT Minarak Lapindo Jaya, jawabannya tidak memuaskan dan selalu “dipingpong” dalam penyelesaian ganti rugi.

“Dari tim verifikasi kami disuruh ke Minarak, balik lagi ke tim verifikasi disuruh ke dinas perijinan, sampai akhirnya tidak ada penyelesaian,” katanya.

Sementara itu, staf bagian verifikasi BPLS Basori Alwi, yang menemui perwakilan warga Perum TAS I menjelaskan, pihaknya tidak memperlambat proses pembayaran uang muka ganti rugi.

“Sesuai dengan tugas kami adalah melakukan verifikasi, setelah itu kami serahkan ke Minarak untuk dilakukan pembayaran,” jelasnya.

Mengenai 305 berkas yang sudah masuk itu, memang sudah di serahkan ke Minarak Lapindo Jaya, namun pihaknya tidak tahu pasti mengapa berkasnya ditolak dan dikembalikan.

“Dikembalikannya ratusan berkas itu, menurut informasinya, karena data yang yang dimiliki oleh Timnas Penanggulangan Semburan Lumpur, tidak cocok dengan data yang ada di BPLS. Tapi, untuk 48 berkas sedang diproses untuk diselesaikan,” kata Basori.(*)

COPYRIGHT © 2008